Badan Usaha Milik Parpol

Jawa Pos, Selasa, 20 Mar 2007,
PDIP Oke, PKS dan PPP Menolak

Usul Bisnis Parpol yang Dilegalkan

JAKARTA - Gagasan pemerintah untuk melegalisasi kepemilikan badan usaha oleh partai politik yang tertuang dalam draf revisi UU Partai Politik masih menimbulkan pro-kontra di kalangan partai politik. Sebelumnya, melalui UU No 31/2002 tentang Partai Politik, parpol dilarang mendirikan badan usaha dan atau memiliki saham suatu badan usaha.Sekjen DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Pramono Anung menegaskan, partainya cenderung mendukung gagasan pemerintah tersebut.

Dia menolak anggapan bahwa ketika partai politik diberi hak untuk memiliki badan usaha, itu akan membuka celah terjadinya komersialisasi politik."Daripada partai sembunyi-sembunyi mengumpulkan dana, lebih baik diperjelas saja sekalian," katanya kemarin. Kondisi riil saat ini, lanjut dia, mayoritas partai politik berusaha memperoleh dana dengan cara-cara yang kurang pas. "Parpol juga tidak harus terus-menerus berharap dari belas kasihan APBN dan APBD," ujarnya.

Pramono mencontohkan Partai Republik dan Partai Demokrat di Amerika Serikat yang juga memiliki badan-badan usaha.Bila diatur melalui UU, sambung Pramono, sumber-sumber keuangan partai politik justru bisa lebih transparan. Ketentuan itu tentunya akan membangun perasaan adil di antara semua partai. "Saat ini, masih ada kesan bahwa terbuka tidaknya sumber-sumber keuangan untuk partai bergantung pada siapa yang berkuasa," katanya.

Pramono juga menilai, dengan adanya legalisasi atas bisnis partai politik, publik memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mengontrol sumber-sumber keuangan partai. "Karena serbatransparan, semua bisa dipertanggungjawabkan. Antarpartai pun bisa saling mengontrol," tegasnya.

Tetapi, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berseberangan pandangan dengan PDI Perjuangan. PKS justru menilai partai politik yang berbisnis akan berdampak tidak baik. Apalagi bila partai tersebut kebetulan menguasai pemerintahan. "Pasti akan ada tekanan terhadap BUMN," jelas Presiden PKS Tifatul Sembiring.Tifatul menilai tidak ada yang salah dengan model pengelolaan sumber-sumber keuangan partai yang ada saat ini. Dia menggambarkan, PKS selama ini selalu mendapatkan dana dari seluruh kader dan simpatisan. "Banyak pengurus parpol yang berbisnis, tetapi bukan atas nama partai. Dari sana, ada kontribusi yang diberikan kepada partai," katanya.

Dalam pandangannya, jika suatu partai secara langsung mengembangkan bisnis-bisnis tertentu, hal itu akan membuka peluang terjadinya kolusi dan konflik kepentingan. "Kecenderungannya pasti akan seperti itu," tandasnya.

Suara senada diutarakan PPP. Sekjen DPP PPP Irgan Chairil Mahfudz terang-terangan menolak usul Departemen Dalam Negeri tersebut. Fungsi partai politik sebagai penyerap aspirasi masyarakat tidak akan efektif jika harus mengurusi bisnis. "Akan terjadi timpang tindih terhadap fungsi partai politik," ujarnya.Untuk mendanai partai, lanjut Irgan, partai bisa menggalang dana dari berbagai sumber. Misalnya, dari iuran anggota, kader partai yang ada di birokrasi, atau kepala daerah yang diusung partai. "Belum waktunya aturan itu diberlakukan," tegasnya. (pri/cak)