PDIP Minta SBY Hadir

PDIP Minta SBY Hadir
Jawa Pos, Minggu, 20 Mei 2007,

Tidak Perlu Takut terhadap Interpelasi


JAKARTA - Setelah paripurna DPR memutuskan menggelar interpelasi
Iran, tekanan ke istana semakin kuat. Sejumlah politisi tetap
meminta SBY hadir. PDIP, partai oposisi, misalnya, mendesak presiden
untuk menjawab para wakil rakyat secara langsung melalui forum
interpelasi itu.

Menurut Sekjen PDIP Pramono Anung, selain sudah diatur dalam Tata
Tertib DPR pasal 174 bahwa presiden harus hadir, isu nuklir Iran
tersebut sangat sensitif. Dia menilai dukungan pemerintah terhadap
resolusi 1747 DK PBB yang memberikan sanksi terhadap program nuklir
Iran tersebut merupakan keputusan politik luar negeri Indonesia yang
sangat bernilai prinsipiil.

"Jadi, seyogianya presiden hadir sendiri. Nggak usah diwakilkan ke
menteri-lah," kata Pramono di Jakarta kemarin. Menurut dia, sebagai
representasi rakyat, DPR hanya ingin mendengar dan mengetahui
penjelasan presiden atas dukungannya terhadap resolusi DK PBB yang
menjatuhkan sanksi terhadap Iran tersebut.

Pram -demikian dia akrab disapa- menilai interpelasi nuklir Iran
harus dijadikan momentum untuk menghidupkan budaya demokrasi yang
sehat di Indonesia. Dia berharap mekanisme mendelegasikan jawaban
interpelasi kepada menteri tertentu tidak terus-menerus dijadikan
kebiasaan.

Mekanisme interpelasi "perwakilan" itu sebelumnya pernah terjadi
dalam kasus busung lapar 2006 lalu. Ketika itu, presiden SBY
mengutus Menteri Kesehatan Siti Fadillah Supari untuk menyampaikan
jawaban atas interpelasi yang diajukan DPR.

Padahal, ungkap Pram, dengan datang sendiri ke parlemen, presiden
juga yang akan diuntungkan. Melalui forum interpelasi itu, presiden
memiliki kesempatan untuk menjelaskan sikapnya kepada masyarakat
yang telah memilihnya melalui pemilu. "Kalau nggak datang, justru
malah merugikan citra presiden," ujarnya.

Dia lantas menegaskan, presiden tak perlu khawatir agenda
interpelasi akan melebar menjadi proses impeachment. "Itu cuma mimpi
di siang bolong. Jadi, presiden nggak perlu takut sedikit pun,"
tegasnya.

Badan Musyawarah (Bamus) DPR memang baru akan membicarakan
penjadwalan forum interpelasi nuklir Iran pada rapat Bamus 24 Mei
mendatang. Namun, desakan publik kepada Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono agar hadir secara langsung di DPR terus menguat. Pasalnya,
presiden terus mengesankan hanya akan menugaskan menteri luar negeri
untuk mewakilinya menyampaikan jawaban di hadapan paripurna DPR.(pri)

Amandemen UUD45 Ancam NKRI

PDIP: Amendemen UUD 45
Ancam Eksistensi Negara Kesatuan RI

Antara.co.id, Rabu, 16 Mei 2007

Jakarta (ANTARA News) - Fraksi PDI Perjuangan di DPR melihat ada tendensi peniadaan sistem negara kesatuan yang mengancam integrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di balik usulan amendemen ke-5 atas konstitusi negara, dengan memaksakan pola bikameral seperti berlaku di negara federasi.

"Amendemen atas konstitusi negara memang bukan hal keramat, tetapi jika hendak melakukannya, semua pihak, terlebih lembaga negara seperti MPR RI (termasuk di dalamnya DPR RI dan DPD RI), serta Presiden RI harus melihat situasi serta kondisi aktual bangsa, terutama menyangkut ancaman atas integrasi NKRI," tegas anggota Fraksi PDIP di DPR RI, Aria Bima, di Jakarta, Rabu.

Aria Bima menyatakan pendapatnya itu atas nama fraksinya, menyusul kontroversi usulan amendemen oleh pihak DPD RI yang belakangan mengalami jalan buntu, setelah sejumlah fraksi beranggota banyak di MPR RI menarik dukungannya.

"Dari awal memang fraksi kami belum berkehendak untuk melakukannya (amendemen atas konstitusi negara). Karena, ada masalah-masalah bangsa lainnya yang lebih urgen, utamanya soal integritas NKRI, ancaman para tetangga, kemiskinan, pengangguran dan seterusnya," kata Aria Bima, mengutip hasil diskusi di lingkup fraksinya.

Karena itu, dia sekali lagi mengingatkan, jika hendak mengamendemen Undang Undang Dasar (UUD) 1945, MPR RI beserta alat kelengkapannya bersama pemerintah harus melihat situasi serta kondisi aktual maupun kebutuhan publik sebenar-benarnya.

Begitu pula dengan alasan amendemen pun, menurutnya, mestinya bukan semata demi perluasan peran politik sebuah lembaga tertentu, seperti DPD RI, tetapi harus menyangkut permasalahan bangsa secara menyeluruh.

Usulan amendemen UUD 1945 yang dipelopori unsur DPD RI itu memang dilakukan untuk mengamendemen pasal 22d UUD.

Tujuan amendemen ini, ialah, untuk menambah kewenangan DPD RI, terutama dalam membahas undang-undang (UU) yang berkaitan dengan daerah, APBN, pajak, pendidikan, serta agama.

"Kan lebih penting dan mendesak jika semua pihak saat ini bersinergi menuntaskan persoalan-persoalan aktual negeri ini yang masih terbengkelai. Seperti penuntasan kasus Munir, tragedi Trisakti, soal lumpur Lapindo, dan sebagainya," katanya usai mengikuti suatu pembahasan di Gedung Parlemen.(*)

Permadi Dan Warga Perum Kodam V

Warga Perumahan Kodam

Dapat Ganti Rugi
Jawa Pos, Sabtu, 26 Mei 2007

Hasil Pertemuan dengan Pangdam

SURABAYA - Polemik rumah dinas purnawirawan Kodam V/Brawijaya mulai menemukan titik terang. Difasilitasi Komisi I DPR, kemarin penghuni rumah dinas berdialog dengan Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Syamsul Mappareppa.

Tiga anggota komisi I kemarin secara khusus datang ke Surabaya untuk menangani masalah itu. Mereka adalah Djoko Susilo (PAN), Permadi (PDIP), dan Djoko Subroto (Partai Golkar).

Di awal pertemuan, Permadi meminta kedua pihak agar tidak saling mengklaim dalam posisi benar. "Kalau dirunut dari sejarah, semua pihak salah. Institusi kodam salah karena membiarkannya sejak dulu; sedangkan purnawirawan seharusnya sadar bahwa setelah lepas tugas, ia harus menyerahkan hak menempati rumah dinas," katanya.

Komisi I langsung menawarkan solusi penyelesaian polemik rumah dinas itu. Ada enam poin yang mereka tawarkan. Pertama, purnawirawan miskin dibiarkan tetap menempati rumah dinas. Kedua, warga yang digusur harus diberi ganti rugi. Ketiga, diusahakan pesangon bagi warga yang meninggalkan rumah dinas. Keempat, investor, jika ada, harus memberikan pesangon sesuai dengan kesepakatan. Kelima, rumah dinas yang beralih fungsi harus dikembalikan ke bentuk semula. Keenam, untuk yang sudah ditempati keluarga, juga harus ada pesangon.

"Namun, dengan catatan, setiap purnawirawan yang mampu, apalagi sudah punya rumah sendiri, diminta meninggalkan rumah dinas tersebut," ujar Permadi.

Sebelum menyepakati solusi yang ditawarkan Permadi, kedua pihak saling mengklarifikasi keberadaan rumah dinas tersebut. Muslih, salah seorang warga, mengatakan bahwa kodam sebenarnya tidak berhak melakukan penggusuran. Menurut dia, tidak ada satu pun bangunan di Dodik (Komando Pendidikan, lokasi rumah dinas kodam) Hayam Wuruk yang dibangun Kodam V/Brawijaya. "Untuk itu, jika ingin melakukan penggusuran, harus ada ruilslag," katanya.

Ny Suyoto, warga lain, juga langsung menyampaikan unek-uneknya ketika diberi kesempatan bicara. "Hati saya sangat terenyuh ketika mendengar kabar rumah saya akan digusur. Padahal, rumah itu telah saya tempati sejak tahun 1950," katanya.

"Kalau mau fair, rumah-rumah dinas yang ditempati purnawirawan jenderal semestinya juga digusur. Mengapa hanya kami?" sambung Sukotjo, ketua forum purnawirawan yang tinggal di rumdis kodam di Malang.

Langkah kodam yang akan menggusur rumah dinas juga dinilai bertentangan dengan hukum. Surat telegram Pangdam V/Brawijaya No ST/43/2007 berdasar SKEP panglima TNI dinilai cacat hukum. Sebab, bertentangan dengan peraturan di atasnya. "SKEP panglima itu bertentangan dengan PP No 31 tahun 2005 yang mengatur rumah negara," ujar Sueb, warga lain.

Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Syamsul Mappareppa berusaha menanggapi unek-unek para purnawirawan tersebut dengan tenang. Kata Syamsul, pihaknya melakukan penertiban tersebut dalam rangka menjalankan instruksi KSAD. Menurut Syamsul, adalah hal yang logis seorang atasan memperhatikan hidup anak buahnya.

"Saat ini masih banyak prajurit yang belum memiliki rumah dinas. Dengan gaji sedikit, mereka masih menanggung sewa rumah. Kasihan mereka," kata Syamsul.

Kendati demikian, dia optimistis permasalahan tersebut bisa diselesaikan. Syamsul sepakat jika ada pemberian ganti rugi terhadap purnawirawan yang terkena penggusuran. Tentang berapa ganti rugi yang akan diberikan, Syamsul belum bisa memperkirakannya. "Itu nanti, kami harus melakukan pengkajian satu per satu," ujarnya. "Yang pasti, saya berjanji segera menyelesaikan permasalahan ini," terangnya.

Setelah diskusi, rombongan komisi I langsung meninjau langsung ke Dodik Hayam Wuruk. Di lokasi itu, mereka disambut warga dengan histeris. Bahkan, beberapa ibu langsung merangkul Permadi. Salah seorang warga membacakan puisi mengenai ketidakberdayaan mereka terhadap rencana penggusuran tersebut. "Kami mohon bantuannya agar Bapak memperjuangkan nasib kami," kata Sa’i Arif, salah seorang warga.

Djoko Susilo berharap agar kodam dan warga bisa segera menemukan titik temu. Anggota DPR dari PAN itu tidak ingin masalah tersebut menimbulkan konflik fisik seperti yang terjadi di beberapa tempat. "Di beberapa tempat, penertiban rumah dinas menimbulkan bentrokan fisik. Kami tidak ingin itu terjadi di Jatim," katanya.

Djoko juga meminta pemberian ganti rugi yang layak bagi para purnawirawan. Sebab, rata-rata, purnawirawan adalah bekas tentara yang juga pernah berjasa bagi nusa dan bangsa. "Tolong jangan samakan dengan penertiban PKL. Lakukan dengan pendekatan persuasif," katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Syamsul Mappareppa meminta kesadaran para purnawirawan agar segera meninggalkan rumah dinasnya. Tujuannya pemurnian pangkalan. Dalam hal ini, Kodam V/Brawijaya secara bertahap akan menertibkan 48 rumah dinas di Malang dan 92 rumah dinas di Surabaya. Warga diberi batas waktu akhir Juli untuk mengosongkan rumah dinas itu. (ded)

FPDIP Tolak Amandemen

PDIP Anggap Usul DPD Parsial
Jawa Pos, Kamis, 17 Mei 2007,

JAKARTA - Fraksi PDIP yang sejak jauh-jauh hari menolak agenda amandemen akhirnya menyampaikan pertimbangan secara terbuka. Ketua FPDIP di MPR Soewarno menilai, usul amandemen konstitusi yang hanya terbatas pada pasal 22D sangat parsial.

Menurut dia, perubahan pasal 22D yang diusulkan DPD (Dewan Perwakilan Daerah) itu pasti akan turut merombak sejumlah pasal lain dalam UUD 1945. Misalnya, pasal 5 dan pasal 20. "Jadi, usul amandemen itu tidak boleh dilakukan setengah-setengah," katanya kemarin.

Dia lantas merujuk keinginan DPD untuk ikut membahas dan menyetujui RUU di bidang tertentu. Padahal, pasal 20 ayat 2 secara tegas menyebutkan, setiap RUU hanya dibahas oleh DPR dan presiden untuk mendapat persetujuan bersama. "Artinya, pasal itu kan juga harus ikut diubah dengan memasukkan klausul DPD," ujarnya.

Setelah disesuaikan, kata Soewarno, persoalan tidak berakhir begitu saja. Mengacu pada pasal 2 ayat 1 yang menyebutkan bahwa MPR terdiri atas anggota DPR dan DPD, bisa diasumsikan UU dibentuk melalui sidang MPR dengan presiden. "Itu semua perlu pertimbangan yang matang. Konstitusi tidak boleh multiinterpretatif," tegasnya.

Beberapa pertimbangan itulah yang membuat FPDIP merasa usul amandemen konstitusi tidak harus didukung dulu. "Konstitusi kita masih muda. Biarkan berjalan dulu. Lihat titik lemahnya, lalu baru dievaluasi," katanya.

Soewarno menegaskan, penolakan tersebut bukan berarti FPDIP tidak menyetujui ide-ide perubahan. Sebab, materi konstitusi memang harus mengikuti konteks perkembangan masyarakat.

Kendati tidak bisa memuaskan semua pihak, kata dia, amandemen yang telah melahirkan DPD merupakan konsensus nasional tertinggi yang berhasil dicapai. "Yang terpenting sekarang, cobalah konsensus terakhir itu dijalankan dulu dengan lebih optimal," ungkapnya.

Di tempat yang berbeda, pengamat politik CSIS Indra J. Pilliang juga menilai, usul amandemen yang diajukan DPD terkesan egois. Sebab, DPD hanya mengusulkan perubahan pasal 22D itu. Padahal, perubahan pasal 22D juga akan berimbas ke sejumlah pasal lain dalam konstitusi. "DPD harus menjelaskan fakta ini," katanya dalam konferensi pers yang digagas Koalisi Konstitusi Baru di Pulo Dua, Jakarta.

Disamping dia, juga hadir Koordinator Indo Barometer Mohammad Qodari, Rahmat Bagja dari Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, dan Irman Putra Siddin dari Universitas Indonesia.

Kendati demikian, Indra juga menyesalkan upaya menutup amandemen yang dilakukan partai-partai politik. "DPD maupun DPR yang merepresentasikan parpol sama-sama bermasalah," ujarnya.

Menurutnya, dukungan yang telah diberikan tidak perlu ditarik secara sepihak, sehingga memunculkan banyak analisis negatif. "Parpol telah menghentikan suatu proses yang sebenarnya aman-aman saja. Kalau begini, seolah-olah ada masalah besar," ungkapnya.(pri)

PAN Belajar Oposisi ke PDIP

PAN Belajar Oposisi ke PDIP
Jawa Pos, Selasa, 15 Mei 2007,


JAKARTA - Setelah bertemu Gus Dur, Ketua Umum PAN Soetrisno Bachir kembali melakukan safari politik tingkat tinggi. Kali ini dia bertemu Taufiq Kiemas, suami Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Pertemuan keduanya dilakukan di Tator Café, Senayan City, Jakarta, tadi malam. Kiemas datang ditemani Sekjen PDIP Pramono Anung, sementara Soetrisno disertai Totok Daryanto (ketua Bapilu), Zulkifli Hasan (Sekjen), Asman Abnur (bendahara umum), dan Teguh Juwarno (wakil Sekjen).

Pertemuan penuh keakraban itu diwarnai senda gurau. Mereka tampak menikmati hidangan singkong goreng, pisang goreng, dan teh jahe. "Mas Soetrisno ini sosok sahabat sejati. Dia itu ketua umum parpol yang gaul. Terkadang saya juga iri," ungkap Kiemas yang spontan disambut gelak tawa.

Soetrisno giliran memuji Kiemas yang disebutnya sebagai tokoh politik yang luwes dan jago lobi. "Semua orang tahu, Mas Taufiq ini jago lobi. Itu jadi modal kehebatan PDIP," jelasnya.

Pembicaraan berikutnya mengalir menyangkut kemungkinan koalisi PDIP dan PAN pada 2009 dan situasi politik nasional pasca reshuffle. Posisi Hatta Rajasa yang jadi Mensesneg juga disinggung Kiemas. "Dulu Pak Habibie jatuh karena mengangkat Mensesneg dari orang parpol," selorohnya. Yang dimaksud adalah Akbar Tandjung saat jadi Mensesneg era Habibie.

Soetrisno mengaku bertemu Kiemas untuk belajar politik, khususnya posisi PDIP sebagai oposisi pemerintah. "Saat ini, PAN belajar ke PDIP bagaimana jadi oposisi," ujar Soetrisno. "Dan PAN setiap saat bisa saja memotong di tikungan," timpal Kiemas. (adb)

Revolusi Sosial - Mega Bintang

Kecewa, Mudrick Beri Nasi Aking

Jawa Pos, Rabu, 09 Mei 2007

Anggap Kinerja SBY Buruk,

Ancam Kerahkan MassaJAKARTA - Kekecewaan mendalam terhadap kinerja pemerintah kemarin diperlihatkan tokoh politik Mudrick Sangidu. Sosok yang menjadi pencetus gerakan fenomenal "Megabintang" pada Pemilu 1997 tersebut mengancam akan memobilisasi massa. Itu dimaksudkan untuk merevolusi sosial bila pemerintah tidak segera melakukan perbaikan. "Wong cilik wis podo sambat (rakyat kecil sudah kecewa), janji pemerintah banyak yang meleset," katanya di gedung DPR Jalan Gatot Subroto. Karena itu, Mudrick bersama Aliansi Rakyat Bergerak meminta Presiden SBY untuk senantiasa konsisten dan lebih tegas dalam melakukan revolusi hukum.

"Kinerja pemerintah mbelgedes (tak jelas)," ujar tokoh asal solo itu. Saat ini, lanjut Mudrick, mafia peradilan, ketidakberpihakan pemerintah pada pemberdayaan ekonomi kerakyatan, telah memunculkan benih-benih revolusi. Jika pemerintah tidak berjalan pada garis yang ditentukan, pihaknya akan menggulirkan benih-benih itu menjadi revolusi sosial yang sesungguhnya.

Sebagai bentuk keprihatinan, Mudrick menyerahkan dua bungkus nasi aking kepada Wakil Ketua DPR Soetardjo Soerjoguritno dan Zaenal Ma’arif. "Nasi aking ini merupakan simbol kemiskinan yang paling akut dan pemerintah telah berkontribusi," katanya. Mudrick meminta peringatan itu disampaikan kepada Presiden SBY dan Ketua DPR Agung Laksono.

Soetardjo Soerjoguritno atau biasa disapa Mbah Tardjo meminta pemerintah menanggapi serius ancaman tersebut. "Jangan anggap enteng ancaman Mudrick," katanya. Mbah Tardjo mengakui bahwa kemiskinan dan pengangguran saat ini terus meningkat. "Ada reshuffle juga tidak jelas," tambahnya. Bahkan, banyak sekali warga yang tak bisa membeli beras. Akibatnya, nasi aking banyak dijadikan menu utama.(aku)

Mbah Tarjo Ultah Ke-73

Soetardjo Soerjoguritno; Ultah Ke-73,
Dirayakan Anggota Parlemen Sedunia

Jawa Pos, Selasa, 01 Mei 2007

Tak Menduga Disambut Kembang Api
Semalam mungkin menjadi hari terindah bagi Wakil Ketua DPR Soetarjo Soerjoguritno. Pada 30 April kemarin, politikus asal Jogjakarta itu merayakan ulang tahun ke-73. Sebagai hadiah, dia mendapat kejutan dahsyat dari panitia Inter Parliamentary Union (IPU).

A. Khoirul Umam-Any Rufaidah - NUSA DUA, BALI

Para peserta IPU tadi malam mendapat jamuan makan malam istimewa dari panitia. Saat malam mulai merambat, para legislator yang datang dari penjuru dunia itu mulai memasuki Garuda Wisnu Kencana, kawasan Jimbaran, Bali.

Wajah mereka terlihat antusias saat disambut jejeran gadis Bali yang tampak begitu cantik dengan baju adat Pulau Dewata. Para anggota parlemen dunia itu tersenyum tatkala menerima sambutan selamat datang berupa udeng (ikat kepala khas Bali, Red) bagi laki-laki dan rambat (selendang khas Bali, Red) bagi perempuan.

Panitia IPU Ke-116 menyiapkan 130 meja makan bundar bagi sekitar 1.329 anggota delegasi. Di tengah paras (tebing bebatuan, Red) seluas dua kali lapangan sepak bola, dengan ketinggian mencapai sekitar 15 meter itu, Ketua DPR Agung Laksono memimpin acara perjamuan.

Saat memberikan sambutan, Agung mengumumkan bahwa malam itu merupakan hari ulang tahun Wakil Ketua DPR Soetardjo Soerjoguritno yang ke-73. Sontak, Mbah Tardjo, sapaan akrabnya, yang duduk di kursi paling depan kaget. "Mari kita berdiri semua, mengucapkan selamat ulang tahun kepada Mbah Tardjo," kata Agung sembari mengajak bersulang seluruh peserta.

Sebelumnya, Agung meminta pemimpin 126 delegasi parlemen maju ke altar panggung untuk bersulang sebagai penghormatan bagi Mbah Tardjo. "Cheers," teriak Agung diikuti gemuruh suara ribuan anggota parlemen sedunia yang mengucapkan kalimat yang sama. Begitu acara bersulang selesai, munculah kembang api warna-warni beterbangan apik menghiasi langit Jimbaran yang malam itu tampak cerah oleh terangnya sinar rembulan.

"Terima kasih banyak, thank you," kata Mbah Tardjo sembari tersenyum lebar tanda bahagia. Malam ini, kata Mbah Tardjo, merupakan kehormatan besar. Di ulang tahun ini, Mbah Tardjo berdoa supaya bisa berbuat lebih banyak bagi wong cilik.

Dia mengutarakan beragam keprihatinannya kepada Jawa Pos atas perkembangan kondisi bangsa dewasa ini. Pengalamannya 55 tahun berkecimpung di dunia politik, membuatnya begitu paham tentang seluk-beluk politik kekuasaan negeri ini. "Saya lelah melihat orang gontok-gontokan terus," katanya kemarin.

Karena itu, harapan terbesar Mbah Tardjo pada ulang tahun kali ini adalah ingin melihat kondisi Indonesia kian membaik, sehat, dan tenteram. Caranya, lanjut dia, Presiden SBY tidak bersikap tebang pilih saat menjalankan aksi pemberantasan korupsi.

Mbah Tardjo juga minta presiden lebih serius mengurus negara. "Reshuffle tak ada artinya kalau pimpinannya sendiri justru harus di-reshuffle," ujarnya dengan khas logat Jogja.

Menjelang pensiun dari arena politik, Mbah Tardjo berharap ada salah satu keturunannya yang bisa meneruskan jejak berjuang dalam belantika perpolitikan nasional. "Dulu saya sudah siapkan anak saya di Komisi III DPR. Tapi, dia keburu diambil Tuhan," katanya. Karena itu, sesepuh PDIP tersebut mengaku mulai mengader salah seorang cucu yang hingga kini belum menyelesaikan pendidikan menengah atas.

Pada usianya yang sudah uzur itu, masih ada kebiasaan masa muda Mbah Tardjo yang tidak pernah ditinggalkan, yaitu merokok. Meski hanya diperbolehkan oleh dokter pribadi untuk mengisap rokok sebatang sehari, Mbah Tardjo masih saja berani menghabiskan berbungkus-bungkus rokok sehari. "Ini yang membuat sehat," katanya sembari terkekeh hingga batuk.