Mega: Saya Bukan Anak Sekolahan

Jawa Pos Sabtu, 17 Mar 2007,
Mega: Saya Bukan Anak Sekolahan

Ketua MK Nilai Syarat Sarjana bagi Capres Memalukan
JAKARTA - Usul pemerintah tentang persyaratan calon presiden harus memenuhi standar pendidikan sarjana (S-1) direspons secara reaksional oleh rival politik SBY-Kalla. Gagasan itu juga dinilai sejumlah pihak akan menjadi instrumen politik pihak tertentu untuk menjegal kompetitor capres lain melalui persyaratan teknis.

Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menilai gagasan pemerintah itu sangat tidak relevan. "Saya ini bukan orang sekolahan," katanya dalam temu wicara Fraksi PDIP dan Mahkamah Konstitusi (MK) di Hotel Sultan, Jakarta, kemarin. Mega -demikian mantan presiden kelima RI itu akrab disapa- menilai standar pendidikan tidak memberikan jaminan terhadap kualitas kepemimpinan (leadership) seseorang.

Karena itu, Mega berharap sejumlah pihak bersikap fair dalam berkompetisi di Pilpres 2009. "Saya gampang saja, serahkan saja kepada rakyat yang memilih," tegasnya. Apalagi, mekanisme pemilihan presiden saat ini menggunakan sistem langsung. Meski demikian, Mega tetap berpesan kepada seluruh kadernya untuk tetap mengawal jalannya sistem pemilihan langsung itu. "Karena dulu (pilpres, Red) masih ada sedikit-sedikit rekayasa," ujar putri sulung proklamator RI itu.

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie menuturkan bahwa persyaratan capres harus memenuhi gelar sarjana itu amat memalukan. "(Gagasan, Red) itu hanya bikin malu saja," ujarnya kemarin. Sebab, lanjutnya, standar pendidikan merupakan syarat teknis yang tidak tepat diterapkan dalam mekanisme pemilihan calon pemimpin negara.

Jimly menegaskan, perlunya syarat teknis itu hanya untuk jabatan teknis. Sebaliknya, syarat politis lebih dibutuhkan untuk jabatan politis. "Sarjana itu hanya untuk syarat menjadi staf," katanya. Jimly juga berpendapat bahwa persyaratan itu amat tidak lazim dalam konteks sistem demokrasi. Dia meminta semua pihak merujuk kepada poin-poin persyaratan capres yang tertera dalam undang-undang dasar (UUD).

Karena itu, Jimly meminta semua pihak mempertimbangkan ulang dalam merumuskan klausul tersebut menjadi bagian batang tubuh undang-undang paket politik, khususnya UU Pilpres. "Silakan diperdebatkan, jangan sampai nanti menimbulkan problematika, akhirnya mengadu ke MK lagi," katanya.

Meski demikian, Jimly meminta semua pihak tidak memukul rata pentingnya pelaksanaan usul itu. Misalnya, dalam perjalanan sejarahnya, Pemilu 1999 menetapkan syarat SMP bagi caleg DPRD, lalu pada Pemilu 2004 persyaratan itu meningkat menjadi SMA. "Pada dasarnya, kualitas DPRD tetap harus ditingkatkan," ujarnya.

Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum juga menyatakan ketidaksetujuannya terkait substansi usul syarat sarjana bagi capres di Pilpres 2009. Anas menilai syarat S-1 itu belum urgen. Meski syarat sarjana menunjukkan kemauan untuk kemajuan, itu belum mendesak untuk tahun 2009. "Jadi, sebaiknya syarat pendidikan tetap mengadopsi ketentuan yang dipakai pada Pemilu 2004," tegasnya kemarin.

Anas berharap usul itu jangan sampai dipersepsikan sebagai alat untuk menjegal seseorang. "Itu kurang baik bagi kompetisi politik yang terbuka dan demokratis," katanya. Mantan anggota KPU tersebut menuturkan, lebih baik mempertegas syarat-syarat yang bersifat normatif menjadi teknis operasional sehingga memudahkan KPU untuk mengimplementasikannya. "Lebih baik syarat S-1 untuk Pilpres 2014, yakni ketika telah terjadi regenerasi kepemimpinan politik bangsa," tuturnya.

Alumnus Unair itu menegaskan, Partai Demokrat ingin kompetisi politik pada Pilpres 2009 terjadi secara jujur dan menjunjung tinggi sikap ksatria. "Tidak jegal-menjegal antarcalon," ujarnya. Sebab, lanjut Anas, pilpres bukan sekadar urusan mengejar kemenangan, tetapi juga proses pembelajaran demokrasi yang fair dan dewasa. (aku/ein)