PDIP Jatim Bertutur tentang Persiapan Dini Menyongsong Pilgub 2008 (1)

JawaPos, Jumat, 01 Des 2006,

PDIP Jatim Bertutur tentang Persiapan Dini Menyongsong Pilgub 2008 (1)

Perlu 1,5 Tahun untuk Mendekatkan Calon kepada Masyarakat
Dibandingkan partai lain, PDIP Jatim selangkah lebih maju dalam
mempersiapkan pemilihan gubernur 2008. Mereka telah mendapatkan dua
bakal calon gubernur (bacagub) dan menutup pendaftaran. Kemarin,
masalah itu menjadi bahan diskusi sejumlah petinggi DPD bersama awak
redaksi Jawa Pos.

Acara yang dihelat di ruang rapat redaksi Jawa Pos, Graha Pena, itu
dihadiri Ketua DPD PDIP Sirmadji yang didampingi empat wakil
ketuanya, yakni Dadoes Soemarwanto, Suhandoyo, Ali Mudji, dan Indah
Kurnia. Hadir pula Wakil Sekretaris Wahyu Nugroho.

Dalam kesempatan tersebut, Sirmadji menjelaskan tentang keputusan
melaksanakan penjaringan bacagub, meski pilgub masih dua tahun lagi.
Menurut dia, PDIP ingin mengusung gubernur yang benar-benar dikenal
dan didukung rakyat. "Rakyat mendukung bukan karena si calon tebar
pesona, tapi karena yang bersangkutan mampu merakyat dan jujur,"
katanya.

Karena itu, pengenalan calon gubernur ke arus bawah membutuhkan
waktu yang tidak sebentar. "Kira-kira membutuhkan waktu 1,5 tahun
untuk memperkenalkan calon kepada rakyat," jelasnya.

Ali Mudji menambahkan, berdasar pengalaman, pemenang pilkada adalah
calon yang dikenal masyarakat sejak lama serta mampu merakyat. Dulu,
kata dia, persiapan pilkada selalu dilakukan saat waktu
mepet. "Terkesan seperti mau nilep rakyat," ujarnya.

Namun, PDIP Jatim optimistis persiapan yang panjang akan memetik
hasil maksimal. "Itulah pertimbangan kami melaksanakan penjaringan
dua tahun sebelum pilgub," ungkapnya.

Ali mengaku, kebijakan tersebut sempat menimbulkan pro-kontra. "Yang
kontra menyatakan, nanti calon kita bisa jadi sasaran tembak pihak
lain. Ada pula yang bilang calone enteke piro," katanya.

Namun, DPD sepakat tetap melakukan penjaringan bacagub. "Di daerah-
daerah yang pemenang pilkadanya didukung PDIP, tingginya perolehan
suara disebabkan kedekatan calon dengan rakyat sejak lama,"
tegasnya.

Setelah kompak mengenai jadwal penjaringan, jajaran DPD pun mulai
menyusun tahap penjaringan mulai pendaftaran sampai rakerdasus.
Semula, ada empat pelamar yang mengambil formulir pendaftaran.
Mereka adalah Sekdaprov Soekarwo, Ketua DPP PDIP Soetjipto, anggota
FPDIP Zainal Abidin, serta peneliti LIPI Hermawan Sulistyo.

Nama yang disebut terakhir itu dicoret karena terlambat
mengembalikan formulir. Belakangan, Zainal memutuskan mundur karena
mengaku diteror.

Kini, tinggal Soekarwo dan Soetjipto yang terus melaju. Kedua calon
tersebut sedang mengikuti tahap pemaparan visi dan misi di hadapan
pengurus DPC serta PAC se-Jatim. "Kami sudah menyediakan 16 lokasi
yang merepresentasikan seluruh DPC dan PAC. Saat ini sudah
berlangsung di delapan titik yang merepresentasikan 23 cabang,"
jelasnya.

Tahap berikutnya adalah rakerdasus (rapat kerja daerah khusus) yang
bakal diikuti sekitar delapan ribu orang dan masing-masing memiliki
hak suara. Mereka terdiri atas pengurus DPD, DPC, dan PAC se-
Jatim. "Sesuai petunjuk DPP nomor 428, kedua nama itu tetap kami
ajukan kepada DPP. Hanya satu orang yang akan direkomendasi sebagai
bacagub PDIP," ungkapnya.

Dia menyatakan, calon yang mendapatkan suara terbanyak dalam
rakerdasus tidak otomatis mengantongi rekomendasi DPP. "Memang,
biasanya peraih suara terbanyak direkomendasikan DPP. Tapi, itu
hanya salah satu pertimbangan. DPP memiliki pertimbangan lain,
termasuk hasil survei publik," ujarnya.

Sirmadji mengaku, isu santer yang kini berembus terkait dengan
Soekarwo dan Soetjipto adalah dikotomi tentang kader serta
nonkader. "Sangat banyak kader yang bertanya tentang sikap DPD. Yang
agak soro, ada pula kader yang bilang bahwa DPD tidak mendukung si
A, berarti sudah dibeli si B. Susah kan," katanya.

Namun, dia menegaskan, secara institusi, DPD tetap berposisi sebagai
panitia penjaringan yang harus bersikap netral. "Secara pribadi,
masing-masing pengurus DPD memang memiliki hak suara, sama seperti
DPC dan PAC. Tapi, secara kelembagaan, DPD hanya panitia yang
mengantar penjaringan supaya berjalan tertib," jelasnya.

Dia menegaskan, bacagub dari kader maupun nonkader memiliki
kelebihan dan kekurangan masing-masing. Namun, Sirmadji tidak ingin
perbedaan tersebut menimbulkan perpecahan di internal PDIP.

"Dalam setiap paparan visi-misi, saya selalu menekankan kepada
seluruh pengurus DPC dan PAC supaya menjadi soliditas partai.
Perolehan suara kami dalam pemilu lalu sekitar 25 persen. Nah, kami
bertugas menjaga agar yang 25 persen itu tetap solid. Jangan sampai
soliditas partai terkoyak-koyak hanya karena pilgub," tegas
politikus asal Malang tersebut.

Dia menyatakan, jajaran DPD sudah memperhitungkan berbagai
kemungkinan yang terjadi dalam pilgub. Bahkan, seandainya jagonya
kalah, PDIP sudah menyiapkan sikap politik. "Dalam posisi menang
atau kalah, kami akan tetap mengawal supaya gubernur mendatang bisa
membawa manfaat bagi rakyat Jatim. Itu sudah pasti," ujarnya.
(oni/bersambung)