Hasil Rakernas II PDI Perjuangan

Hasil Rakernas II PDI Perjuangan

Rakernas II Partai diselenggarakan pada hari Sabtu dan Minggu, tanggal 8 dan 9 September 2007 dan kemudian dilanjutkan dengan Rakornas (Rapat Koordinasi Nasional) Partai pada hari Senin, tangal 10 September 2007. Kesemua acara tersebut dilaksanakan di Jakarta dan bertempat di JI-Expo Kemayoran. Rakernas II dihadiri oleh struktural Partai yang kesemuanya berjumlah hampir 1.500 orang.

Sedangkan Rakornas Partai dihadiri oleh struktural Partai sampai dengan Ketua PAC se Indonesia, ditambah dengan seluruh anggota legislatif tingkat Pusat sebagai DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota, serta seluruh eksekutif Partai sebagai Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota dari PDI Perjuangan. Jumlah peserta Rakornas secara menyeluruh mencapai 16.400 orang, atau lebih dari sepuluh kali peserta Rakernas II dan pesertas Rakornas Partai adalah kader-kader handal Partai.

Rakernas menghasilkan butir-butir keputusan Rakernas II dan selanjutnya oleh DPP Partai, hasil Rakernas ditawarkan dan diterima oleh seluruh peserta Rakornas Partai sebagai hasil Rakornas PDI Perjuangan. Berikut ini adalah butir-butir keputusan Rakornas Partai tahun 2007:

1. Rakernas II PDI Perjuangan menilai bahwa kedaulatan politik, ekonomi, dan budaya pada saat ini menghadapi ancaman sangat serius.

2. Rakernas II PDI Perjuangan mengkhawatirkan menguatnya pragmatisme politik yang tidak dilandasi oleh ideologi. Pragmatisme politik tanpa ideologi hanya menjadi alat penyelesaian masalah kekinian tanpa nilai, jiwa, dan tujuan.

3. Rakernas II PDI Perjuangan menilai bahwa selama dua setengah tahun berjalan, pemerintah telah gagal memenuhi janji-janji perubahan. Meningkatnya APBN tiga tahun terakhir tidak diikuti oleh perbaikan kualitas kehidupan dan ekonomi bangsa. Janji setinggi langit pancapaian hanya sampai di kaki bukit.

4. Rakernas II PDI Perjuangan menilai bahwa pemerintah telah gagal mengendalikan kenaikan harga-harga kebutuhan pokok rakyat sehari-hari. PDI Perjuangan mendesak agar pemerintah lebih serius menjamin stabilitas harga-harga dengan mengembangkan strategi pembangunan ekonomi yang berbasis kerakyatan.

5. Rakernas II PDI Perjuangan menilai bahwa pemerintah belum berhasil meningkatkan harkat dan martabat rakyat kecil khususnya buruh, petani dan nelayan. PDI Perjuangan mendesak agar pemerintah dapat menjaga terjangkaunya saran produksi bagi petani dan nelayan, harga jual yang kompetitif dan meningkatkan hak-hak dan kualitas hidup buruh.

6. Rakernas II PDI Perjuangan merekomendasikan untuk mengkaji ulang strategi pengentasan kemiskinan. Penanganan masalah kemiskinan jangan hanya sekedar bersifat karitatif/sinterklas tetapi harus merupakan kebijakan mendasar dan sistematis yang diarahkan untuk meningkatkan kemampuan rakyat untuk mensejahterakan dirinya sendiri secara bermartabat.

7. Rakernas II PDI Perjuangan menilai bahwa pemerintah belum berhasil menciptakan iklim investasi yang sehat dan kompetitif yang didasari oleh kepentingan nasional. PDI Perjuangan mendesak pemerintah untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik dan mereformasi kebijakan investasi yang dapat memberikan rasa nyaman kalangan usaha dan memberikan kontribusi yang maksimal bagi devisa negara dan kesejahteraan rakyat.

8. Rakernas II PDI Perjuangan mendesak penguatan diplomasi internasional untuk melindungi keselamatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri (TKI) melalui langkah hukum, tekanan publik, dan bargaining politik untuk mendapatkan jaminan keselamatan dan pengakuan hak-hak TKI di negara tempatan.

9. Rakernas II PDI Perjuangan berketetapan untuk menjadikan dirinya sebagai rumah besar kaum nasionalis, dimana perbedaan dan keanekaragaman budaya, bahasa, suku, dan agama adalah taman sarinya Indonesia. PDI Perjuangan tetap bertekad mengambil peran sebagai pemersatu dan penjaga kebhinekaan Indonesia.

10. Rakernas II PDI Perjuangan menilai pembahasan paket UU politik yang meliputi: UU Pemilu Legislatif, Presiden, Partai Politik, dan Susduk, haruslah dalam rangka memperkuat Demokrasi Indonesia untuk menghasilkan pemerintahan yang efektif.

11. Rakernas II PDI Perjuangan menilai kebijakan pemekaran wilayah harus didasarkan kepada pertimbangan percepatan kesejahteraan masyarakat bukan didasarkan pertimbangan primordialisme yang memperlemah nasionalisme dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

12. Rakernas II PDI Perjuangan memerintahkan sekali lagi kepada seluruh struktural Partai agar mendirikan Posko Pengaduan Rakyat, Posko Pelayanan Masyarakat dalam rangka meningkatkan kinerja Partai dan mendekatkan Partai dengan Rakyat.

13. Rakernas II PDI Perjuangan mendesak pentingnya pemerantasan korupsi, lebih khusus lagi korupsi kerah putih, melalui peningkatan kualitas aparat penegak hukum, peningkatan integritas aparat pajak dan mengkaji ulang kontrak-kontrak sumber daya alam yang mengedepankan prinsip kedaulatan bangsa, memberikan nilai tambah bagi ekonomi bangsa, devisa negara dan kesejahteraan rakyat.

14. Rakernas II PDI Perjuangan mengingatkan pemerintah akan seriusnya dampak perubahan iklim global yang sedang mengancam kehidupan dimuka bumi. Pemerintah harus mengambil langkah serius terhadap pemanasan global. PDI Perjuangan tetap mendesak diberlakukannya kebijakan moratorium hutan, penyelamatan sumber-sumber mata air, penghijauan hutan gundul dan daerah aliran sungai serta mengendalikan proses konservasi kawasan hutan menjadi kawasan budidaya monokultur.

15. Rakernas II PDI Perjuangan menghormati keputusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan diperbolehkannya calon perseorangan untuk mengikuti pemilihan kepala daerah langsung yang pelaksanaannya mendapatkan perlakuan yang adil dengan calon dari Partai Politik. PDI Perjuangan mendorong revisi UU No. 32 yang mengatur tentang calon perseorangan untuk dapat diselesaikan selambat-lambatnya bulan Desember 2007.

16. Rakernas II PDI Perjuangan mengajak para cendekiawan, para teknokrat, para pakar ekonomi pembangunan dan para ahli sosiologis, sejarawan, budayawan serta komponen masyarakat lainnya untuk bahu membahu menyusun rencana pembangunan semesta Indonesia yang dapat dijadikan pedoman bagi seluruh bangsa dalam menatap masa depan Indonesia.

17. Rakernas II PDI Perjuangan menyadari menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap Partai sebagai akibat menggejalanya pragmatisme politik dan transaksi kepentingan yang sering merendahkan martabat dan kewibawaan Partai. PDI Perjuangan akan selalu berusaha meningkatkan kesadaran ideologi, keterampilan politik dan organisasi, meningkatkan kulaitas dan disiplin kader.

18. Rakernas II PDI Perjuangan memutuskan agar seluruh kader Partai di jajaran struktural Partai, Legislatif, dan eksekutif di tingkat provinsi dan kabupaten/kota melaksanakan program KTA-nisasi.

19. Rakernas II PDI Perjuangan memerintahkan kepada seluruh kader Partai PDI Perjuangan yang duduk di eksekutif/legislatif dan struktural Partai untuk mengedepankan program-program pemberdayaan masyarakat, ekonomi kerakyatan, meningkatkan program pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat, pelayanan publik tanpa diskriminasi, peningkatan gizi bagi ibu hamil dan balita serta program keberpihakan lainnya, yang harus menjadi ciri, karakter dan watak kepemimpinan PDI Perjuangan.

20. Rakernas II PDI Perjuangan memerintahkan kepada seluruh kader Partai di jajaran struktural Partai, legislatif, dan eksekutif di tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk mengembangkan organisasi sayap Partai dan penggalangan organisasi se-asas dan se-aspirasi.

21. Rakernas II PDI Perjuangan memerintahkan kepada seluruh kader Partai untuk menolak berbagai bentuk praktik politik uang dan meningkatkan kualitas fungsi reprensentasi dengan turun langsung bersama rakyat sesuai penugasan dan daerah pemilihan masing-masing. Kebijakan ini akan dijadikan sebagai parameter evaluasi kinerja di struktural Partai, eksekutif dan legislatif.

22. Rakernas II PDI Perjuangan menegaskan kembali keputusan Rakernas I untuk mencalonkan dan meminta kesediaan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Ibu Hj. Megawati Soekarnoputri untuk ditetapkan sebagai calon Presiden pada Pemilu Presiden mendatang, guna mengawal komitmen Bangsa terhadap Pancasila 1 Juni 1945, UUD 1945, kebhinekaan, keutuhan Negara Republik Indonesia dan mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Keputusan ini disampaikan dalam Rakornas untuk mendapatkan persetujuan.


sumber : pdiperjuangan.or.id