Megawati Godok Embrio Kabinet

Incar Sejumlah Tokoh Muda
Jawa Pos, Selasa, 09 Desember 2008

JAKARTA - PDIP, tampaknya, sangat serius dengan ide membangun tradisi politik baru di negeri ini. Yakni, sebelum maju dalam pemilu, capres harus mengumumkan daftar kabinetnya.

Saat ini partai tersebut sedang menggodok susunan kabinet bayangan yang dipersiapkan bila Megawati menang dalam pilpres nanti. Tampaknya, partai moncong putih itu tidak main-main. Susunan kabinet tersebut akan diumumkan di depan kader PDIP dalam Rakernas IV PDIP yang berlangsung di Solo, 26-28 Januari 2009.

Platform kabinet beserta nama-nama kandidat menteri digodok empat elemen di internal PDIP. Mereka adalah DPP PDIP yang diwakili Sekjen DPP PDIP Pramono Anung, Badan Pemenangan Pemilu Legislatif (BP Pemilu) yang diketuai Tjahjo Kumolo, BP Pilpres yang diketuai Theo Syafei, dan Megawati Institute yang dipimpin Arief Budimanta.

''Sebelum ditawarkan kepada Bu Mega, empat elemen itu yang menentukan kriteria utama mulai platform sampai alternatif nama-nama,'' kata Pramono Anung ketika dihubungi kemarin (7/12).

Menurut Pram -begitu dia akrab disapa- Kabinet Megawati akan dipenuhi orang-orang yang berada di usia produktif, 40-55 tahun. ''Malah kabinet itu akan didominasi orang-orang muda yang fresh,'' ujarnya.

Dia menegaskan, Kabinet Megawati akan memberikan kesempatan yang lebih besar kepada tokoh-tokoh baru yang berpotensi membawa harapan baru. Dengan kata lain, mereka bukan bagian dari masa lalu yang dinilai kurang berhasil.

''Orang-orang itu tidak terkontaminasi dan tidak memiliki beban sejarah. Mereka juga harus punya basis pendidikan dan basis masyarakat yang baik,'' tandasnya. Siapa saja bakal anggota kabinet inti itu? ''Seperti biasa, kalau soal nama, jangan tanya saya,'' jawabnya, lantas tertawa.

Tapi, sejumlah sumber Jawa Pos di DPP PDIP menyebut sejumlah nama yang masuk list bakal kabinet inti Megawati itu. Di dalamnya memang banyak tokoh muda di bawah 50 tahun. Di bidang politik, hukum, keamanan, dan pertahanan, misalnya, ada nama Rektor Paramadina Anies Baswedan dan Sekjen DPP PDIP Pramono Anung.

Di bidang kesejahteraan rakyat terdapat nama Ketua Komisi IX DPR (anggota FPDIP) Ribka Tjiptaning, dosen Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Siti Musdah Mulia, dan pengamat politik dari Universitas Paramadina Yudi Latief.

Sedangkan bidang perekonomian malah hampir semuanya diisi tokoh muda. Mereka, antara lain, mantan Sekjen DPP PAN yang juga ekonom Faisal Basri, ekonom INDEF Iman Sugema, Kepala Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM Revrisond Baswir, dan pengamat ekonomi UGM Sri Adiningsih.

Ada juga nama-nama senior seperti sejumlah jenderal yang selama ini mendukung Mega. Misalnya, Mayjen (pur) Theo Syafei, Mayjen (pur) Adang Ruchiatna, dan Mayjen (pur) H.B. Palaguna.

Direktur Megawati Institute Arief Budimanta yang dihubungi terpisah mengakui adanya penggodokan embrio kabinet itu. Hanya, katanya, belum ada penetapan nama. ''Belum ada yang fix. Semua masih terus digodok. Bagi kami, yang penting bukan orangnya, melainkan platform-nya bagaimana,'' ujarnya.

Dia menambahkan, PDIP masih memberikan kesempatan kepada siapa pun untuk bersama-sama menggodok blue print Indonesia pasca-2009. Di sektor ekonomi, misalnya, kata Arief, partainya ingin menggiring kembali haluan pembangunan bangsa yang kini cenderung market liberalism menjadi mengedepankan keadilan sosial dan pemerataan sesuai dengan amanat konstitusi dan Pancasila.

''Para ekonom terbaik bangsa yang menginginkan perubahan silakan bergabung dengan kami,'' ajaknya. Karena itulah, kabarnya, menurut sumber lain, Mega milirik ekonom berbasis kerakyatan seperti Revrisond Baswir dan Faisal Basri.

Hasil Rakernas II PDI Perjuangan

Hasil Rakernas II PDI Perjuangan

Rakernas II Partai diselenggarakan pada hari Sabtu dan Minggu, tanggal 8 dan 9 September 2007 dan kemudian dilanjutkan dengan Rakornas (Rapat Koordinasi Nasional) Partai pada hari Senin, tangal 10 September 2007. Kesemua acara tersebut dilaksanakan di Jakarta dan bertempat di JI-Expo Kemayoran. Rakernas II dihadiri oleh struktural Partai yang kesemuanya berjumlah hampir 1.500 orang.

Sedangkan Rakornas Partai dihadiri oleh struktural Partai sampai dengan Ketua PAC se Indonesia, ditambah dengan seluruh anggota legislatif tingkat Pusat sebagai DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota, serta seluruh eksekutif Partai sebagai Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota dari PDI Perjuangan. Jumlah peserta Rakornas secara menyeluruh mencapai 16.400 orang, atau lebih dari sepuluh kali peserta Rakernas II dan pesertas Rakornas Partai adalah kader-kader handal Partai.

Rakernas menghasilkan butir-butir keputusan Rakernas II dan selanjutnya oleh DPP Partai, hasil Rakernas ditawarkan dan diterima oleh seluruh peserta Rakornas Partai sebagai hasil Rakornas PDI Perjuangan. Berikut ini adalah butir-butir keputusan Rakornas Partai tahun 2007:

1. Rakernas II PDI Perjuangan menilai bahwa kedaulatan politik, ekonomi, dan budaya pada saat ini menghadapi ancaman sangat serius.

2. Rakernas II PDI Perjuangan mengkhawatirkan menguatnya pragmatisme politik yang tidak dilandasi oleh ideologi. Pragmatisme politik tanpa ideologi hanya menjadi alat penyelesaian masalah kekinian tanpa nilai, jiwa, dan tujuan.

3. Rakernas II PDI Perjuangan menilai bahwa selama dua setengah tahun berjalan, pemerintah telah gagal memenuhi janji-janji perubahan. Meningkatnya APBN tiga tahun terakhir tidak diikuti oleh perbaikan kualitas kehidupan dan ekonomi bangsa. Janji setinggi langit pancapaian hanya sampai di kaki bukit.

4. Rakernas II PDI Perjuangan menilai bahwa pemerintah telah gagal mengendalikan kenaikan harga-harga kebutuhan pokok rakyat sehari-hari. PDI Perjuangan mendesak agar pemerintah lebih serius menjamin stabilitas harga-harga dengan mengembangkan strategi pembangunan ekonomi yang berbasis kerakyatan.

5. Rakernas II PDI Perjuangan menilai bahwa pemerintah belum berhasil meningkatkan harkat dan martabat rakyat kecil khususnya buruh, petani dan nelayan. PDI Perjuangan mendesak agar pemerintah dapat menjaga terjangkaunya saran produksi bagi petani dan nelayan, harga jual yang kompetitif dan meningkatkan hak-hak dan kualitas hidup buruh.

6. Rakernas II PDI Perjuangan merekomendasikan untuk mengkaji ulang strategi pengentasan kemiskinan. Penanganan masalah kemiskinan jangan hanya sekedar bersifat karitatif/sinterklas tetapi harus merupakan kebijakan mendasar dan sistematis yang diarahkan untuk meningkatkan kemampuan rakyat untuk mensejahterakan dirinya sendiri secara bermartabat.

7. Rakernas II PDI Perjuangan menilai bahwa pemerintah belum berhasil menciptakan iklim investasi yang sehat dan kompetitif yang didasari oleh kepentingan nasional. PDI Perjuangan mendesak pemerintah untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik dan mereformasi kebijakan investasi yang dapat memberikan rasa nyaman kalangan usaha dan memberikan kontribusi yang maksimal bagi devisa negara dan kesejahteraan rakyat.

8. Rakernas II PDI Perjuangan mendesak penguatan diplomasi internasional untuk melindungi keselamatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri (TKI) melalui langkah hukum, tekanan publik, dan bargaining politik untuk mendapatkan jaminan keselamatan dan pengakuan hak-hak TKI di negara tempatan.

9. Rakernas II PDI Perjuangan berketetapan untuk menjadikan dirinya sebagai rumah besar kaum nasionalis, dimana perbedaan dan keanekaragaman budaya, bahasa, suku, dan agama adalah taman sarinya Indonesia. PDI Perjuangan tetap bertekad mengambil peran sebagai pemersatu dan penjaga kebhinekaan Indonesia.

10. Rakernas II PDI Perjuangan menilai pembahasan paket UU politik yang meliputi: UU Pemilu Legislatif, Presiden, Partai Politik, dan Susduk, haruslah dalam rangka memperkuat Demokrasi Indonesia untuk menghasilkan pemerintahan yang efektif.

11. Rakernas II PDI Perjuangan menilai kebijakan pemekaran wilayah harus didasarkan kepada pertimbangan percepatan kesejahteraan masyarakat bukan didasarkan pertimbangan primordialisme yang memperlemah nasionalisme dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

12. Rakernas II PDI Perjuangan memerintahkan sekali lagi kepada seluruh struktural Partai agar mendirikan Posko Pengaduan Rakyat, Posko Pelayanan Masyarakat dalam rangka meningkatkan kinerja Partai dan mendekatkan Partai dengan Rakyat.

13. Rakernas II PDI Perjuangan mendesak pentingnya pemerantasan korupsi, lebih khusus lagi korupsi kerah putih, melalui peningkatan kualitas aparat penegak hukum, peningkatan integritas aparat pajak dan mengkaji ulang kontrak-kontrak sumber daya alam yang mengedepankan prinsip kedaulatan bangsa, memberikan nilai tambah bagi ekonomi bangsa, devisa negara dan kesejahteraan rakyat.

14. Rakernas II PDI Perjuangan mengingatkan pemerintah akan seriusnya dampak perubahan iklim global yang sedang mengancam kehidupan dimuka bumi. Pemerintah harus mengambil langkah serius terhadap pemanasan global. PDI Perjuangan tetap mendesak diberlakukannya kebijakan moratorium hutan, penyelamatan sumber-sumber mata air, penghijauan hutan gundul dan daerah aliran sungai serta mengendalikan proses konservasi kawasan hutan menjadi kawasan budidaya monokultur.

15. Rakernas II PDI Perjuangan menghormati keputusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan diperbolehkannya calon perseorangan untuk mengikuti pemilihan kepala daerah langsung yang pelaksanaannya mendapatkan perlakuan yang adil dengan calon dari Partai Politik. PDI Perjuangan mendorong revisi UU No. 32 yang mengatur tentang calon perseorangan untuk dapat diselesaikan selambat-lambatnya bulan Desember 2007.

16. Rakernas II PDI Perjuangan mengajak para cendekiawan, para teknokrat, para pakar ekonomi pembangunan dan para ahli sosiologis, sejarawan, budayawan serta komponen masyarakat lainnya untuk bahu membahu menyusun rencana pembangunan semesta Indonesia yang dapat dijadikan pedoman bagi seluruh bangsa dalam menatap masa depan Indonesia.

17. Rakernas II PDI Perjuangan menyadari menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap Partai sebagai akibat menggejalanya pragmatisme politik dan transaksi kepentingan yang sering merendahkan martabat dan kewibawaan Partai. PDI Perjuangan akan selalu berusaha meningkatkan kesadaran ideologi, keterampilan politik dan organisasi, meningkatkan kulaitas dan disiplin kader.

18. Rakernas II PDI Perjuangan memutuskan agar seluruh kader Partai di jajaran struktural Partai, Legislatif, dan eksekutif di tingkat provinsi dan kabupaten/kota melaksanakan program KTA-nisasi.

19. Rakernas II PDI Perjuangan memerintahkan kepada seluruh kader Partai PDI Perjuangan yang duduk di eksekutif/legislatif dan struktural Partai untuk mengedepankan program-program pemberdayaan masyarakat, ekonomi kerakyatan, meningkatkan program pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat, pelayanan publik tanpa diskriminasi, peningkatan gizi bagi ibu hamil dan balita serta program keberpihakan lainnya, yang harus menjadi ciri, karakter dan watak kepemimpinan PDI Perjuangan.

20. Rakernas II PDI Perjuangan memerintahkan kepada seluruh kader Partai di jajaran struktural Partai, legislatif, dan eksekutif di tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk mengembangkan organisasi sayap Partai dan penggalangan organisasi se-asas dan se-aspirasi.

21. Rakernas II PDI Perjuangan memerintahkan kepada seluruh kader Partai untuk menolak berbagai bentuk praktik politik uang dan meningkatkan kualitas fungsi reprensentasi dengan turun langsung bersama rakyat sesuai penugasan dan daerah pemilihan masing-masing. Kebijakan ini akan dijadikan sebagai parameter evaluasi kinerja di struktural Partai, eksekutif dan legislatif.

22. Rakernas II PDI Perjuangan menegaskan kembali keputusan Rakernas I untuk mencalonkan dan meminta kesediaan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Ibu Hj. Megawati Soekarnoputri untuk ditetapkan sebagai calon Presiden pada Pemilu Presiden mendatang, guna mengawal komitmen Bangsa terhadap Pancasila 1 Juni 1945, UUD 1945, kebhinekaan, keutuhan Negara Republik Indonesia dan mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Keputusan ini disampaikan dalam Rakornas untuk mendapatkan persetujuan.


sumber : pdiperjuangan.or.id

PDI Perjuangan Bercita-Cita Wujudkan Negara Kesejahteraan

PDI Perjuangan Bercita-Cita Wujudkan Negara Kesejahteraan

Kompas, Minggu, 07 Januari 2007
Laporan Wartawan Kompas Sutta Dhamasaputra


SANUR, KOMPAS- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan bertekad mendorong terwujudkan negara kesejahteraan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Untuk itu PDIP pun akan mencegah setiap upaya komersialisasi negara untuk kepentingan finansial atau politik perseorangan.

Demikian salah satu materi Rapat Kerja Nasional I PDIP yang diselenggarakan selama tiga hari di Sanur, Bali, mulai Minggu (7/1) hingga Selasa (9/1) yang dibuka secara resmi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Rakernas kali ini mengambil tema: "Persatuan dan Demokrasi untuk Kesejahteraan Rakyat." Tujuannya adalah menjadikan PDIP sebagai "Rumah Besar kaum Nasionalis".

Hadir sekitar 400 peserta dari unsur Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pertimbangan Pusat, dan fungsionaris partai di eksekutif serta legislatif. Antara lain, Sekjen PDIP Pramono Anung, Ketua FPDIP DPR Tjahjo Kumolo, Ketua Deperpu Taufik Kiemas, dan Sesepuh Deperpu Frans Seda. Tampak hadir juga dalam pembukaan Calon Gubernur DKI Faisal Basri. "PDIP mendorong penyelenggaraan kekuaasaan negara dalam bentuk negara kesejateraan. Negara tidak boleh dikomersialkan untuk kepentingan finansial dan politik untuk citra perseorangan," kata Ketua Panitia Rakernas Theo Syafei dalam pidato pembukaan.

Atas dasar itu, PDIP sebagai partai oposisi juga akan mendorong adanya kedaulatan pangan, energi, keuangan, dan pertahanan. PDIP pun akan mendorong sistem pemerintahan presidensil yang kuat, tidak ragu dan diwarnai konflik internal melalui sistem multi partai sederhana.

Sementara itu struktur partai akan diperkuat. Penguatan fungsional, kader, simpatisan pun akan dilakukan agar menjadi militan berpihak pada rakyat. "Partai menjadi rumah rakyat, rumah kebangsaan," tegas Theo.

Din dan Ryamizard Hadiri Rakernas I PDI Perjuangan

Din dan Ryamizard Hadir
Jawa Pos, Kamis, 11 Jan 2007,

SANUR - Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin dan mantan KSAD Jenderal (pur) Ryamizard Ryacudu yang santer disebut-sebut akan menjadi alternatif pendamping Megawati pada Pilpres 2009 hadir pada puncak peringatan HUT ke-24 PDIP di Hotel Inna Grand Bali Beach, Sanur, kemarin. Keduanya menjadi tamu kehormatan di tengah massa lautan merah partai berlambang banteng gemuk moncong putih itu.

Kedua tokoh itu terlihat akrab dengan Mega. Bahkan, Ryamizard diundang secara pribadi untuk menikmati sarapan pagi oleh Megawati dan suaminya, Taufiq Kiemas.

Ketika dikonfirmasi mengenai acara sarapan pagi itu, Ryamizard meyakinkan bahwa tak ada pembicaraan mengenai pilpres. "Kami cuma ngomong biasa-biasa saja. Masak langsung ngomong politik," katanya lantas tertawa.

Ryamizard juga mengelak bahwa kehadirannya pada peringatan HUT PDIP itu dikaitkan dengan isu pendamping Mega nanti. "Saya ini diundang sehingga datang kemari. Dalam agama Islam, memenuhi undangan itu, hukumnya sunah," tegasnya.

Dengan diplomatis, dia menegaskan bahwa sikapnya sejak dulu sampai sekarang tidak berubah. "Hati dan visi saya, bagaimana membuat negara ini bagus dan tetap utuh," katanya. "Siapa pun yang bersandar pada itu, pasti saya dukung," imbuhnya.

Artinya, dia siap kalau memang benar-benar dilamar Mega yang kerap disimbolkan sebagai "penjaga" ideologi nasionalisme itu? "Sudahlah saya tidak mau bicara itu. Lagi pula, saya tidak pernah berbicara jabatan dan kekuasaan. Itu urusan Tuhan," ujarnya.

Tak jauh berbeda, Din yang ditemui terpisah mengaku lebih berkonsentrasi mengemban amanat muktamar yang harus dipikulnya hingga 2010. "Sampai saat ini, jujur saja, saya belum berpikir tentang posisi masa depan itu," katanya. Meski merasa tersanjung dengan berkembangnya isu tersebut, Din memastikan belum pernah ada pembicaraan mengenai pilpres dengan Megawati.

Selain berkonsentrasi mengemban amanah muktamar, Din tengah mengerjakan sebuah "misi besar" untuk merekatkan elemen-elemen bangsa. Menurut dia, misi itu terkait dengan konteks relasi Islam-Kristen, Islam-Nasionalis, dan Islam-Tionghoa. "Tidak tuntasnya persoalan ini sering menjadi kerikil dalam perjalanan bangsa," jelasnya.

Din menegaskan, hubungan baik antara Muhammadiyah dan kekuatan nasionalis sebenarnya terbangun sejak lama. Dia mencontohkan, Bung Karno pernah menjadi ketua Bagian Pengajaran Kepengurusan Muhammadiyah di Bengkulu. "Kakek ibu Megawati yang bernama Datuk Hasan Din juga pernah menjadi pengurus Muhammadiyah di provinsi itu," kisahnya.

Dengan demikian, lanjut Din, hubungan historis dan batin antara Muhammadiyah dan elemen nasionalis ada sejak dulu. "Karena itu, saling bekerja sama dan saling memberi saran bukan sebuah hal baru. Misalnya, ikut terlibat dalam sayap Islam PDIP (Baitul Muslimin, Red)," tegasnya.(pri)

SBY-Kalla Gagal Jamin Keselamatan

Jawa Pos, Rabu, 10 Jan 2007,

SBY-Kalla Gagal Jamin Keselamatan :
Rakernas PDIP Beri Contoh Hilangnya Pesawat Adam Air

SANUR - Setelah melalui serangkaian rapat internal sejak Minggu (7/1) lalu di Hotel Inna Grand Bali Beach, Sanur, akhirnya Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDIP memutuskan 23 poin kesimpulan politik. Apa saja kesimpulan itu? Urutan paling atas ialah hasil penilaian terhadap pemerintahan SBY-Kalla, sedangkan dukungan kepada Megawati untuk kembali maju pada Pilpres 2009 berada pada posisi paling bawah, nomor 23.

Sekjen PDIP Pramono Anung menyampaikan bahwa berdasar penilaian PDI Perjuangan, terutama yang terekam selama Rakernas I di Bali, duet SBY-Kalla gagal melakukan perubahan sebagaimana yang dijanjikan saat mereka berkampanye dalam Pilres 2004. "Ini poin pertama yang kami putuskan," katanya dalam acara penutupan rakernas kemarin. Kegagalan itu, tegas Anung, mencakup penciptaan lapangan kerja, pengurangan angka kemiskinan, peningkatan pelayanan kesehatan, dan pendidikan bagi rakyat.

"Kami juga memandang pemerintah gagal menyelenggarakan ibadah haji sehingga menyengsarakan jamaah haji Indonesia," ujarnya. Bukan hanya itu, lanjutnya, buruknya manajemen transportasi yang mengakibatkan banyak musibah kecelakaan juga menjadi catatan negatif. Dia memberikan contoh tenggelamnya kapal Senopati Nusantara dan hilangnya pesawat Adam Air. "Artinya, pemerintah telah gagal menjalankan amanat konstitusi untuk menjamin keselamatan warganya," tegas Anung.

Selain menyoroti kinerja pemerintah, rakernas juga menyoroti jajaran fungsionaris DPP. Para peserta rakernas mendesak agar DPP segera membentuk Badan Pemenangan Pemilu Presiden. Rakernas juga merekomendasikan pembentukan Komisi Legislasi Partai yang bersifat ad hoc. "Komisi ini nanti akan bertugas meninjau seluruh produk legislasi yang bertentangan dengan kemajemukan, berpotensi merugikan rakyat, serta mengancam kedaulatan negara dan keutuhan wilayah," jelas Anung. Dengan keluarnya kesimpulan tersebut, apa yang akan dilakukan PDIP? Menurut Anung,

Fraksi PDIP di DPR tetap akan menjadi ujung tombak DPP untuk memperjuangkan sejumlah hasil keputusan rakernas. Terutama yang terkait dengan keputusan rakernas untuk mendorong terjadinya perubahan di level pemerintah pusat. "Fraksi PDIP di DPR adalah perpanjangan tangan partai. Sebagai oposisi, tentunya kami akan tetap menggunakan jalur konstitusional itu," katanya. Mengenai pencalonan Megawati, Anung kembali menegaskan, rekomendasi rakernas akan dibawa ke rapat pimpinan (rapim) DPP Partai.

"Keputusan final DPP tentang pencalonan Bu Mega akan kami putuskan melalui rapim," ujarnya. Kapan rapim membahas rekomendasi nomor 23 itu? "Secepatnya dalam waktu dekat ini," jawabnya. (pri/jpnn)

Ketua DPR dari Pemenang Pemilu : Rakernas PDIP Gagas Revisi UU Susduk Legislatif

Jawa Pos, Selasa, 09 Jan 2007,
Ketua DPR dari Pemenang Pemilu

Rakernas PDIP Gagas Revisi UU Susduk Legislatif


SANUR - Revisi UU Susduk Legislatif ternyata menjadi salah satu isu penting yang dibahas dalam Rakernas PDIP di Hotel Inna Grand Bali Beach, Sanur. Selain membicarakan mekanisme pembentukan struktur kepemimpinan DPR, disinggung pula masalah kedudukan ketua MPR.

Ketua DPP PDIP Sutradara Ginting menyarankan, struktur kepemimpinan DPR cukup disusun mengacu pada hasil perolehan suara pemilu legislatif. "Jadi, partai pemenang pemilu legislatif bisa langsung menjadi ketua DPR. Partai di posisi kedua menjadi wakil ketua dan seterusnya," kata Ginting yang juga anggota Komisi I DPR itu.

Menurut dia, mekanisme penentuan kepemimpinan DPR yang selama ini berlaku tidak menjamin parpol pemenang pemilu memperoleh hak sewajarnya.

Dia mencontohkan, PDIP di sebuah daerah pada pemilu legislatif lalu berhasil menjadi pemenang dengan perolehan suara sampai 40 persen. "Namun, yang menjadi ketua DPRD justru berasal dari parpol yang hanya mendapat 10 persen suara," ungkapnya.

Ginting menilai, mekanisme tersebut juga bisa mengurangi tarik ulur politik di parlemen pada awal pembentukan kepemimpinan. "Dengan kata lain, biaya politik yang harus dikeluarkan dalam proses tersebut tidak terlalu mahal," katanya. Dinamika politik, kata dia, hanya akan terjadi di internal fraksi bersangkutan.

Terkait dengan kepemimpinan MPR, Ginting mendukung keberadaan MPR nanti tidak lagi bersifat permanen. "Ketua MPR juga tidak perlu bersifat tetap seperti sekarang," tegasnya.

Bahkan, dia menyatakan, pimpinan MPR dipilih ketika suatu saat MPR diperlukan untuk bersidang sesuai ketentuan konstitusi. Misalnya, ketika hendak melantik, meng-impeach presiden, dan mengamandemen konstitusi. "Jadi, tugasnya hanya memimpin sidang saat dibutuhkan," ujarnya.

Setelah sidang selesai, kata dia, pimpinan MPR kembali menjadi anggota komisi tertentu. "Kondisi MPR seperti sekarang ini nggak usah diterusin lagi," tegasnya. (pri)

RAPAT Kerja Nasional (Rakernas) I PDIP

Jawa Pos, Senin, 08 Jan 2007,

Dihadiri Bacagub DKI Jakarta

RAPAT Kerja Nasional (Rakernas) I PDIP di Hotel Inna Grand Bali Beach, Sanur, kemarin berlangsung meriah. Selain disisipi pameran foto berobjek sentral Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, penyanyi kawakan Andre Hehanusa ikut memeriahkan. Dia menghangatkan suasana dengan tarikan suaranya yang merdu.

Rakernas itu dibuka Megawati yang sejak Jumat (5/1) berada di Bali. Selama di Pulau Dewata, dia menginap di vilanya di Desa Cucukan, Kabupaten Gianyar.

Kemarin, saat datang ke lokasi rakernas, mantan presiden perempuan pertama di Indonesia itu didampingi sang suami, Taufiq Kiemas, yang juga duduk sebagai ketua Dewan Pertimbangan Pusat (Deperpu) PDIP.

Tidak hanya dipenuhi jajaran Deperpu, fungsionaris DPP, dan utusan DPD PDIP se-Indonesia, pembukaan rakernas tersebut dihadiri Gubernur Bali Dewa Made Beratha.

Tampak pula, tokoh-tokoh yang belakangan disebut-sebut bakal maju menjadi calon gubernur (cagub) DKI Jakarta melalui PDIP. Di antaranya, Faisal Basri, Agum Gumelar, dan Sarwono Kusumaatmadja. Bakal calon gubernur Jawa Timur yang juga Ketua DPP PDIP Sutjipto tampak berbaur di antara peserta rakernas.

Dalam sambutannya, Megawati menyampaikan bahwa 2007 harus menjadi ajang konsolidasi segenap kader PDIP. Dia berharap semua rekomendasi yang dihasilkan rakernas bisa direalisasikan secara konsisten. "Jangan hanya selesai di ruangan ini. Pemantauan terhadap semua kader partai akan terus dilakukan sampai Pemilu 2009," ujarnya.

Dia juga sempat menyinggung kasus kelaparan yang menimpa rombongan jamaah haji Indonesia beberapa waktu lalu. Dia merasa harga dirinya sangat tercemooh atas munculnya kasus tersebut.

Padahal, tragedi itu sebenarnya tidak layak muncul pada bangsa Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam. "Ini pertanda kita tidak mampu mengurusi diri sendiri. Saya rasa, masalah penyelenggaraan haji ini perlu diprioritaskan untuk masuk ke materi rakernas," tegasnya.(pri/jpnn)

Menyongsong Rakernas I PDIP Hari ini di Bali

Jawa Pos, Minggu, 07 Jan 2007,
Menyongsong Rakernas I PDIP Hari ini di Bali

Bahas RUU Sembari Mancing Cawapres

Mulai hari ini PDIP menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I 2007. Selama empat hari (7-10 Januari 2007), partai berlambang banteng moncong putih itu akan menyusun rumusan strategi pemenangan Pemilu 2009.

Rakernas yang diselenggarakan di Hotel Inna Grand Bali Beach, Denpasar, itu akan dibuka dengan pidato politik Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Rakernas yang diikuti 198 peserta dari Departemen Pemenangan Pemilu (Deperpu), DPP, dan DPD se-Indonesia itu akan membahas secara khusus perkembangan RUU Paket Politik.

Wakil Ketua Panitia Sterring Committe (SC) Rakernas PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, fokus itu dilakukan untuk menegaskan peran PDIP dalam konsolidasi demokrasi. "Reformasi paket UU Politik merupakan langkah konsolidasi demokrasi dengan mewujudkan sistem multipartai sederhana," katanya kemarin.

Karena itu, kata Hasto, setelah Megawati menyampaikan pengarahan, DPD PDIP se-Indonesia akan menyampaikan masukan tentang revisi UU paket politik dan pemilu. Hasto juga mengatakan adanya kemungkinan berkembangnya pembahasan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) masih terbuka. "Itu menunggu suara dan masukan dari DPD, bisa saja mengarah ke figur," tuturnya.

Mengenai isu tentang rencana kedatangan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin di Rakernas PDIP, Hasto tidak bisa menjawab secara pasti. Din belakangan dekat dengan Ketua Dewan Pembina PDIP Taufik Kiemas. Konon, Din menjadi figur yang dinilai cocok untuk mendampingi Megawati untuk maju sebagai capres dan cawapres pada Pemilu 2009 mendatang.

"Mengenai kehadiran Pak Din, kami belum bisa memastikan," katanya. Namun, jika benar datang, katanya, mungkin beliau akan hadir di forum pembukaan Rakernas. Jika benar, Hasto menilai itu sebagai kewajaran. Sebab, belakangan Kiemas memang tengah mendekat pimpinan ormas Islam untuk meminta pertimbangan mengenai upaya pelebaran sayap PDIP ke sayap Islam.

"Kami siap menerima kehadiran beliau. Ini bisa menjadi tindak lanjut dari pertemuan Pak Taufik dengan teman-teman ormas Islam sebelumnya," katanya.

Isu paling menarik di internal partai adalah siapa yang akan mendampingi Megawati untuk "menantang" SBY pada Pilpres 2009. Wacana yang berkembang, Taufik berusaha menarik Din agar mau berpasangan dengan Mega.

Kalkulasi politiknya, Mega-Din diharapkan jadi representasi kekuatan politik nasionalis-religius yang juga memetakan wilayah Jawa dan luar Jawa. Selain itu, Din menggambarkan sentimen politik kaum santri dan Islam modernis. Sentimen itu penting karena warga dan pendukung Mega umumnya kalangan nonsantri dan masyarakat tradisional.

Namun, Din bukan satu-satunya nominasi pendamping Mega. Jika PDIP memutuskan Mega maju menantang kembali SBY, sejumlah nama lain digadang-gadang pantas bersanding. Salah satunya mantan KSAD Jenderal (pur) Ryamizard Ryacudu.

Ryacudu dikenal sangat nasionalis serta selalu berkampanye tentang penyelamatan NKRI. Sikap nasionalis Ryacudu itu sejalan dengan irama PDIP. Bila Mega menggaet Ryacudu, pasangan itu benar-benar membawa bendera nasionalis. Itu mempunyai plus minus dibanding pasangan nasionalis relegius bila muncul paket Mega-Din.

Lalu, benarkah Rakernas jadi ajang "memancing" calon wapres? Sekjen DPP PDIP Pramono Anung tidak memberi jawaban tegas. Dia hanya mengatakan, Rakernas yang mengangkat tema Persatuan dan Demokrasi Indonesia untuk Kesejahteraan Rakyat itu memuat agenda paling utama. Yakni, memikirkan langkah solutif bagi persoalan bangsa yang dirundung masalah beragam. "Kami akan lakukan kritik terhadap kinerja pemerintah yang terbukti tidak optimal," katanya kemarin.

Rakernas juga akan menyikapi perkembangan sosial politik, impor beras, mandeknya ekonomi pada sektor riil, dan berusaha mengambil langkah strategis untuk menempatkan partai dalam peran pembangunan nasional.

Mengenai rencana pembahasan undang-undang paket politik dan pemilu, Pramono menuturkan hal itu dikonsentrasikan pada pembentukan sistem demokrasi yang mapan dalam konteks regulasi pemilu dan pilpres. Meski demikian, dia mengatakan, Rakernas belum akan memfokuskan pada pembacaan secara personal calon-calon yang maju di konstalasi Pilpres 2009. "Urusan figur kami belum akan terfokus ke situ," katanya.

Di luar agenda resmi, wacana pembentukan kabinet bayangan juga ramai diperbincangkan. Maklum, PDIP sudah memproklamasikan diri sebagai partai oposisi. Di negara-negara demokrasi, sudah lazim partai oposisi memiliki kabinet bayangan yang menyerupai struktur resmi kabinet yang berkuasa.

Tema lain adalah pembentukan ormas Islam sebagai sayap politik PDIP. Hingga kini pembentukan Baitul Muslimin belum tersosialisasikan ke lapis bawah PDIP. Momentum Rakernas tampaknya dimanfaatkan PDIP untuk mewujudkan sayap politik baru tersebut. (aku)

Megawati Belum Tertandingi

Jawa Pos, Senin, 08 Jan 2007,

Megawati Belum Tertandingi

Deperpu dan DPD Jagokan Jadi Capres Lagi

DENPASAR - Keinginan DPP PDI Perjuangan untuk menjagokan kembali Megawati dalam pemilu presiden 2009 tidak lagi ditutup-tutupi. Hal itu tecermin dari mengalirnya dukungan langsung sejak hari pertama rapat kerja nasional (rakernas) partai banteng moncong putih itu di Denpasar kemarin.

Bahkan, Dewan Pertimbangan Pusat (Deperpu) PDIP yang diketuai Taufiq Kiemas (suami Megawati, Red) secara resmi menyampaikan sikap tertulisnya pada rapat pleno rakernas. Dukungan luas juga datang dari sejumlah Dewan Pimpinan Daerah (DPD) di Indonesia.

Meski demikian, Sekjen PDIP Pramono Anung menegaskan, sebenarnya tidak ada agenda khusus dalam rakernas untuk mengerucutkan figur calon presiden dari PDIP pada 2009. "Kami tidak mengarahkan ke sana. Tapi, ternyata hampir semua DPD punya kecenderungan yang sama untuk mengusung Bu Mega," katanya.

Tetapi, lanjut dia, meski mendapat dukungan dari Deperpu dan sejumlah DPD, DPP masih akan menanyakannya kepada Megawati. "Ini proses politik yang harus dilalui. Apalagi, Bu Mega itu sangat taat dan patuh pada mekanisme partai," tegasnya.

Isu mengenai pendamping Megawati untuk Pilpres 2009 yang juga akan diputuskan pada rakernas tidak sepenuhnya dibantah Pramono. "Semua bergantung proses rakernas yang masih berjalan sampai Selasa. Namun, kemungkinan itu sangat kecil," ujarnya lantas tertawa.

Ketika ditanya tentang sejumlah nama yang diprediksi menjadi pendamping Megawati, seperti Din Syamsuddin dan mantan KSAD Jenderal (pur) Ryamizard Ryacudu, lagi-lagi Pramono enggan berkomentar banyak. "Itu masih jauh. Kami akan fokus dulu untuk membentuk Badan Pemenangan Presiden," tegasnya.

Beda dengan Deperpu dan sejumlah DPD, anggota Fraksi PDIP di DPR Andreas Pareira justru menilai pemunculan nama Megawati melalui rakernas merupakan langkah yang kurang strategis. "Rasanya terlalu dini. Bukannya tidak mendukung, saya khawatir Bu Mega akan menjadi sasaran tembak lagi seperti pengalaman Pemilu 2004," katanya.

Senada dengan itu, Ketua DPD Papua Komarudin Watubun mengatakan, pemunculan nama Megawati tetap harus disikapi dengan kritis. "Harus ada pemantauan minimal dalam satu tahun ini untuk melihat sejauh mana penerimaan basis terhadap figur Megawati," ujarnya. Sebab, tambah dia, PDIP harus berpikir jernih dalam mengambil keputusan strategis, terutama terkait dengan Pilpres dan Pemilu 2009. (pri/jpnn)