PDIP Tetap Dukungan Interpelasi Lapindo
PDIP Tetap Dukungan Interpelasi Lapindo
Jawa Pos, Kamis, 21 Juni 2007,

JAKARTA - Jumlah pendukung usul penggunaan hak interpelasi DPR tentang bencana lumpur Lapindo belum memenuhi angka psikologis. Belum 200 tanda tangan. Ironisnya, kemarin sempat tersiar kabar muncul pencabutan dukungan.
Sekjen DPP PDIP Pramono Agung, misalnya, dikabarkan melakukan rapat DPP PDIP untuk mencabut dukungan interpelasi Lapindo.
Benarkah? Ketua Fraksi PDIP Tjahjo Kumolo menepis kabar burung itu. "Tidak benar itu. Fraksi PDIP tak mencabut dukungan," katanya.
Tjahjo mengatakan, pihaknya tetap mendukung proses interpelasi. Hanya, lanjut dia, Fraksi PDIP diharapkan tidak terjebak dalam proses politik yang berlarut-larut seperti pada kasus interpelasi Iran.
"Kami akan terus mendorong pemerintah agar cepat menangani masalah korban Lapindo," katanya.
Selain lambatnya penanganan ganti rugi dan pembangunan infrastruktur pengganti, pemerintah diminta tidak memperhadapkan warga korban dengan Lapindo. "Pemerintah jangan lepas tangan atas nasib rakyatnya," katanya.
Wakil Ketua DPR Soetardjo Seorjoguritno mengatakan, tidak ada keputusan DPP PDIP yang menginstruksikan kadernya di Fraksi DPR mencabut dukungan pada interpelasi Lapindo. "Itu hanya isu. PDIP tetap konsisten memperjuangkan wong cilik," katanya kemarin.
Mbah Tardjo yang sempat terkejut mendengar isu tersebut, langsung mengontak sejumlah pengurus harian DPP PDIP untuk memastikan ketidakbenarannya.(aku)
Jawa Pos, Kamis, 21 Juni 2007,

JAKARTA - Jumlah pendukung usul penggunaan hak interpelasi DPR tentang bencana lumpur Lapindo belum memenuhi angka psikologis. Belum 200 tanda tangan. Ironisnya, kemarin sempat tersiar kabar muncul pencabutan dukungan.
Sekjen DPP PDIP Pramono Agung, misalnya, dikabarkan melakukan rapat DPP PDIP untuk mencabut dukungan interpelasi Lapindo.
Benarkah? Ketua Fraksi PDIP Tjahjo Kumolo menepis kabar burung itu. "Tidak benar itu. Fraksi PDIP tak mencabut dukungan," katanya.
Tjahjo mengatakan, pihaknya tetap mendukung proses interpelasi. Hanya, lanjut dia, Fraksi PDIP diharapkan tidak terjebak dalam proses politik yang berlarut-larut seperti pada kasus interpelasi Iran.
"Kami akan terus mendorong pemerintah agar cepat menangani masalah korban Lapindo," katanya.
Selain lambatnya penanganan ganti rugi dan pembangunan infrastruktur pengganti, pemerintah diminta tidak memperhadapkan warga korban dengan Lapindo. "Pemerintah jangan lepas tangan atas nasib rakyatnya," katanya.
Wakil Ketua DPR Soetardjo Seorjoguritno mengatakan, tidak ada keputusan DPP PDIP yang menginstruksikan kadernya di Fraksi DPR mencabut dukungan pada interpelasi Lapindo. "Itu hanya isu. PDIP tetap konsisten memperjuangkan wong cilik," katanya kemarin.
Mbah Tardjo yang sempat terkejut mendengar isu tersebut, langsung mengontak sejumlah pengurus harian DPP PDIP untuk memastikan ketidakbenarannya.(aku)
Labels: fpdip
0 Comments:
Post a Comment
<< Home