Pelapor Agung Dapat Dukungan FPDIP

Jawa Pos, Selasa, 05 Des 2006,

Pelapor Agung Dapat Dukungan FPDIP

JAKARTA - Gerakan untuk membawa Ketua DPR Agung Laksono agar diadili Badan Kehormatan (BK) DPR terus bergulir. Sekretariat Bersama Pokja Petisi 50 dan sejumlah LSM kemarin menggalang dukungan ke Fraksi PDIP. Perwakilan rombongan yang beranggota Chris Siner Key Timu dari Petisi 50, anggota Presidium Komite Waspada Orde Baru Judilherry Justam, Ketua Gerakan Rakyat Marhaen Soenardi, dan Ketua Umum HMI MPO Muzakir Jabir diterima oleh L. Soepomo, ketua Komisi Pengaduan FPDIP.

Soepomo didampingi Jacobus Mayong Padang dan Eva Sundari.Dalam pertemuan itu, Justam mempertanyakan sikap FPDIP terkait laporan yang mereka serahkan ke BK 16 November lalu. Dalam laporan itu disebutkan bahwa Ketua DPR Agung Laksono mempunyai perilaku politik (political behaviour) sangat buruk.

Dia dinilai tidak dapat membedakan posisinya sebagai pejabat negara, pimpinan parpol (Golkar), dan ketua ormas (Kosgoro 1957).

Agung juga dinilai melakukan kebohongan publik. Misalnya, Agung pernah membantah Safari Ramadan di 25 kabupaten menggunakan anggaran negara. Kenyataannya, lanjut Soenardi, Sekjen DPR Faisal Jamal pernah mengaku menyediakan dana SPJ acara itu Rp 9 juta untuk Agung. Bahkan, voucher pendidikan senilai Rp 200 juta yang kontroversial itu ditengarai kuat tidak hanya dibagikan pada sekolah binaan Kosgoro 1957. "Kita mendapat data ada voucher yang diberikan kepada SMUN Gegesik, Cirebon. Apakah ini juga binaan Kosgoro?" tandas Justam dengan nada bertanya.

Selain itu, pihaknya mencatat lebih dari sembilan sikap inkonsistensi Agung yang acap mengatasnamakan DPR, sementara belum ada keputusan tegas hasil rapat internal di DPR sendiri. Agung juga dinilai memiliki standar kompetensi diplomasi yang rendah selaku pimpinan parlemen.Dalam kesempatan itu Sekretariat Bersama mengajukan sejumlah pertanyaan. Pertama, apakah FPDIP setuju jika Agung tidak bisa membedakan posisinya sebagai pimpinan partai, pengusaha, dan pimpinan DPR? Mendengar pertanyaan itu, Jacobus dan Eva Sundari menjawab "setuju".

Juga ditanyakan apakah Agung telah melakukan kesalahan dengan memutuskan menggelar Safari Ramadan? Pertanyaan itu pun mendapat jawaban yang sama. "Kami juga sepakat dengan hal itu," tegas Jacobus. Tentang poin kebohongan publik saat membagi voucher pendidikan, Jacobus menjawab, "Sangat setuju".Menanggapi sikap PDIP tersebut Agung tenang-tenang saja. Dia berpendapat semua pernyataan ke publik dalam kapasitasnya sebagai ketua DPR telah melalui rapat paripurna. "Silakan jika ada yang menganggap saya seperti itu. Saya akan bertanggung jawab," jawabnya tenang. (cak)