Hasil Rakernas II PDI Perjuangan

Hasil Rakernas II PDI Perjuangan

Rakernas II Partai diselenggarakan pada hari Sabtu dan Minggu, tanggal 8 dan 9 September 2007 dan kemudian dilanjutkan dengan Rakornas (Rapat Koordinasi Nasional) Partai pada hari Senin, tangal 10 September 2007. Kesemua acara tersebut dilaksanakan di Jakarta dan bertempat di JI-Expo Kemayoran. Rakernas II dihadiri oleh struktural Partai yang kesemuanya berjumlah hampir 1.500 orang.

Sedangkan Rakornas Partai dihadiri oleh struktural Partai sampai dengan Ketua PAC se Indonesia, ditambah dengan seluruh anggota legislatif tingkat Pusat sebagai DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota, serta seluruh eksekutif Partai sebagai Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota dari PDI Perjuangan. Jumlah peserta Rakornas secara menyeluruh mencapai 16.400 orang, atau lebih dari sepuluh kali peserta Rakernas II dan pesertas Rakornas Partai adalah kader-kader handal Partai.

Rakernas menghasilkan butir-butir keputusan Rakernas II dan selanjutnya oleh DPP Partai, hasil Rakernas ditawarkan dan diterima oleh seluruh peserta Rakornas Partai sebagai hasil Rakornas PDI Perjuangan. Berikut ini adalah butir-butir keputusan Rakornas Partai tahun 2007:

1. Rakernas II PDI Perjuangan menilai bahwa kedaulatan politik, ekonomi, dan budaya pada saat ini menghadapi ancaman sangat serius.

2. Rakernas II PDI Perjuangan mengkhawatirkan menguatnya pragmatisme politik yang tidak dilandasi oleh ideologi. Pragmatisme politik tanpa ideologi hanya menjadi alat penyelesaian masalah kekinian tanpa nilai, jiwa, dan tujuan.

3. Rakernas II PDI Perjuangan menilai bahwa selama dua setengah tahun berjalan, pemerintah telah gagal memenuhi janji-janji perubahan. Meningkatnya APBN tiga tahun terakhir tidak diikuti oleh perbaikan kualitas kehidupan dan ekonomi bangsa. Janji setinggi langit pancapaian hanya sampai di kaki bukit.

4. Rakernas II PDI Perjuangan menilai bahwa pemerintah telah gagal mengendalikan kenaikan harga-harga kebutuhan pokok rakyat sehari-hari. PDI Perjuangan mendesak agar pemerintah lebih serius menjamin stabilitas harga-harga dengan mengembangkan strategi pembangunan ekonomi yang berbasis kerakyatan.

5. Rakernas II PDI Perjuangan menilai bahwa pemerintah belum berhasil meningkatkan harkat dan martabat rakyat kecil khususnya buruh, petani dan nelayan. PDI Perjuangan mendesak agar pemerintah dapat menjaga terjangkaunya saran produksi bagi petani dan nelayan, harga jual yang kompetitif dan meningkatkan hak-hak dan kualitas hidup buruh.

6. Rakernas II PDI Perjuangan merekomendasikan untuk mengkaji ulang strategi pengentasan kemiskinan. Penanganan masalah kemiskinan jangan hanya sekedar bersifat karitatif/sinterklas tetapi harus merupakan kebijakan mendasar dan sistematis yang diarahkan untuk meningkatkan kemampuan rakyat untuk mensejahterakan dirinya sendiri secara bermartabat.

7. Rakernas II PDI Perjuangan menilai bahwa pemerintah belum berhasil menciptakan iklim investasi yang sehat dan kompetitif yang didasari oleh kepentingan nasional. PDI Perjuangan mendesak pemerintah untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik dan mereformasi kebijakan investasi yang dapat memberikan rasa nyaman kalangan usaha dan memberikan kontribusi yang maksimal bagi devisa negara dan kesejahteraan rakyat.

8. Rakernas II PDI Perjuangan mendesak penguatan diplomasi internasional untuk melindungi keselamatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri (TKI) melalui langkah hukum, tekanan publik, dan bargaining politik untuk mendapatkan jaminan keselamatan dan pengakuan hak-hak TKI di negara tempatan.

9. Rakernas II PDI Perjuangan berketetapan untuk menjadikan dirinya sebagai rumah besar kaum nasionalis, dimana perbedaan dan keanekaragaman budaya, bahasa, suku, dan agama adalah taman sarinya Indonesia. PDI Perjuangan tetap bertekad mengambil peran sebagai pemersatu dan penjaga kebhinekaan Indonesia.

10. Rakernas II PDI Perjuangan menilai pembahasan paket UU politik yang meliputi: UU Pemilu Legislatif, Presiden, Partai Politik, dan Susduk, haruslah dalam rangka memperkuat Demokrasi Indonesia untuk menghasilkan pemerintahan yang efektif.

11. Rakernas II PDI Perjuangan menilai kebijakan pemekaran wilayah harus didasarkan kepada pertimbangan percepatan kesejahteraan masyarakat bukan didasarkan pertimbangan primordialisme yang memperlemah nasionalisme dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

12. Rakernas II PDI Perjuangan memerintahkan sekali lagi kepada seluruh struktural Partai agar mendirikan Posko Pengaduan Rakyat, Posko Pelayanan Masyarakat dalam rangka meningkatkan kinerja Partai dan mendekatkan Partai dengan Rakyat.

13. Rakernas II PDI Perjuangan mendesak pentingnya pemerantasan korupsi, lebih khusus lagi korupsi kerah putih, melalui peningkatan kualitas aparat penegak hukum, peningkatan integritas aparat pajak dan mengkaji ulang kontrak-kontrak sumber daya alam yang mengedepankan prinsip kedaulatan bangsa, memberikan nilai tambah bagi ekonomi bangsa, devisa negara dan kesejahteraan rakyat.

14. Rakernas II PDI Perjuangan mengingatkan pemerintah akan seriusnya dampak perubahan iklim global yang sedang mengancam kehidupan dimuka bumi. Pemerintah harus mengambil langkah serius terhadap pemanasan global. PDI Perjuangan tetap mendesak diberlakukannya kebijakan moratorium hutan, penyelamatan sumber-sumber mata air, penghijauan hutan gundul dan daerah aliran sungai serta mengendalikan proses konservasi kawasan hutan menjadi kawasan budidaya monokultur.

15. Rakernas II PDI Perjuangan menghormati keputusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan diperbolehkannya calon perseorangan untuk mengikuti pemilihan kepala daerah langsung yang pelaksanaannya mendapatkan perlakuan yang adil dengan calon dari Partai Politik. PDI Perjuangan mendorong revisi UU No. 32 yang mengatur tentang calon perseorangan untuk dapat diselesaikan selambat-lambatnya bulan Desember 2007.

16. Rakernas II PDI Perjuangan mengajak para cendekiawan, para teknokrat, para pakar ekonomi pembangunan dan para ahli sosiologis, sejarawan, budayawan serta komponen masyarakat lainnya untuk bahu membahu menyusun rencana pembangunan semesta Indonesia yang dapat dijadikan pedoman bagi seluruh bangsa dalam menatap masa depan Indonesia.

17. Rakernas II PDI Perjuangan menyadari menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap Partai sebagai akibat menggejalanya pragmatisme politik dan transaksi kepentingan yang sering merendahkan martabat dan kewibawaan Partai. PDI Perjuangan akan selalu berusaha meningkatkan kesadaran ideologi, keterampilan politik dan organisasi, meningkatkan kulaitas dan disiplin kader.

18. Rakernas II PDI Perjuangan memutuskan agar seluruh kader Partai di jajaran struktural Partai, Legislatif, dan eksekutif di tingkat provinsi dan kabupaten/kota melaksanakan program KTA-nisasi.

19. Rakernas II PDI Perjuangan memerintahkan kepada seluruh kader Partai PDI Perjuangan yang duduk di eksekutif/legislatif dan struktural Partai untuk mengedepankan program-program pemberdayaan masyarakat, ekonomi kerakyatan, meningkatkan program pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat, pelayanan publik tanpa diskriminasi, peningkatan gizi bagi ibu hamil dan balita serta program keberpihakan lainnya, yang harus menjadi ciri, karakter dan watak kepemimpinan PDI Perjuangan.

20. Rakernas II PDI Perjuangan memerintahkan kepada seluruh kader Partai di jajaran struktural Partai, legislatif, dan eksekutif di tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk mengembangkan organisasi sayap Partai dan penggalangan organisasi se-asas dan se-aspirasi.

21. Rakernas II PDI Perjuangan memerintahkan kepada seluruh kader Partai untuk menolak berbagai bentuk praktik politik uang dan meningkatkan kualitas fungsi reprensentasi dengan turun langsung bersama rakyat sesuai penugasan dan daerah pemilihan masing-masing. Kebijakan ini akan dijadikan sebagai parameter evaluasi kinerja di struktural Partai, eksekutif dan legislatif.

22. Rakernas II PDI Perjuangan menegaskan kembali keputusan Rakernas I untuk mencalonkan dan meminta kesediaan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Ibu Hj. Megawati Soekarnoputri untuk ditetapkan sebagai calon Presiden pada Pemilu Presiden mendatang, guna mengawal komitmen Bangsa terhadap Pancasila 1 Juni 1945, UUD 1945, kebhinekaan, keutuhan Negara Republik Indonesia dan mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Keputusan ini disampaikan dalam Rakornas untuk mendapatkan persetujuan.


sumber : pdiperjuangan.or.id

Perempuan Paling Berpengaruh di Indonesia

Perempuan Paling Berpengaruh
Jawa Pos, Selasa, 25 Sept 2007

Meski dikenal sebagai tokoh yang lebih banyak diam, nama Megawati Soekarno Putri ternyata masih memiliki daya magnet. Ketua umum DPP PDIP ini dianggap masih punya pengaruh cukup kuat di negeri ini.

Nama putri Presiden Pertama RI Soekarno itu ditetapkan berada di urutan teratas dalam daftar 99 wanita berpengaruh di Indonesia versi majalah Globe Asia.

"Daya tarik dan kekuatan magnetisnya masih terlihat jelas. Terutama ketika pendukung setianya satu kata meminta dia agar kembali maju dalam Pilpres 2009," ujar Rizal Ramli, executive chairman majalah Globe Asia, dalam rilisnya yang dikirim ke Jawa Pos malam tadi.

Dalam polling versi Globe Asia tersebut, Megawati menyisihkan beberapa wanita berpengaruh lain di Indonesia seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani dan ibu negara Ani Yudhoyono. Dua nama yang disebut terakhir ada di urutan kedua dan ketiga.

Selain kharismanya yang masih begitu kuat di kalangan kader PDIP, sosok Megawati diklaim merupakan contoh yang tepat untuk menggambarkan pentingnya peran wanita saat ini.

Sebagai presiden wanita pertama, dia memiliki pengaruh cukup besar dalam menentukan arah diskursus politik. "Peluangnya untuk menang dalam Pemiu 2009 memang belum bisa dikalkulasi. Tapi, tak seorang pun bisa meremehkan dia sebagai salah satu pemimpin nasional saat ini," imbuhnya.

Dalam penilaian itu, mantan menteri keuangan di era Presiden Abdurrahman Wahid tersebut menjelaskan bahwa parameter yang digunakan Globe Asia dalam menyusun nama-nama itu tidak hanya berorientasi pada otoritas politik dan ekonomi. Tapi juga memasukkan peran yang dimainkannya.

"Semua bidang kami nilai. Bahkan, dari kalangan entertainment juga kami lihat. Sebab, mereka juga cukup memiliki pengaruh terhadap publik," katanya.

Di antara 99 perempuan dalam daftar nominasi Globe Asia itu, yang 45 orang berasal dari kalangan pengusaha. Lainnya, 35 orang, adalah aktivis sosial. Sisanya politikus. "Poin tertinggi dalam pembobotan adalah seberapa besar pengaruhnya pada publik," ujarnya. (ris)

PDIP Garap Kemenangan Dari Timur

PDIP Garap Kemenangan Dari Timur

Kapanlagi.com, Kamis, 13 September 2007

Ketua DPP PDI Perjuangan bidang Infokom, Darjatmo M, di Jakarta, Kamis, menyatakan, partainya kini meningkatkan intensitas garapan massa di berbagai wilayah, dimulai dari kawasan Timur.

"Kebetulan saya salah satu Koordinator Wilayah (Korwil) untuk wilayah Papua, Papua Barat dan Maluku. Jadi saya tahu persis, penggarapan untuk pematangan bagi kemenangan partai menyongsong Pemilu 2009, sudah semakin gencar dilaksanakan," katanya kepada ANTARA.


Ia mengatakan itu, usai bersama Sekjen DPP PDI Perjuangan, Pramono Anung dan salah satu Ketua DPP PDI Perjuangan, Alexander Litay, membuka pelaksanaan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) I PDI Perjuangan Provinsi Papua Barat di Lenteng Agung, Jakarta.


"Kebetulan teman-teman dari Papua Barat itu lagi ada di Jakarta, mengikuti Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II dan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas). Kalau sudah di daerah, mereka terpencar-pencar di pegunungan, lembah bahkan pesisir pantai dan pulau-pulau. Sulit dikumpulkan. Momentnya sekarang pas di bikin saya di Aula DPP," kata Daryatmo.


Ia menambahkan, inti dari Rakerda I DPD PDI Perjuangan Papua Barat itu, ialah, konsolidasi organisasi sekaligus pemantapan KTA-nisasi.


"Kami berharap, semua kader sudah bisa membereskan kepemilikan kartu tanda anggota (KTA)-nya. Begitu pula proses pemantapan kader berjenjang, sehingga menyambut Pemilu 2009, semuanya sudah siap tempur," tegasnya.


Sementara itu, salah satu Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Papua Barat bidang Pemuda, Olahraga dan Mahasiswa, Jehezkel Sertuf, menyatakan, jajaran PDI Perjuangan Provinsi Papua Barat mengklaim kemenangan pada Pemilu 2009 mendatang karena partai itu merupakan pejuang utama pemekaran.


"Memang Pemilu-nya masih lama, tetapi mayoritas rakyat di Papua Barat sudah tahu, kami dari PDI Perjuangan-lah yang memelopori perjuangan memekarkan provinsi baru ini," tandas Jehezkel Sertuf.


Saat ini, Jehezkel Sertuf bersama Ketua DPD PDI Perjuangan Papua Barat, Jimmy Demianus Ijie, tengah berada di Jakarta disertai sekitar 100 kader utamanya.


"Kami datang saat mengikuti Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II dan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) PDI Perjuangan pekan lalu. Karena semuanya terkumpul di sini, kami memanfaatkannya dengan mengadakan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) I PDI Perjuangan Papua Barat di Kantor Pusat partai di Lenteng Agung," kata Jehezkel Sertuf. (*/lpk)

Kwik Kwian Gie Setuju Megawati Dipanggil

Kwik Kwian Gie Setuju Megawati Dipanggil
Jawapos, Jumat, 07 Sept 2007,

Penyelidikan Kasus BLBI

JAKARTA - Untuk kali ketiga Kwik Kian Gie kembali menjalani pemeriksaan di Gedung Bundar kemarin. Untuk kali kesekian juga, mantan kepala Bappenas itu menyebut sejumlah mantan pejabat yang layak dipanggil untuk dimintai keterangan terkait kebijakan penyelesaian kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Setelah mantan Menteri Keuangan Boediono, kemarin Kwik menyebut mantan Presiden Megawati Soekarnoputri. "Ya, kalau sekadar memperluas dan menambah wacana pencerahan, saya kira (Mega, sapaan Megawati) perlu dimintai keterangan. Nanti bisa ditanya latar belakang kebijakan BLBI," kata Kwik seusai diperiksa kemarin.

Menurut Kwik, sesuai sistem pemerintahan presidensiil, keputusan tertinggi sebuah kebijakan ada di tangan presiden. Meski demikian, presiden mendapat masukan dari menteri-menteri terkait. Untuk mekanisme penerbitan SKL (surat keterangan lunas, Red), Mega mendapat masukan dari mantan Menkeu Boediono, Menko Perekonomian Dorodjatun Kuntjara-jakti, dan Men BUMN Laksamana Sukardi.

Kwik mengakui, dalam setiap rapat kabinet dirinya selalu memprotes rencana penerbitan SKL. "Saya pernah berdebat tiga jam, tetapi saya kalah karena dikeroyok (menteri lain)," ujar Kwik. Politikus PDIP itu juga merasa heran, meski dekat dengan Mega, tetap saja presiden kala itu menyetujui masukan Boediono dkk.

Semasa dua kali duduk di kabinet (Abdurrahman Wahid dan Mega), Kwik mengaku hanya sekali mendapat dukungan. "Itu terjadi semasa Menkeu dijabat Bambang Soedibyo," jelas Kwik. Setelah Bambang diganti di masa Presiden Megawati, Kwik terpaksa sendirian menolak kebijakan penerbitan SKL.

Menurut Kwik, dirinya menolak penerbitan SKL karena ada campur tangan International Monetary Fund (IMF) terkait penyelesaian BLBI. Ini berdampak pada proses penjualan aset eks-obligor BLBI yang tergesa-gesa, bahkan tanpa tender.

Misalnya, kejanggalan penjualan Bank BCA pada 2004 silam. Kwik mengatakan, penjualan BCA disebabkan Salim tidak mampu melunasi BLBI Rp 53 triliun. BCA termasuk salah satu dari 108 aset Salim yang diserahkan ke Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). "Saat dihitung, aset-aset tersebut setara dengan nilai BLBI. Namun, saat dijual hanya laku Rp 20 triliun," jelas Kwik. Proses penjualan BCA lebih banyak ditekan IMF. Atas tekanan tersebut, Boediono dkk tidak berkutik. Bahkan, proses penjualan dilaksanakan tanpa tender. Calon pembeli BCA sudah ditunjuk, yakni Farallon dan Stanchart.

Menurut Kwik, jika tanpa intervensi IMF, harga jual BCA tentu lebih tinggi. "Timing-nya yang salah. Saat krisis moneter, aset-aset (milik Salim) tersebut bagus-bagus. Namun, karena menjualnya tergesa-gesa, harganya jatuh," jelas Kwik. Dan, sekarang terbukti, tiga tahun berselang, harga BCA justru berlipat-lipat dan nilainya bisa mencapai ratusan triliun.

Kwik menegaskan, semua kalangan mengakui aset-aset eks-Salim punya keunggulan. Sebab, Salim mendapat dukungan Soeharto ketika membesarkan perusahaannya. "Ini berbeda dengan aset-aset milik konglomerat lain yang umumnya nilainya jatuh saat dijual," jelas Kwik.

Di tempat sama, Direktur Penyidikan M. Salim mengatakan, pernyataan Kwik akan didalami tim jaksa penyelidik. Kejaksaan tak dapat langsung meminta keterangan sejumlah menteri terkait, bahkan Mega, atas pernyataan Kwik. "Semua data perlu dikaji dulu. Kami tentu akan menganalisis dulu," jelasnya.

Pada pemeriksaan kemarin, Kwik menyerahkan segepok dokumen penjualan BCA. Salah satunya data tentang penjualan BCA seharga Rp 10 triliun. Padahal, di dalamnya ada tagihan pemerintah Rp 60 triliun.

Selain Kwik, mantan Menkeu Bambang Soebianto menjalani pemeriksaan di Gedung Bundar. Bambang diperiksa koordinator tim jaksa Sriyono. Mantan kepala Kejari Blitar itu mencecar Bambang dengan sejumlah pertanyaan terkait BLBI yang dikucurkan kepada BCA. Seusai pemeriksaan, Bambang menolak berkomentar. Pria berambut putih itu langsung meninggalkan wartawan tanpa melayani pertanyaan. (agm)

Kader Militan PDI Perjuangan Pimpin Alumni Jeddah

Kader Militan PDI Perjuangan

Pimpin Alumni Jeddah

(pengirim berita : Sharief Asraf)

Prestasi yang ditorehkan kader PDI Perjuangan seakan tidak pernah berhenti. Sekretaris Korwil PDI Perjuangan Arab Saudi Sharief Rachmat diusulkan sebagai calon terkuat untuk menjadi Ketua Umum Organisasi Alumni Sekolah Indonesia Jeddah yang disebut X SIP periode 2008-2010.

Sharief sendiri diusulkan oleh anggota/kader X SIP pada tanggal 23 Agustus 2007 dalam Acara Reuni Akbar di Balai Nusantara Wisma Konjen RI Jeddah. Pengusulan Sharief Rachmat disambut dan didukung oleh pihak KBRI/KJRI dan SIJ. Di mata mereka, kader PDI Perjuangan ini adalah merupakan satu-satunya pengurus yang aktif dalam memperjuangkan hak, terutama hak pendidikan bagi para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Arab Saudi. Dalam sambutannya, Sharif mengatakan, jika terpilih, ia akan berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik. Terutama bagi PDI Perjuangan yang telah membesarkan serta mendidiknya menjadi kader yang mumpuni dan militan. “Untuk berbicara ke depan, saya akan berusaha sebaik mungkin. Sedangkan mengenai target yang lain, itu nanti dulu,” tegasnya. Sharief Rachmat adalah alumni Sekolah Indonesia Jeddah ( SIJ ) angkatan 2003 dan sempat mengikuti kuliah di Universitas Terbuka Jurusan Managemen Bisnis.

Saat ini di X SIP ia menjabat sebagai Sekretaris Jenderal, sekaligus tokoh utama dalam mendirikan Ormas X SIP bersama Muhammad Assegaf yang saat ini menjabat Ketua Umum X SIP dan Ido Rahma Riza yang menjabat Wkl. Ketua Bidang External. X SIP adalah organisasi yang membidangi secara khusus mengenai Pendidikan, Sosial, dan Budaya. Selain Sharief Rachmat calon lain Ketua Umum X SIP yaitu Wahid ( lulusan Universitas Trisakti ).