PIAGAM PDI PERJUANGAN

PIAGAM PDI PERJUANGAN

Dengan Rahmat Tuhan YME
Cita-cita luhur untuk membangun dan mewujudkan Indonesia yang demokratis, bersatu, berkemakmuran, berkeadilan, dan berkeadaban sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 merupakan cita-cita bersama dari setiap rakyat Indonesia. Cita-cita di atas merupakan manifestasi ideal dari amanat penderitaan rakyat yang merupakan substansi dan sekaligus arah dari semua aktivitas pergerakan rakyat yang akhirnya telah membawa Indonesia ke arah kemerdekaannya. Cita-cita yang sama juga merupakan simpul-simpul pengikat utama gerakan reformasi yang telah mengakhiri kekuasaan otoritarianisme Orde Baru. Cita-cita di atas, dengannya, telah dan akan terus menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah perkembangan peradaban Indonesia sebagai sebuah bangsa.
Indonesia yang demokratis adalah Indonesia yang menempatkan kedaulatan tertinggi ditangan rakyatnya. Indonesia yang bersatu adalah Indonesia yang ditandai oleh tingginya derajat integrasi bangsa, baik berupa integrasi teritorial maupun politik, dan tingginya kohesifitas sosial antar berbagai komponen bangsa yang majemuk ini. Indonesia yang berkemakmuran adalah Indonesia yang mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan material warganya yang sesuai standar-standar yang layak bagi kemanusiaan. Indonesia yang berkeadilan adalah Indonesia yang ditandai oleh sempitnya
jurang kesenjangan sosial dan kesenjangan antar daerah. Indonesia yang bekeadaban adalah Indonesia yang ditandai oleh tingginya derajat moralitas dan etika dalam masyarakat dan di antara penyelenggara kekuasaannya, serta Indonesia yang ditandai oleh minimnya peggunaan kekerasan dalam proses sosial, ekonomi dan politiknya.
Sebagai cita-cita bersama, perwujudan Indonesia yang demokratis, bersatu, berkemakmuran, berkeadilan dan berkeadaban, merupakan hak sekaligus tanggung jawab bersama setiap anak negeri. Perwujudan cita-cita di atas menuntut keterlibatan semua energi bangsa, baik secara individual maupun secara kolektif.
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan merupakan salah satu wahana pengorganisasian rakyat yang lahir, tumbuh dan berkembang sebagai bagian dari upaya bersama rakyat guna mewujudkan Indonesia yang demokratis, bersatu, berkemakmuran, berkeadilan dan berkeadaban di atas.
Untuk mencapai statusnya sebagai bagian prinsipil dari perjuangan rakyat mewujudkan cita-cita di atas, PDI Perjuangan telah berketetapan menjadikan dirinya sebagai sebuah partai modern yang tetap mempertahankan jati dirinya sebagai partai kerakyatan.
Sebagai sebuah partai modern, PDI Perjuangan haruslah mampu untuk menjalankan dan mewujudkan paling tidak dua hal berikut :
Pertama, PDI Perjuangan dituntut untuk mampu menjalankan fungsi-fungsi minimum kepartaian pada umumnya, yakni fungsi agregasi dan artikulasi kepentingan, pendidikan politik rakyat, sosialisasi politik, komunikasi politik, penempatan kader dalam jabatan-jabatan politik, dan pengelolaan konflik secara damai. Untuk ini, PDI Perjuangan haruslah disusun berdasarkan prinsip-prinsip organisasi modern, termasuk di dalamnya, prinsip-prinsip pemisahan dan pembagian kewenangan dan tanggung jawab, serta desentralisasi kekuasaan.
Kedua, PDI Perjuangan juga dituntut untuk mampu menjadi arena dan sarana bagi setiap rakyat Indonesia dalam mewujudkan cita-citanya. Untuk itu, penerimaan, penghargaan dan komitmen terhadap tegak dan berlangsungnya kedaulatan rakyat, kemajemukan, keterbukaan, serta kesamaan hak dan kewajiban adalah prinsip-prinsip utama partai yang harus dipahami, dihayati dan dijalankan oleh setiap kader dan warga PDI Perjuangan.
Sebagai partai yang mempunyai "roh" kedaulatan rakyat, PDI Perjuangan dicirikan oleh adanya pengakuan dan penghargaan terhadap demokrasi, kebangsaan dan keadilan sosial. Demokrasi menempatkan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat yang diwujudkan melalui kedaulatan anggota partai. Kebangsaan menempatkan prinsip "kewarganegaraan" yang mengakui adanya kesamaan hak dan kewajiban warga negara tanpa kecuali sebagai dasar satu-satunya dalam pengelolaan partai. Bagi PDI Perjuangan prinsip ini menemukan bentuk kongkritnya lewat sifatnya sebagai partai terbuka yang menempatkan kemajemukan sebagai kekayaan dan rahmat Tuhan. Keadilan sosial mengungkapkan komitmen PDI Perjuangan untuk senantiasa mengarahkan semua aktivitas dan energinya bagi kepentingan rakyat banyak.
Cita-cita Indonesia yang demokratis, bersatu, berkemakmuran, berkeadilan dan berkeadaban menuntut bukan saja sebuah organIsasi politik yang modern dan mempunyai "roh" kedaulatan rakyat, tetapi juga menuntut moralitas dan etika yang tinggi.
PDI Perjuangan telah berketetapan menjadi bagian prinsip dari upaya bersama rakyat Indonesia untuk membangun moralitas dan etika politik bangsa yang luhur. Untuk itu, program-program dan arah politik PDI Perjuangan pertama-tama dan terutama diarahkan guna mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel, transparan, tapi sekaligus efektif. Penyudahan praktek KKN dan berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang diikuti oleh perjuangan untuk mewujudkan adanya supremasi dan tegaknya hukum, pembagian dan pembatasan kekuasaan yang memungkinkan berjalannya prinsip checks and balances, dan berjalannya pengawasan politik dan sosial merupakan agenda-agenda pokok PDI Perjuangan yang harus diwujudkan oleh setiap kader dan anggota PDI Perjuangan.
Demikian pula, sebagai bagian dari bangsa Indonesia PDI Perjuangan telah berketetapan menjadikan dirinya sebagai kekuatan perekat bangsa yang menjamin tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan segala cita-cita luhurnya.
Guna mewujudkan hal di atas, PDI Perjuangan telah berketetapan untuk mewujudkan prinsip desentralisasi yang sesungguhnya melalui pemberian otonomi yang luas kepada daerah-daerah. Otonomi daerah melibatkan pengalihan kekuasaan politik dan ekonomi dari pusat kepada daerah-daerah yang memungkinkan daerah-daerah bisa menemukan mekanismenya sendiri dalam pengelolaan di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya.
Demikian Piagam PDI Perjuangan ini dibuat sebagai haluan politik partai yang merupakan dasar bagi penyusunan AD/ART, program-program partai, keputusan-keputusan, dan dokumen-dokumen partai lainnya.