WEBSITE PDI PERJUANGAN

The Pioneer of PDI Perjuangan News & The Voice of PDI Perjuangan. Website PDI Perjuangan, Blog PDI Perjuangan, Portal PDI Perjuangan, Situs PDI Perjuangan, Group PDI Perjuangan, Milis PDI Perjuangan, Mailing List PDI Perjuangan, Wiki PDI Perjuangan, Underbow PDI Perjuangan, Ormas PDI Perjuangan, Organisasi Sayap PDI Perjuangan.

Name:
Location: NEGARA KESATUAN, REPUBLIK INDONESIA, Indonesia

admint.pdiperjuangan@googlemail.com

Kirimkan Berita dan Foto Dari DPC/DPD Anda ke: admint.pdiperjuangan@googlemail.com. Berita yang menarik akan dimuat di website ini.

Tuesday, December 19, 2006

Supported Links !

  • Kumpulan Website PDI Perjuangan
  • JOIN MAILING LIST PDI PERJUANGAN 28
  • PDI Perjuangan News ::: Warta PDI Perjuangan

    Selain fungsi utamanya, blog ini juga memiliki fungsi sebagai media cikal bakal PDI Perjuangan News atau Warta PDI Perjuangan atau PDI Perjuangan Post yang diharapkan dapat segera muncul untuk memberikan media komunikasi publik bagi non-anggota (simpatisan, pemerhati, pengamat, calon anggota, donatur non-anggota) maupun anggota (anggota biasa, anggota luar biasa, pengurus aktif, anggota dewan, anggota donatur).

    Seiring dengan penggunaan komputer dan teknologi informasi serta pertumbuhan pengguna internet di Indonesia yang semakin meningkat, sangat perlu bagi sebuah Partai Politik untuk memiliki media komunikasi massa yang dengan aktif melakukan pencitraan yang positif kepada para pemilihnya. Usaha-usaha perjuangan PDI Perjuangan yang aktif untuk kepentingan rakyat seharusnya juga dengan aktif disiarkan kepada publik/khalayak umum, baik itu yang telah tercapai, sedang diperjuangkan, maupun yang masih terhenti/terganjal dalam perjuangannya.

    Rakyat Indonesia juga memerlukan media komunikasi untuk mengamati bagaimana kiprah orang-orang yang telah dipilihnya untuk menyuarakan suara rakyat, seperti apa proses-nya dan apa saja hasilnya, jika ada kendala apakah rakyat bisa memberikan bantuan dan dukungan ? Dengan informasi yang transparan (sesuai fakta), cepat (tepat waktu) dan akurat (terpercaya) para pendukung PDI Perjuangan bisa lebih pro-aktif, bergerak cepat, dan saling "bergotong royong" demi kemajuan Partai serta Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

    Blog ini juga terbuka bagi semua organisasi sayap (underbow) PDI Perjuangan untuk mengirimkan link/promosi website maupun tulisan yang ingin ditayangkan untuk pencitraan positif PDI Perjuangan. Dipersilahkan untuk menyertakan logo/simbol/bendera organisasi untuk diupload di blog ini.

    Labels:

    Supported Links !

  • Kumpulan Website PDI Perjuangan
  • JOIN MAILING LIST PDI PERJUANGAN 28
  • Badan Penanggulangan Bencana

    Dibentuk Badan Penanggulangan Bencana
    Suara Merdeka, Jumat, 8 Desember 2006

    SEMARANG - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Jateng membentuk Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) untuk mewadahi kader yang memiliki kepedulian terhadap masalah sosial. Langkah itu dimaksudkan agar kegiatan kemanusiaan bisa terkoordinasi secara baik.

    Menurut Sekretaris Baguna PDI-P Jateng Sarwono, lembaga itu merupakan wadah yang dibentuk untuk mengakomodasi para kader yang selama ini sudah melakukan banyak kegiatan seperti membantu korban bencana. Selama 2006, kader PDI-P sudah membantu korban bencana gempa bumi di Klaten, korban tsunami di Cilacap dan Kebumen, serta tanah longsor di Banjarnegara. ''Baguna PDI-P ini dibentuk untuk men-support lembaga sejenis yang sudah ada.''

    Bendahara Baguna PDI-P Jateng Daryanto SH menyebutkan, selama 2006, kader PDI-P telah menyalurkan bantuan senilai Rp 392 juta kepada korban gempa di Jateng. Bantuan itu berupa logistik, pakaian, obat-obatan, serta tenaga sukarelawan medis.

    Kabiro SAR Baguna PDI-P dokter Prabowo Winarto menjelaskan, untuk mendukung kegiatan itu, pihaknya telah melatih 80 kader inti yang kemudian secara berantai akan memberikan pelatihan kepada kader-kader di daerah, dengan jumlah 50-100 orang per kabupaten. ''Jadi jaringan Baguna ini disiagakan di 35 kabupaten di Jateng.'' (G2-46m)

    Labels: ,

    Tuesday, December 12, 2006

    Supported Links !

  • Kumpulan Website PDI Perjuangan
  • JOIN MAILING LIST PDI PERJUANGAN 28
  • Rakerdasus PDIP Diundur

    Jawa Pos, Selasa, 12 Des 2006,
    Rakerdasus PDIP Diundur

    DPD PDIP Jatim memutuskan menunda pelaksanaan rapat kerja daerahkhusus (rakerdasus). Acara yang sebenarnya dijadwalkan serentakdiadakan pada 23 Desember itu diundur hingga minggu ketiga Januari2007.

    Menurut Sekretaris DPD PDIP Kusnadi, keputusan penundaan itu bermuladari kunjungan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri ke Surabayabeberapa waktu lalu. Kedatangan putri Bung Karno tersebut bertepatandengan jadwal pemaparan visi-misi bacagub di Trenggalek dan Pacitan.

    Nah, karena sang ketua umum datang, seluruh pengurus pun menemani Mega. Karena itu, pemaparan visi-misi di Trenggalek serta Pacitantersebut ditunda.Rencananya, pemaparan visi-misi di Trenggalek dilaksanakan pada 22Desember dan Pacitan kebagian 23 Desember. Karena itu, rakerdasusdijadwalkan akhir Desember mendatang.

    Namun, jadwal tersebut kembali tak bisa dilaksanakan. Sebab, salahseorang bacagub PDIP, Soekarwo, berangkat haji mulai 24 Desember2006 hingga 14 Januari 2007. "Karena rencana haji Pak Karwo sudahterjadwal sejak jauh hari, akhirnya kami memutuskan menundarakerdasus sampai dia kembali ke Jatim. Mungkin minggu ketigaJanuari 2007 rakerdasus bisa terlaksana.

    Tidak fair kalau rakerdasustidak dihadiri semua bacagub PDIP," kata Kusnadi.Rakerdasus merupakan tahap terakhir penjaringan bacagub di tingkatDPD. Sesuai ketentuan, rakerdasus bakal diikuti sekitar delapan ribuorang yang terdiri atas semua pengurus PAC, DPC, dan DPD. Semuamemiliki hak suara, satu orang satu suara. Hasil rakerdasus akandiserahkan kepada DPP untuk direkomendasi.Meski demikian, Kusnadi menegaskan bahwa rakerdasus bukan satu-satunya tolok ukur DPP dalam memilih bacagub. "Jadi, pemenangrakerdasus belum tentu direkomendasi DPP," ujarnya.

    Selain hasilrakerdasus, DPP memiliki beberapa pertimbangan sebelummerekomendasikan bacagub. Dia lantas mencontohkan rakerdasus PDIPJember beberapa waktu lalu. Saat itu, DPP tidak merekomendasi calonyang mendapatkan suara terbanyak.Kusnadi menyatakan, saat ini DPP menerjunkan tim untuk menyurveitokoh-tokoh Jatim. Tim tersebut juga mencari informasi soal pendapatmasyarakat Jatim tentang dua bacagub PDIP. "Hasil survei itu jugamenjadi salah satu pertimbangan DPP untuk merekomendasi salahseorang cagub PDIP," tegasnya. (oni)

    Wednesday, December 06, 2006

    Supported Links !

  • Kumpulan Website PDI Perjuangan
  • JOIN MAILING LIST PDI PERJUANGAN 28
  • PDIP Jatim Bertutur tentang Persiapan Dini Menyongsong Pilgub 2008 (2 Habis)

    Jawa Pos, Sabtu, 02 Des 2006,

    PDIP Jatim Bertutur tentang Persiapan Dini Menyongsong Pilgub 2008 (2 Habis)

    Bukan Gawe Calon, tapi Perjuangan Partai

    Isu paling santer dalam pemilihan bakal calon gubernur dari PDIP Jatim adalah jual beli suara. Apalagi, satu di antara dua bakal calon yang tersisa adalah orang luar PDIP.

    PERTARUNGAN antara Sutjipto dan Soekarwo disebut-sebut sebagai dikotomi kader dan nonkader. Dari segi ikatan emosional dengan pengurus partai, Sutjipto jelas lebih kuat dibandingkan Soekarwo. Selain posisinya saat ini sebagai ketua DPP, Sutjipto dianggap sebagai orang yang paling berjasa membesarkan PDIP di Jatim.

    Persoalan itulah yang menjadi salah satu tantangan berat dari DPD PDIP Jatim. "Ada kader yang mengatakan, kalau DPD tidak mendukung si A, berarti sudah dibeli si B. Susah kan?" kata Ketua DPD PDIP Jatim Sirmadji saat berdiskusi dengan beberapa awak redaksi Jawa Pos di Gedung Graha Pena dua hari lalu.

    Tentu Sirmadji tidak akan pernah secara vulgar menilai siapa yang berpeluang melakukan money politics dalam pertarungan antara Sutjipto dan Soekarwo. Dia mengaku lebih suka berpikir ke depan, bagaimana caranya agar money politics bisa disingkirkan dari partainya. "Kalau ketahuan ada bakal calon yang membeli suara, langsung kami drop. Laporkan saja ke DPD kalau memang ada," katanya.

    Pihaknya juga menyadari bahwa pelaksanaan rakerdasus (rapat kerja daerah khusus) untuk pemungutan suara pada 23 Desember nanti rawan disusupi money politics. Apalagi, proses tersebut bakal melibatkan sekitar 8.000 pengurus dari PAC, DPC, dan DPD. Namun, dia mengaku sudah memiliki mekanisme pengawasan yang ketat. "Kami adakan pemantauan sampai tingkat PAC," tuturnya.

    Wakil Ketua DPD Ali Mudji menambahkan, sejak awal DPD sudah mengingatkan para calon supaya tidak mengadakan pertemuan dengan jajaran DPC dan PAC sebelum jadwal yang ditentukan. "Kalau ada calon yang melakukan pertemuan seperti itu, apalagi sampai ada bagi-bagi uang, pasti kami beri sanksi tegas," katanya. "Ingat, DPD berwenang mencoret kandidat yang terbukti melakukan money politics," tegasnya.

    Karena itu pula, DPD memfasilitasi pertemuan para calon dengan seluruh pengurus PAC dan DPC dalam forum resmi pemaparan visi-misi. Mekanisme itu sebenarnya tidak diatur secara eksplisit dalam juklak DPP. Namun, demi melaksanakan penjaringan yang bersih dan transparan, DPD membuat mekanisme tersebut.

    "Salah satu cara untuk menghindari money politics adalah menjadikan hajatan ini sebagai gawe partai. Jadi, bukan gawe calon," kata Sirmadji. "Kalau yang terjadi adalah gawe calon, partai akan jadi rusak dan pecah. Peluang money politics pun menjadi lebih besar. Jangan sampai kekuatan 25 persen suara yang diperoleh pada pemilu lalu terkoyak hanya gara-gara pilgub," imbuhnya. (oni)

    Supported Links !

  • Kumpulan Website PDI Perjuangan
  • JOIN MAILING LIST PDI PERJUANGAN 28
  • Persatuan Buruh Demokrasi Indonesia (PDBI)

    Magelang, Bernas,

    SPSI Mandul, PDI-P Jateng Bentuk PBDI

    Krisis ekonomi memunculkan banyak masalah yang menyangkut tenaga kerja, karena terpuruknya sektor dunia usaha. Penyelesaian permasalahan semacam itu juga cenderung berlarut-larut, karena mandulnya fungsi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI). Celah permasalahan itu disikapi DPD PDI-P Jawa Tengah dengan membentuk Persatuan Buruh Demokrasi Indonesia (PBDI).

    Kamis (10/5) malam lalu, PBDI Kota Magelang mendeklarasikan kepengurusannya di Gedung Wanita Magelang. Hadir dalam acara tersebut Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah Suryo Sumpeno, Walikota H Fahriyanto, Ketua DPRD Tri Joko Minto Nugroho berikut sejumlah anggota DPRD dari FPDI-P serta Kapolresta AKBP Drs A Guntur Supriyanto SH.

    Suryo Sumpeno dalam acara tersebut menegaskan, PBDI dibentuk bukan untuk bersaing dengan SPSI. PBDI dibentuk sesuai hasil Konggres PDI Perjuangan I di Semarang beberapa waktu, di antaranya PDI Perjuangan akan membentuk ormas-ormas termasuk PBDI.
    "PBDI bertujuan memperjuangkan hak-hak buruh, bukan hanya memperjuangkan kaum buruh pabrik, buruh angkutan (sopir) tetapi juga para petani di pedesaan. Jadi sekali lagi saya tegaskan PBDI dibentuk bukan untuk menyaingi SPSI" jelasnya.

    Kehadiran PBDI menurut anggota DPRD I Jawa Tengah tersebut dimaksudkan karena selama ini serikat pekerja seperti SPSI dinilai mandul. Oleh karena itu, dia menghimbau kaum buruh di daerah-daerah yang memiliki uneg-uneg atau permasalahan agar memberi usulan ke pengurus (PBDI) di daerah supaya pengurus ini nantinya yang meneruskan ke perusahaan masing-masing tanpa harus bergerombol melakukan aksi unjuk rasa.

    Sebagai wakil rakyat yang duduk di DPRD Suryo Sumpeno juga mengakui sering didemo. Namun, menurutnya demo-demo seperti itu tidak profesional karena para pendemo itu dibayar dalam melakukan aksinya. Bahkan demo-demo itu diakuinya sebagai upaya untuk membuat onar (ribut) dengan provokasi pihak-pihak tertentu. (bb)

    Supported Links !

  • Kumpulan Website PDI Perjuangan
  • JOIN MAILING LIST PDI PERJUANGAN 28
  • Pelapor Agung Dapat Dukungan FPDIP

    Jawa Pos, Selasa, 05 Des 2006,

    Pelapor Agung Dapat Dukungan FPDIP

    JAKARTA - Gerakan untuk membawa Ketua DPR Agung Laksono agar diadili Badan Kehormatan (BK) DPR terus bergulir. Sekretariat Bersama Pokja Petisi 50 dan sejumlah LSM kemarin menggalang dukungan ke Fraksi PDIP. Perwakilan rombongan yang beranggota Chris Siner Key Timu dari Petisi 50, anggota Presidium Komite Waspada Orde Baru Judilherry Justam, Ketua Gerakan Rakyat Marhaen Soenardi, dan Ketua Umum HMI MPO Muzakir Jabir diterima oleh L. Soepomo, ketua Komisi Pengaduan FPDIP.

    Soepomo didampingi Jacobus Mayong Padang dan Eva Sundari.Dalam pertemuan itu, Justam mempertanyakan sikap FPDIP terkait laporan yang mereka serahkan ke BK 16 November lalu. Dalam laporan itu disebutkan bahwa Ketua DPR Agung Laksono mempunyai perilaku politik (political behaviour) sangat buruk.

    Dia dinilai tidak dapat membedakan posisinya sebagai pejabat negara, pimpinan parpol (Golkar), dan ketua ormas (Kosgoro 1957).

    Agung juga dinilai melakukan kebohongan publik. Misalnya, Agung pernah membantah Safari Ramadan di 25 kabupaten menggunakan anggaran negara. Kenyataannya, lanjut Soenardi, Sekjen DPR Faisal Jamal pernah mengaku menyediakan dana SPJ acara itu Rp 9 juta untuk Agung. Bahkan, voucher pendidikan senilai Rp 200 juta yang kontroversial itu ditengarai kuat tidak hanya dibagikan pada sekolah binaan Kosgoro 1957. "Kita mendapat data ada voucher yang diberikan kepada SMUN Gegesik, Cirebon. Apakah ini juga binaan Kosgoro?" tandas Justam dengan nada bertanya.

    Selain itu, pihaknya mencatat lebih dari sembilan sikap inkonsistensi Agung yang acap mengatasnamakan DPR, sementara belum ada keputusan tegas hasil rapat internal di DPR sendiri. Agung juga dinilai memiliki standar kompetensi diplomasi yang rendah selaku pimpinan parlemen.Dalam kesempatan itu Sekretariat Bersama mengajukan sejumlah pertanyaan. Pertama, apakah FPDIP setuju jika Agung tidak bisa membedakan posisinya sebagai pimpinan partai, pengusaha, dan pimpinan DPR? Mendengar pertanyaan itu, Jacobus dan Eva Sundari menjawab "setuju".

    Juga ditanyakan apakah Agung telah melakukan kesalahan dengan memutuskan menggelar Safari Ramadan? Pertanyaan itu pun mendapat jawaban yang sama. "Kami juga sepakat dengan hal itu," tegas Jacobus. Tentang poin kebohongan publik saat membagi voucher pendidikan, Jacobus menjawab, "Sangat setuju".Menanggapi sikap PDIP tersebut Agung tenang-tenang saja. Dia berpendapat semua pernyataan ke publik dalam kapasitasnya sebagai ketua DPR telah melalui rapat paripurna. "Silakan jika ada yang menganggap saya seperti itu. Saya akan bertanggung jawab," jawabnya tenang. (cak)

    Labels:

    Supported Links !

  • Kumpulan Website PDI Perjuangan
  • JOIN MAILING LIST PDI PERJUANGAN 28
  • Muncul Usul Penundaan RUU Adminduk - FPDIP Surati Ketua DPR

    Jawa Pos, Selasa, 05 Des 2006,

    Muncul Usul Penundaan RUU Adminduk

    FPDIP Surati Ketua DPR

    JAKARTA - Sikap kompak yang selama ini selalu diperlihatkan Komisi II DPR dalam pembahasan RUU Administrasi Kependudukan (Adminduk) telah berakhir. Kemarin Fraksi PDIP mengeluarkan surat resmi bernomor 1021/ FPDIP/DPR-RI/XII/2006 yang ditujukan kepada pimpinan DPR untuk menunda pengesahan RUU Adminduk pada paripurna 7 Desember mendatang. "Ada sejumlah alasan yang membuat kami mantap meminta penundaan ini," kata Ketua FPDIP Tjahjo Kumolo. Di antaranya, lanjutnya, masih dicantumkannya item agama di Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang cenderung menafikan eksistensi kelompok penganut aliran kepercayaan (penghayat).

    Thahjo mengkhawatirkan RUU itu masih membawa semangat lama yang berdampak kepada penghilangan hak-hak sipil warga negara yang masih menganut agama atau kepercayaan di luar agama-agama resmi yang diakui negara. "Kalau RUU Adminduk yang substansinya masih bermasalah ini disahkan, konsekuensinya akan banyak kelompok masyarakat yang kini didiskriminasi masih akan terus merasakannya sampai belasan tahun ke depan," jelasnya.Tjahjo juga menyampaikan, FPDIP sangat berkeberatan terhadap penggabungan persoalan administrasi kependudukan dengan catatan sipil. "Masak, urusan publik digabung dengan urusan privat. Ini nggak bener," tandasnya.

    Apalagi, imbuhnya, tidak ada jaminan data privat yang dihimpun pemerintah akan terjaga kerahasiaan dan keakuratannya.Selain itu, RUU Adminduk juga belum mencantumkan amanat UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mewajibkan pemerintah memberikan pelayanan akta kelahiran gratis. "Jadi, kami benar-benar memohon penundaan pengesahannya," tegasnya.

    Ketua Panitia Perumus RUU Adminduk Sayuti Asyathri ketika dihubungi, kembali menegaskan pihaknya akan tetap berusaha mengesahkan RUU tersebut pada paripurna dewan 7 November nanti. "Apalagi, penolakannya hanya bersifat umum dan tidak merujuk langsung kepada ketentuan-ketentuan yang sudah dibuat," ujarnya.Sayuti membantah jika RUU Adminduk yang pembahasannya sudah hampir final itu dianggap rancu, apalagi berpotensi memunculkan diskriminasi.

    Menurut dia, penggabungan aspek hukum publik (administrasi pencatatan kependudukan) dan aspek hukum privat (catatan sipil) dalam konteks RUU Adminduk justru akan mempermudah pengelolaan data-data penduduk secara nasional.Sayuti balik menantang pihak-pihak yang masih mempersoalkan RUU tersebut untuk menunjukkan pasal-pasal yang dianggap mendiskriminasi itu. "Coba dicermati lagi undang-undang yang sudah kami rumuskan. Bagian mana yang masih bermasalah dan mendiskriminasi?" katanya. (pri)

    Labels:

    Friday, December 01, 2006

    Supported Links !

  • Kumpulan Website PDI Perjuangan
  • JOIN MAILING LIST PDI PERJUANGAN 28
  • PDIP Jatim Bertutur tentang Persiapan Dini Menyongsong Pilgub 2008 (1)

    JawaPos, Jumat, 01 Des 2006,

    PDIP Jatim Bertutur tentang Persiapan Dini Menyongsong Pilgub 2008 (1)

    Perlu 1,5 Tahun untuk Mendekatkan Calon kepada Masyarakat
    Dibandingkan partai lain, PDIP Jatim selangkah lebih maju dalam
    mempersiapkan pemilihan gubernur 2008. Mereka telah mendapatkan dua
    bakal calon gubernur (bacagub) dan menutup pendaftaran. Kemarin,
    masalah itu menjadi bahan diskusi sejumlah petinggi DPD bersama awak
    redaksi Jawa Pos.

    Acara yang dihelat di ruang rapat redaksi Jawa Pos, Graha Pena, itu
    dihadiri Ketua DPD PDIP Sirmadji yang didampingi empat wakil
    ketuanya, yakni Dadoes Soemarwanto, Suhandoyo, Ali Mudji, dan Indah
    Kurnia. Hadir pula Wakil Sekretaris Wahyu Nugroho.

    Dalam kesempatan tersebut, Sirmadji menjelaskan tentang keputusan
    melaksanakan penjaringan bacagub, meski pilgub masih dua tahun lagi.
    Menurut dia, PDIP ingin mengusung gubernur yang benar-benar dikenal
    dan didukung rakyat. "Rakyat mendukung bukan karena si calon tebar
    pesona, tapi karena yang bersangkutan mampu merakyat dan jujur,"
    katanya.

    Karena itu, pengenalan calon gubernur ke arus bawah membutuhkan
    waktu yang tidak sebentar. "Kira-kira membutuhkan waktu 1,5 tahun
    untuk memperkenalkan calon kepada rakyat," jelasnya.

    Ali Mudji menambahkan, berdasar pengalaman, pemenang pilkada adalah
    calon yang dikenal masyarakat sejak lama serta mampu merakyat. Dulu,
    kata dia, persiapan pilkada selalu dilakukan saat waktu
    mepet. "Terkesan seperti mau nilep rakyat," ujarnya.

    Namun, PDIP Jatim optimistis persiapan yang panjang akan memetik
    hasil maksimal. "Itulah pertimbangan kami melaksanakan penjaringan
    dua tahun sebelum pilgub," ungkapnya.

    Ali mengaku, kebijakan tersebut sempat menimbulkan pro-kontra. "Yang
    kontra menyatakan, nanti calon kita bisa jadi sasaran tembak pihak
    lain. Ada pula yang bilang calone enteke piro," katanya.

    Namun, DPD sepakat tetap melakukan penjaringan bacagub. "Di daerah-
    daerah yang pemenang pilkadanya didukung PDIP, tingginya perolehan
    suara disebabkan kedekatan calon dengan rakyat sejak lama,"
    tegasnya.

    Setelah kompak mengenai jadwal penjaringan, jajaran DPD pun mulai
    menyusun tahap penjaringan mulai pendaftaran sampai rakerdasus.
    Semula, ada empat pelamar yang mengambil formulir pendaftaran.
    Mereka adalah Sekdaprov Soekarwo, Ketua DPP PDIP Soetjipto, anggota
    FPDIP Zainal Abidin, serta peneliti LIPI Hermawan Sulistyo.

    Nama yang disebut terakhir itu dicoret karena terlambat
    mengembalikan formulir. Belakangan, Zainal memutuskan mundur karena
    mengaku diteror.

    Kini, tinggal Soekarwo dan Soetjipto yang terus melaju. Kedua calon
    tersebut sedang mengikuti tahap pemaparan visi dan misi di hadapan
    pengurus DPC serta PAC se-Jatim. "Kami sudah menyediakan 16 lokasi
    yang merepresentasikan seluruh DPC dan PAC. Saat ini sudah
    berlangsung di delapan titik yang merepresentasikan 23 cabang,"
    jelasnya.

    Tahap berikutnya adalah rakerdasus (rapat kerja daerah khusus) yang
    bakal diikuti sekitar delapan ribu orang dan masing-masing memiliki
    hak suara. Mereka terdiri atas pengurus DPD, DPC, dan PAC se-
    Jatim. "Sesuai petunjuk DPP nomor 428, kedua nama itu tetap kami
    ajukan kepada DPP. Hanya satu orang yang akan direkomendasi sebagai
    bacagub PDIP," ungkapnya.

    Dia menyatakan, calon yang mendapatkan suara terbanyak dalam
    rakerdasus tidak otomatis mengantongi rekomendasi DPP. "Memang,
    biasanya peraih suara terbanyak direkomendasikan DPP. Tapi, itu
    hanya salah satu pertimbangan. DPP memiliki pertimbangan lain,
    termasuk hasil survei publik," ujarnya.

    Sirmadji mengaku, isu santer yang kini berembus terkait dengan
    Soekarwo dan Soetjipto adalah dikotomi tentang kader serta
    nonkader. "Sangat banyak kader yang bertanya tentang sikap DPD. Yang
    agak soro, ada pula kader yang bilang bahwa DPD tidak mendukung si
    A, berarti sudah dibeli si B. Susah kan," katanya.

    Namun, dia menegaskan, secara institusi, DPD tetap berposisi sebagai
    panitia penjaringan yang harus bersikap netral. "Secara pribadi,
    masing-masing pengurus DPD memang memiliki hak suara, sama seperti
    DPC dan PAC. Tapi, secara kelembagaan, DPD hanya panitia yang
    mengantar penjaringan supaya berjalan tertib," jelasnya.

    Dia menegaskan, bacagub dari kader maupun nonkader memiliki
    kelebihan dan kekurangan masing-masing. Namun, Sirmadji tidak ingin
    perbedaan tersebut menimbulkan perpecahan di internal PDIP.

    "Dalam setiap paparan visi-misi, saya selalu menekankan kepada
    seluruh pengurus DPC dan PAC supaya menjadi soliditas partai.
    Perolehan suara kami dalam pemilu lalu sekitar 25 persen. Nah, kami
    bertugas menjaga agar yang 25 persen itu tetap solid. Jangan sampai
    soliditas partai terkoyak-koyak hanya karena pilgub," tegas
    politikus asal Malang tersebut.

    Dia menyatakan, jajaran DPD sudah memperhitungkan berbagai
    kemungkinan yang terjadi dalam pilgub. Bahkan, seandainya jagonya
    kalah, PDIP sudah menyiapkan sikap politik. "Dalam posisi menang
    atau kalah, kami akan tetap mengawal supaya gubernur mendatang bisa
    membawa manfaat bagi rakyat Jatim. Itu sudah pasti," ujarnya.
    (oni/bersambung)

    Labels: ,

    Subscribe to pdi-perjuangan_28
    Powered by groups.yahoo.com