Golkar ”Cekal” Surya Paloh
Golkar ”Cekal” Surya Paloh
Jawa Pos, Kamis, 09 Agustus 2007
Dilarang Inisiatori Lagi Pertemuan dengan PDIP
JAKARTA - Pertemuan Partai Golkar (PG) dengan PDIP di Medan (20 Juni) dan Palembang (24 Juli) ternyata menjadi bom waktu bagi Ketua Dewan Penasihat DPP PG Surya Paloh. Sebagian kader beringin menganggap forum silaturahmi "kuning-merah" itu bagian dari manuver politik Surya bersama sebagian kecil elite Golkar.
Puncaknya, kemarin DPP PG secara resmi melarang Surya menggelar lagi pertemuan dengan PDIP. Selanjutnya, hak dan kewenangan untuk meneruskan acara itu dikembalikan ke DPP.
Keputusan tersebut menjadi salah satu rekomendasi Tim Sembilan DPP PG yang khusus dibentuk untuk menginvestigasi latar belakang terjadinya pertemuan Medan. Anggota tim itu adalah Andi Matalatta, Firman Subagyo, Priyo Budi Santoso, Burhanudin Napitupulu, Soemarsono, Syamsul Muarif, Iskandar Mandji, Fatomi Ashari, dan Rully Chaerul Azwar.
"Dewan penasihat hanya mempunyai kewenangan untuk pembinaan ke internal DPP atau masing-masing DPD di daerah, bukan menggelar aliansi dengan parpol lain," ujar Firman Subagyo di Jakarta kemarin.
Sejak digelarnya pertemuan Medan yang mencetuskan terbentuknya aliansi kebangsaan, di internal Partai Golkar muncul gejolak. Sejumlah petinggi partai beringin itu angkat bicara.
Wakil Ketua Umum DPP PG Agung Laksono mendesak DPP mengevaluasi langkah kontroversial Surya Paloh yang dinilai melangkahi kewenangan DPP. Banyak fungsionaris DPP PG yang mengaku tidak mengetahui adanya rencana pertemuan itu.
Sebagai konsekuensi hasil evaluasi tersebut, penyelenggaran pertemuan antara PG-PDIP diserahkan kepada para pimpinan partai di tingkat lokal. Yaitu, DPD provinsi dan kota/kabupaten setempat.
"Semua acara dan program harus di bawah kendali koordinator wilayah (Korwil,Red) masing-masing," ujar Firman yang juga menjabat ketua DPP PG Bidang Kesejahteraan Rakyat. Seorang ketua Korwil biasanya menduduki jabatan ketua di DPP Partai Golkar.
Tim sembilan juga memutuskan bahwa duet PDIP-Golkar bisa dilaksanakan di daerah dengan mempertimbangkan kondisi setempat. "Jika ada daerah yang menolak dijadikan tempat untuk pertemuan PDIP-Golkar, DPP tidak bisa memaksakan," lanjut politisi asal Jawa Tengah tersebut.
Keputusan itu diambil karena ada perbedaan penyikapan masing-masing daerah atas digelarnya pertemuan PDIP-Golkar. Misalnya, beberapa waktu lalu puluhan kader PDIP Jember yang kecewa terhadap pertemuan Medan memutuskan keluar dari partai.
Secara implisit, tim sembilan DPP PG menilai bahwa manuver Surya Paloh tersebut melanggar AD/ART. Apalagi, hal itu dikhawatirkan memperkeruh kondisi di internal Partai Golkar yang disebut-sebut terbelah.
"Kami ingin komunikasi antar pengurus, fungsionaris, dan kader partai lain terjalin dengan baik. Dengan begitu, tidak ada lagi suara-suara yang menghendaki diadakannya munaslub," lanjut Firman.
Bagaimana komentar Surya atas "pencekalan" dirinya? Sayang, hingga berita ini diturunkan, dia belum berhasil dikonfirmasi. (cak/pri)
Jawa Pos, Kamis, 09 Agustus 2007
Dilarang Inisiatori Lagi Pertemuan dengan PDIP
JAKARTA - Pertemuan Partai Golkar (PG) dengan PDIP di Medan (20 Juni) dan Palembang (24 Juli) ternyata menjadi bom waktu bagi Ketua Dewan Penasihat DPP PG Surya Paloh. Sebagian kader beringin menganggap forum silaturahmi "kuning-merah" itu bagian dari manuver politik Surya bersama sebagian kecil elite Golkar.
Puncaknya, kemarin DPP PG secara resmi melarang Surya menggelar lagi pertemuan dengan PDIP. Selanjutnya, hak dan kewenangan untuk meneruskan acara itu dikembalikan ke DPP.
Keputusan tersebut menjadi salah satu rekomendasi Tim Sembilan DPP PG yang khusus dibentuk untuk menginvestigasi latar belakang terjadinya pertemuan Medan. Anggota tim itu adalah Andi Matalatta, Firman Subagyo, Priyo Budi Santoso, Burhanudin Napitupulu, Soemarsono, Syamsul Muarif, Iskandar Mandji, Fatomi Ashari, dan Rully Chaerul Azwar.
"Dewan penasihat hanya mempunyai kewenangan untuk pembinaan ke internal DPP atau masing-masing DPD di daerah, bukan menggelar aliansi dengan parpol lain," ujar Firman Subagyo di Jakarta kemarin.
Sejak digelarnya pertemuan Medan yang mencetuskan terbentuknya aliansi kebangsaan, di internal Partai Golkar muncul gejolak. Sejumlah petinggi partai beringin itu angkat bicara.
Wakil Ketua Umum DPP PG Agung Laksono mendesak DPP mengevaluasi langkah kontroversial Surya Paloh yang dinilai melangkahi kewenangan DPP. Banyak fungsionaris DPP PG yang mengaku tidak mengetahui adanya rencana pertemuan itu.
Sebagai konsekuensi hasil evaluasi tersebut, penyelenggaran pertemuan antara PG-PDIP diserahkan kepada para pimpinan partai di tingkat lokal. Yaitu, DPD provinsi dan kota/kabupaten setempat.
"Semua acara dan program harus di bawah kendali koordinator wilayah (Korwil,Red) masing-masing," ujar Firman yang juga menjabat ketua DPP PG Bidang Kesejahteraan Rakyat. Seorang ketua Korwil biasanya menduduki jabatan ketua di DPP Partai Golkar.
Tim sembilan juga memutuskan bahwa duet PDIP-Golkar bisa dilaksanakan di daerah dengan mempertimbangkan kondisi setempat. "Jika ada daerah yang menolak dijadikan tempat untuk pertemuan PDIP-Golkar, DPP tidak bisa memaksakan," lanjut politisi asal Jawa Tengah tersebut.
Keputusan itu diambil karena ada perbedaan penyikapan masing-masing daerah atas digelarnya pertemuan PDIP-Golkar. Misalnya, beberapa waktu lalu puluhan kader PDIP Jember yang kecewa terhadap pertemuan Medan memutuskan keluar dari partai.
Secara implisit, tim sembilan DPP PG menilai bahwa manuver Surya Paloh tersebut melanggar AD/ART. Apalagi, hal itu dikhawatirkan memperkeruh kondisi di internal Partai Golkar yang disebut-sebut terbelah.
"Kami ingin komunikasi antar pengurus, fungsionaris, dan kader partai lain terjalin dengan baik. Dengan begitu, tidak ada lagi suara-suara yang menghendaki diadakannya munaslub," lanjut Firman.
Bagaimana komentar Surya atas "pencekalan" dirinya? Sayang, hingga berita ini diturunkan, dia belum berhasil dikonfirmasi. (cak/pri)
Labels: DPP PDIP
posted by PDI Perjuangan | Thursday, August 09, 2007
0 Comments:
Post a Comment
<< Home