PDIP Kritik Bantuan Korban Banjir

Jawa Pos, Senin, 12 Feb 2007,
PDIP Kritik Bantuan Korban Banjir


Kiemas Anggap Terlalu Jakarta Sentris
BEKASI - Langkah pemerintah menangani korban banjir yang terkonsentrasi di Jakarta dinilai tokoh senior PDI Perjuangan Taufiq Kiemas diskriminatif. Akibatnya, kata Kiemas, puluhan ribu korban yang berada di pinggiran Jakarta, seperti Bekasi, Tangerang, dan Depok, nyaris tak tertangani maksimal.

"Saya memberi catatan, penanganan banjir jangan mengenal wilayah. Baik yang di pusat maupun pinggiran harus menjadi prioritas," ujar suami Megawati itu di sela-sela penyerahan bantuan korban banjir di Desa Bunibhakti, Babelan, Bekasi Utara, kemarin. Ikut pula menyertai Kiemas adalah Ketua Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) DPP PDIP Ganjar Pranowo.

Ketua Umum PDIP Megawati tak mengikuti penyerahan bantuan yang dilakukan partainya. Sebab, Mega sedang melakukan kunjungan ke Korea Selatan.

Selain menyerahkan bantuan, Kiemas terlihat bercakap-cakap dengan para korban banjir dari beberapa desa di wilayah Babelan. Para korban antusias menerima berbagai bantuan, mulai pelayanan kesehatan, obat-obatan, hingga penyediaan alat penjernih air alias water purifier.

Ganjar menambahkan, dengan tidak menangani korban di wilayah pinggiran, pemerintah seolah mengulangi praktik diskriminasi dalam penanganan korban bencana alam. "Ini sama seperti saat tsunami di Aceh yang melupakan korban di Nias. Juga, gempa di Jogjakarta yang melupakan korban di Klaten," jelasnya.

Padahal, penanganan banjir kurang afdal jika hanya mengedepankan aspek hilir tanpa menangani para korban di wilayah hulu.

Menurut Ganjar, pemusatan penanganan korban banjir disebabkan banyaknya nuansa politis di balik kepentingan penyerahan bantuan. Para politisi berusaha memanfaatkan momentum banjir untuk meningkatkan popularitasnya. "Saya tak tahu apakah ini tebar pesona atau tidak. Yang pasti, semua disesuaikan dengan kepentingannya masing-masing," jelas anggota Komisi IV DPR itu. Gilirannya, praktik penyerahan bantuan bersifat Jakarta sentris.

Ganjar mengatakan, pemerintah harus tegas menyikapi bencana banjir. Selain perlu menangani korban secara merata, pemerintah harus menindak pelaku praktik pengalihan fungsi resapan di wilayah Puncak, Jawa Barat. "Ini melibatkan tiga provinsi. Pusat harus mengambil alih," ujarnya. Untuk mengantisipasi terganggunya fungsi pemerintahan akibat banjir, dia mengusulkan perlunya memindahkan ibu kota ke Pontianak, Kalimantan Barat. (agm)