Pilpres Dulu, Pilleg Menyusul

Jawa Pos, Senin, 08 Jan 2007,

Pilpres Dulu, Pilleg Menyusul


DENPASAR - Selain membahas kemungkinan peningkatan electoral threshold (ET) dari 3 persen menjadi 5 persen, Rakernas PDIP yang dibuka kemarin juga menajamkan gagasan untuk mendahulukan pelaksanaan pemilihan presiden (pilpres) daripada pemilihan legislatif (pilleg). "Mendahulukan pilpres itu untuk memperkuat institusi kepresidenan," kata Wakil Ketua Fraksi PDIP di DPR Ramson Siagian.

Menurut Ramson, dengan menggelar pilpres terlebih dahulu, kesempatan untuk membangun eksekutif yang kuat jauh lebih besar. Apalagi mengingat kedudukan eksekutif dalam penyelesaian permasalahan bangsa ini sebenarnya sangat dominan. "Kalau DPR bertugas membuat UU, presiden yang menjadi eksekutor. Jadi, kehadiran eksekutif yang kuat sangat diperlukan," katanya.

Selain itu, menurut dia, mendahulukan pilpres daripada pilleg dapat menjadi jalan lain alamiah untuk menyederhanakan jumlah parpol di Indonesia. "Orang bikin parpol karena pengin maju menjadi presiden," ujarnya. Kalau pilpres dilakukan duluan, lanjut dia, partai yang bisa mengajukan calon presiden adalah partai yang berhasil melampaui batas tertentu perolehan suara pada pemilu sebelumnya.

"Jadi, pendirian partai baru yang modelnya coba-coba juga akan ikut terkurangi dengan sendirinya," kata Ramson. Dia juga yakin, pilpres yang mendahului pemilu legislatif akan mengeliminasi berlebihannya unsur tarik ulur partai dalam penetapan calon presiden dan wakil presiden yang selama ini dilakukan setelah pilleg.

"Artinya, ini dapat menjadi langkah maju untuk mewujudkan pemerintahan presidensial yang kuat dan stabil," tegasnya.

Dia mengatakan, dengan perubahan urut-urutan pelaksanaan pilpres, ada konsekuensi politik besar yang harus diterima. Ada dua pilihan, lanjut dia, yaitu akhir masa jabatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dimajukan atau masa jabatan parlemen yang diperpanjang. "Ini pilihan politis yang harus berani diputuskan," ujarnya.

Ramson juga menjelaskan alasan bahwa yang melantik presiden adalah parlemen tidak bisa dijadikan argumen untuk menolak gagasan tersebut. Sebab, anggota parlemen juga disahkan presiden. "Itu hanya persoalan protokoler. Lagi pula, yang memilih kan juga langsung rakyat. Bukan parlemen memilih presiden atau sebaliknya," tegasnya. (pri/jpnn)