DPP PDIP Siapkan Kabinet untuk Mega

DPP PDIP Siapkan Kabinet untuk Mega

Dimuat di surya edisi Minggu (24/6/2007).

Jakarta - Surya
Meski Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri belum
menjawab permintaan kader-kadernya agar bersedia
dicalonkan lagi dalam Pilpres 2009, namun para
petinggi PDIP sudah menyiapkan sejumlah nama untuk
cawapres. Bahkan rancangan susunan kabinet pun telah
dibuat.

Demikian diungkapkan Ketua DPP PDIP yang juga Ketua
Badan Pemenangan Pemilu DPP PDIP Tjahjo Kumolo, Sabtu
(23/6/2007), dalam diskusi politik di Kafe Marios,
Jakarta. Menurutnya, nama-nama itu paling lambat
diumumkan tahun depan.

“Untuk calon presiden, kami final yakni Megawati.
Mengenai calon wapres dan menteri-menteri, kami terus
menggodok nama-nama ini dari semua kalangan seperti
kalangan profesional, intelektual, dan agamawan," kata
Tjahjo.

Sebagaimana diketahui, secara kelembagaan, DPP PDIP
sudah meminta Mega bersedia dicalonkan kembali, saat
Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP di Bali, awal
Januari 2007. Namun sampai kini Mega belum menyatakan
kesediaannya. DPP berharap Mega menyampaikan kesediaan
dalam rakernas berikutnya, awal September, di
Makassar. (Surya, 19/6/2007).

Tjahjo, yang juga Ketua FPDIP DPR RI, menambahkan
bahwa pengumuman nama-nama calon menteri tersebut
nanti diharapkan akan membuat masyarakat tahu siapa
saja calon menteri PDIP. Juga, untuk menarik minat
para pendukung baru atau nonkader PDIP agar memberikan
suara pada Pemilu 2009.

"Kalau tahu nama-nama yang diusung PDIP, bisa jadi
mereka akan mendukung. Misalnya `oh, ada si A yang
pinter masalah ini, dicalonkan jadi menteri anu oleh
PDIP`, mereka jadi mendukung PDIP karena ada si A
yang mereka sukai dan dianggap layak," terang Tjahjo.

Di tempat sama, Ketua DPP Partai Golkar Burhanudin
Napitupulu bicara tentang rencana aliansi partainya
dengan PDIP. Menurutnya, aliansi yang dibangun nanti
bukan untuk jangka pendek seperti untuk Pilgub DKI
Agustus 2007 melainkan jangka panjang.

“Kami ingin sebuah aliansi mayoritas atau sebuah
bentuk kelembagaan yang besar, bukan koalisi kompromi
seperti saat ini. Hal ini akan kami bicarakan lebih
lanjut dalam pertemuan berikutnya," ucap Burhanudin.

Sedangkan analis politik dari Universitas Indonesia
Arbi Sanit berpendapat bahwa proses koalisi partai
politik di Indonesia harus mulai dirubah menjadi
sebuah bentuk koalisi permanen. Dia mencontohkan
Malaysia, yang memiliki koalisi Barisan Nasional
berisi 15 partai politik, dan telah berjalan lama.

"Diperlukan kekuatan mayoritas untuk mendukung dan
menjaga stabilitas pemerintah. Untuk itu, koalisi
permanen menjadi penting agar pemerintahan tidak
terputus-putus," ucap Arbi Sanit. jbp/why

pengirim: juni anto