Bubarkan Timnas Lumpur Lapindo
Pdiperjuangan-jatim.Org, Sabtu, 10 Maret 2007
Perjuangan FPDIP DPR RI Desak Presiden, Bubarkan Timnas Penanggulangan Lumpur Lapindo
Luapan lumpur Lapindo, yang terjadi mulai Mei 2006 hingga saat ini, masih belum juga menandakan tanda-tanda akan berhenti. Berbagai macam cara telah dilakukan oleh Timnas Penanggulangan Lumpur Lapindo, mulai dari kanalisasi sampai dengan pemasukan bola beton, tapi hingga sekarang luapan lumpur semakin bertambah parah. Bahkan dari kabar terakhir, tak lama setelah proses pemasukan bola beton, dari pusat semburan lumpur mulai muncul semburan yang berupa kerikil bercampur lumpur panas.
Lalu apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah? Dan bagaimana dengan sikap FPDIP yang ada di DPR RI?
L.Soepomo, salah satu anggota FPDIP yang duduk di Komisi IX DPR RI, saat ditemui pdiperjuangan-jatim.org, di sela Rakorbid Infokom, di Graha Residen, Jl. Darmo Harapan, Sabtu 10 Maret 2007, Surabaya mengatakan pemerintah harus tegas dalam mengatasi semburan lumpur di Sidoarjo. Soepomo berpendapat, apa yang telah dilakukan oleh pemerintah saat ini adalah merupakan kesalahan besar, terlebih lagi dengan memperpanjang masa kerja Timnas Penanggulangan Lumpur Lapindo, yang diketuai Basuki Hadimulyono.
Selama ini, jelas Soepomo, apa yang dilakukan oleh Timnas, belum membuahkan hasil meski telah menghabiskan biaya triliunan rupiah. “ Coba saja anda bayangkan, untuk tahap awal, mereka minta biaya sebesar Rp. 1,3 Triliun, lalu Rp.2,3 Triliun dan untuk masa perpanjangan ini mereka meminta Rp.500 Milliar, “ ujar pria murah senyum ini dengan nada tinggi. Menurutnya, daripada dana sebesar itu diberikan kepada Timnas, lebih baik diberikan kepada masyarakat sekitar luapan lumpur agar segera bisa mencari tempat tinggal yang baru. “ Saya rasa jika itu dilakukan mulai dari dari dulu, hasilnya tidak akan seperti sekarang ini,” imbuh Soepomo. Soepomo menegaskan, terkait hal itu Fraksi PDI Perjuangan telah memiliki sikap tegas. Diantaranya adalah memberikan surat teguran kepada pemerintah, dalam hal ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, agar segera mempertegas langkah pemerintah dalam menyelesaikan kasus lumpur itu.
Soepomo menambahkan, Fraksi PDI Perjuangan baik di wilayah Sidoarjo, Jatim dan Pusat, siap untuk memberikan pendampingan bagi para korban lumpur yang hidupnya semakin tidak menentu. Nantinya, kata Soepomo, selain memberikan surat terguran, Komisi IX DPR RI akan mendatangi Presdien Susilo Bambang Yudhoyono, untuk segera merealisasikan langkah-langkah yang direkomendasikan. “ Doakan saja mas, semoga apa yang kita lakukan ini bisa membuahkan hasil,” tutur Soepomo, mengakhiri pembicaraan. (ovi)
Perjuangan FPDIP DPR RI Desak Presiden, Bubarkan Timnas Penanggulangan Lumpur Lapindo
Luapan lumpur Lapindo, yang terjadi mulai Mei 2006 hingga saat ini, masih belum juga menandakan tanda-tanda akan berhenti. Berbagai macam cara telah dilakukan oleh Timnas Penanggulangan Lumpur Lapindo, mulai dari kanalisasi sampai dengan pemasukan bola beton, tapi hingga sekarang luapan lumpur semakin bertambah parah. Bahkan dari kabar terakhir, tak lama setelah proses pemasukan bola beton, dari pusat semburan lumpur mulai muncul semburan yang berupa kerikil bercampur lumpur panas.
Lalu apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah? Dan bagaimana dengan sikap FPDIP yang ada di DPR RI?
L.Soepomo, salah satu anggota FPDIP yang duduk di Komisi IX DPR RI, saat ditemui pdiperjuangan-jatim.org, di sela Rakorbid Infokom, di Graha Residen, Jl. Darmo Harapan, Sabtu 10 Maret 2007, Surabaya mengatakan pemerintah harus tegas dalam mengatasi semburan lumpur di Sidoarjo. Soepomo berpendapat, apa yang telah dilakukan oleh pemerintah saat ini adalah merupakan kesalahan besar, terlebih lagi dengan memperpanjang masa kerja Timnas Penanggulangan Lumpur Lapindo, yang diketuai Basuki Hadimulyono.
Selama ini, jelas Soepomo, apa yang dilakukan oleh Timnas, belum membuahkan hasil meski telah menghabiskan biaya triliunan rupiah. “ Coba saja anda bayangkan, untuk tahap awal, mereka minta biaya sebesar Rp. 1,3 Triliun, lalu Rp.2,3 Triliun dan untuk masa perpanjangan ini mereka meminta Rp.500 Milliar, “ ujar pria murah senyum ini dengan nada tinggi. Menurutnya, daripada dana sebesar itu diberikan kepada Timnas, lebih baik diberikan kepada masyarakat sekitar luapan lumpur agar segera bisa mencari tempat tinggal yang baru. “ Saya rasa jika itu dilakukan mulai dari dari dulu, hasilnya tidak akan seperti sekarang ini,” imbuh Soepomo. Soepomo menegaskan, terkait hal itu Fraksi PDI Perjuangan telah memiliki sikap tegas. Diantaranya adalah memberikan surat teguran kepada pemerintah, dalam hal ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, agar segera mempertegas langkah pemerintah dalam menyelesaikan kasus lumpur itu.
Soepomo menambahkan, Fraksi PDI Perjuangan baik di wilayah Sidoarjo, Jatim dan Pusat, siap untuk memberikan pendampingan bagi para korban lumpur yang hidupnya semakin tidak menentu. Nantinya, kata Soepomo, selain memberikan surat terguran, Komisi IX DPR RI akan mendatangi Presdien Susilo Bambang Yudhoyono, untuk segera merealisasikan langkah-langkah yang direkomendasikan. “ Doakan saja mas, semoga apa yang kita lakukan ini bisa membuahkan hasil,” tutur Soepomo, mengakhiri pembicaraan. (ovi)
Labels: fpdip
0 Comments:
Post a Comment
<< Home