Pengurus PDIP DKI Diperiksa DPP

Pengurus PDIP DKI Diperiksa DPP
Jawa Pos, Selasa, 19 Juni 2007,


Terkait Uang Mahar Calon Gubernur DKI yang Tak Terpilih


JAKARTA - Dewan Pengurus Pusat (DPP) PDIP langsung bereaksi atas munculnya isu bahwa ada kader yang menerima "uang mahar" dari para bakal calon (balon) gubernur DKI Jakarta. Sejumlah pengurus DPD PDIP DKI Jakarta mulai dimintai keterangan untuk menelusuri kebenaran isu uang pelicin tersebut.

Sekjen DPP PDIP Pramono Anung menegaskan, partainya akan bertindak tegas terhadap kader yang mencari keuntungan pribadi dalam proses Pilkada DKI Jakarta. Sebab, seperti parpol lain, ada mekanisme yang harus ditempuh dalam menentukan dukungan cagub-cawagub.

"Tidak ada pasalnya meminta uang mahar kepada kandidat calon. Kalau benar ada kader kami yang meminta uang mahar kepada kandidat cawagub, itu dilakukan oknum. Kami sedang menyelidiki hal itu," jelasnya.

Setidaknya, sudah ada empat kader PDIP yang dimintai keterangan. Di antaranya Ketua DPD PDIP DKI Jakarta Agung Imam Sumanto, Sekretaris DPD PDIP DKI Jakarta Eriko Sotarduga, Wakil Ketua Bidang Bappilu DPD PDIP DKI Jakarta Audi I.Z. Tambunan, dan Wakil Ketua Bidang Pemuda Mahasiswa dan Komandan Satgas DPD PDIP DKI Jakarta Marsudi Prasetya Edi. Mereka dimintai keterangan soal isu yang beredar terkait dengan money politics di bursa pencalonan cagub-cawagub.

Penelusuran PDIP itu terkait dengan "nyanyian" para bakal calon yang tak terpilih. Saat ini, paling tidak ada dua mantan balon yang mengaku "diperas" parpol. Seperti, Mayjen Jasri Marin mengaku habis lebih dari Rp 2 miliar. Begitu juga, Mayjen Slamet Kirbiyanto yang disebut-sebut habis miliaran rupiah. Mereka dijanjikan akan diberi tiket untuk maju dalam pilkada, tapi kenyataannya PDIP memilih pasangan Fauzi Bowo-Prijanto.

Rencananya, para bakal calon yang "bernyanyi" tersebut dipertemukan dengan kader partai yang telah menerima uang mahar bakal calon.

Namun, Wakil Ketua DPD PDIP DKI Jakarta Dhia Prekasha Yoedha membantah bahwa pemanggilan empat pengurus teras DPD PDIP DKI Jakarta terkait dengan dugaan pelanggaran AD/ART partai. "Ini hanya laporan biasa. DPD memberi laporan dan klarifikasi tentang isu politik uang dan penyerangan ke kantor DPD. Itu saja. Tidak perlu dibesar-besarkan," katanya.

Menurut Dhia, isu politik uang itu sangat mengganggu dan bisa mencoreng nama partai. karena itu, DPD perlu meminta arahan ke DPP dalam menyelesaikan persoalan tersebut. "Secara institusi, PDIP tidak pernah meminta sesuatu ke semua kandidat, termasuk Djasri (Djasri Marin) dan Kirbi (Slamet Kirbianto)," tegasnya.

Bahkan, Dhia meragukan bahwa para calon tersebut mampu menyetor uang sebesar itu ke parpol. "Hahaha...logikanya dibalik saja. Kok kaya banget dua jenderal itu, bisa memberi kami Rp 1,5 miliar. Perlu diklarifikasi dari mana saja kekayaan mereka," ujar Dhia enteng.

Kalaupun betul Kirbi dan Djasri memberikan "sesuatu" kepada oknum pengurus, Dhia justru menyayangkan langkah mereka. Sebab, menurut dia, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sudah jelas-jelas melarang semua kandidat untuk memberikan setoran ke partai, apalagi individu pengurus. "Wong, sudah jelas-jelas dilarang Bu Mega, Sekjen juga, kok masih berani setor?" tukasnya.

Dhia lantas membandingkan sikap mantan kandidat cagub Bibit Waluyo dan Sarwono Kusumaatmadja yang memberi bantuan tapi tidak nyanyi ketika gagal. "Yang disumbangkan Pak Bibit lebih besar. Dia memberikan komputer ke setiap PAC. Sarwono juga nyumbang seragam ke beberapa PAC. Tetapi, mereka ikhlas, tidak nyanyi. Yang ini, setelah gagal, kok ngomong macam-macam. Apa kalau dipilih mereka mau ngaku?" tuturnya.

Untuk mengetahui penerima uang jago cawagub itu, lanjut Pramono, DPP PDIP telah membentuk tim indisipliner guna menginvestigasi mengenai uang mahar itu. "Kami juga akan mempertemukan kedua belah pihak terlebih dahulu sehingga ketemu titik permasalahannya. Perlu diketahui, kabar ini sudah diketahui ketua umum kami, Ibu Megawati. Dia (Ibu Mega, Red) setuju kasus ini diusut tuntas," imbuhnya. (pes/yus/cak)