Uang Kirbi Balik Separo
Uang Mahar Pilgub Balik Separo
Jawa Pos, Kamis, 21 Juni 2007,
Cawagub Gagal Raih Tiket Pemilihan Gubernur DKI
JAKARTA - Mantan bakal calon wakil gubernur (bacawagub) DKI Jakarta Mayjen (pur) Slamet Kirbiyantoro angkat bicara soal ribut-ribut uang mahar yang disetor ke PDIP. Dia menyatakan siap datang ke Kantor DPP PDIP untuk dikonfrontasi terkait uang mahar Rp 1,5 miliar yang telah dikeluarkannya agar mendapatkan tiket calon wakil gubernur (cawagub) di partai itu.
"Kalau dipanggil, saya tidak mau datang. Sebab, saya bukan orang partai. Tapi, kalau untuk melakukan klarifikasi (konfrontasi, Red), saya siap datang," ujar Kirbi usai tampil sebagai pembicara diskusi di Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Rawamangun, Jakarta Timur, kemarin sore.
Kirbi menyatakan, sebenarnya, dirinya enggan memperpanjang masalah tersebut. Sebab, uang mahar yang ditagih itu bukan yang diserahkan ke partai. Uang pelicin tersebut diserahkan kepada pengurus PDIP yang menggaransi dirinya mendapatkan tiket cawagub. "Jadi, masalah ini sebenarnya tak memiliki hubungan dengan partai (PDIP, Red), tapi oknum pengurusnya," terangnya. Tiket itu direbut Mayjen (pur) Prijanto. Prijanto akan mendampingi Fauzi Bowo dalam pencoblosan 8 Agustus nanti.
Kirbi mengungkapkan, sebagian uang mahar tersebut telah dikembalikan pengurus parpol yang menerimanya. "Sudah ada yang membayar tagihan saya itu," ujarnya. Hanya, dirinya enggan menyebut nama petinggi PDIP DKI Jakarta yang buru-buru mengembalikan uang persekot itu. Mengenai jumlah, purnawirawan mayjen tersebut enggan menyebutkan.
Kirbi menyatakan menyetor uang jago tersebut ke sejumlah orang. Nah, yang sudah mengembalikan uang komitmen baru satu orang. "Ini menunjukkan iktikad baik dan saya yakin mereka akan melunasi semuanya. Jadi, saya tidak perlu menagih lagi," ujar mantan Pangdam Jaya itu.
Karena sebagian uangnya sudah dikembalikan, Kirbi berharap DPP PDIP tidak perlu melakukan panggilan konfrontasi. "Tapi, kalau itu (konfrontasi, Red) dianggap sebagai pengganti alat bukti dan harus dilakukan, saya siap mematuhinya. Walaupun jadi memperpanjang masalah. Sementara saya yakin, tanpa ditagih pun, semua tagihan saya akan dibayar," ujarnya.
Saat ditanya soal bukti pembayaran dari oknum elite PDIP Jakarta itu, Kirbi mengatakan ada kuitansinya. Bukti pembayaran tersebut, menurut Kirbi, sekaligus menguatkan fakta bahwa dirinya telah mengeluarkan uang mahar. "Tapi jangan lupa, saya tak pernah mengatakan uang mahar itu disetorkan kepada partai. Tapi, oknum partai. Maka, kalau oknum itu orang baik, pasti akan melunasinya," tambahnya.
Kirbi menolak anggapan uang yang disetor sebagai mahar tersebut harus direlakan sebagai risiko pencalonannya. "Itu salah. Kalau mau dibilang cost politik, memang jelas. Tapi, kalau diiming-imingi dengan janji (jaminan terpilih sebagai cawagub, Red) lewat cara conditioning, tentu bukan bagian dari cost politik. Itu mahar dong," tambahnya.
Dalam kesempatan itu, Kirbi juga blak-blakan menyatakan nekat menagih uang mahar tersebut untuk membayar utang. "Sebenarnya, tuntutan saya menagih itu karena saya harus membayar utang juga. Gaji pensiunan saya kan Rp 1,7 juta. Dari mana saya punya miliaran, kalau tidak ngutang? Nah, utang ini kan harus dibayar," ungkapnya.(ers/cak/yus)
Jawa Pos, Kamis, 21 Juni 2007,
Cawagub Gagal Raih Tiket Pemilihan Gubernur DKI
JAKARTA - Mantan bakal calon wakil gubernur (bacawagub) DKI Jakarta Mayjen (pur) Slamet Kirbiyantoro angkat bicara soal ribut-ribut uang mahar yang disetor ke PDIP. Dia menyatakan siap datang ke Kantor DPP PDIP untuk dikonfrontasi terkait uang mahar Rp 1,5 miliar yang telah dikeluarkannya agar mendapatkan tiket calon wakil gubernur (cawagub) di partai itu.
"Kalau dipanggil, saya tidak mau datang. Sebab, saya bukan orang partai. Tapi, kalau untuk melakukan klarifikasi (konfrontasi, Red), saya siap datang," ujar Kirbi usai tampil sebagai pembicara diskusi di Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Rawamangun, Jakarta Timur, kemarin sore.
Kirbi menyatakan, sebenarnya, dirinya enggan memperpanjang masalah tersebut. Sebab, uang mahar yang ditagih itu bukan yang diserahkan ke partai. Uang pelicin tersebut diserahkan kepada pengurus PDIP yang menggaransi dirinya mendapatkan tiket cawagub. "Jadi, masalah ini sebenarnya tak memiliki hubungan dengan partai (PDIP, Red), tapi oknum pengurusnya," terangnya. Tiket itu direbut Mayjen (pur) Prijanto. Prijanto akan mendampingi Fauzi Bowo dalam pencoblosan 8 Agustus nanti.
Kirbi mengungkapkan, sebagian uang mahar tersebut telah dikembalikan pengurus parpol yang menerimanya. "Sudah ada yang membayar tagihan saya itu," ujarnya. Hanya, dirinya enggan menyebut nama petinggi PDIP DKI Jakarta yang buru-buru mengembalikan uang persekot itu. Mengenai jumlah, purnawirawan mayjen tersebut enggan menyebutkan.
Kirbi menyatakan menyetor uang jago tersebut ke sejumlah orang. Nah, yang sudah mengembalikan uang komitmen baru satu orang. "Ini menunjukkan iktikad baik dan saya yakin mereka akan melunasi semuanya. Jadi, saya tidak perlu menagih lagi," ujar mantan Pangdam Jaya itu.
Karena sebagian uangnya sudah dikembalikan, Kirbi berharap DPP PDIP tidak perlu melakukan panggilan konfrontasi. "Tapi, kalau itu (konfrontasi, Red) dianggap sebagai pengganti alat bukti dan harus dilakukan, saya siap mematuhinya. Walaupun jadi memperpanjang masalah. Sementara saya yakin, tanpa ditagih pun, semua tagihan saya akan dibayar," ujarnya.
Saat ditanya soal bukti pembayaran dari oknum elite PDIP Jakarta itu, Kirbi mengatakan ada kuitansinya. Bukti pembayaran tersebut, menurut Kirbi, sekaligus menguatkan fakta bahwa dirinya telah mengeluarkan uang mahar. "Tapi jangan lupa, saya tak pernah mengatakan uang mahar itu disetorkan kepada partai. Tapi, oknum partai. Maka, kalau oknum itu orang baik, pasti akan melunasinya," tambahnya.
Kirbi menolak anggapan uang yang disetor sebagai mahar tersebut harus direlakan sebagai risiko pencalonannya. "Itu salah. Kalau mau dibilang cost politik, memang jelas. Tapi, kalau diiming-imingi dengan janji (jaminan terpilih sebagai cawagub, Red) lewat cara conditioning, tentu bukan bagian dari cost politik. Itu mahar dong," tambahnya.
Dalam kesempatan itu, Kirbi juga blak-blakan menyatakan nekat menagih uang mahar tersebut untuk membayar utang. "Sebenarnya, tuntutan saya menagih itu karena saya harus membayar utang juga. Gaji pensiunan saya kan Rp 1,7 juta. Dari mana saya punya miliaran, kalau tidak ngutang? Nah, utang ini kan harus dibayar," ungkapnya.(ers/cak/yus)
Labels: DPD DKI JAKARTA, DPP PDIP
0 Comments:
Post a Comment
<< Home