SBY-Kalla Gagal Jamin Keselamatan : Rakernas PDIP Beri Contoh Hilangnya Pesawat Adam Air

Jawa Pos, Rabu, 10 Jan 2007,

SBY-Kalla Gagal Jamin Keselamatan : Rakernas PDIP Beri Contoh Hilangnya Pesawat Adam Air


SANUR - Setelah melalui serangkaian rapat internal sejak Minggu (7/1) lalu di Hotel Inna Grand Bali Beach, Sanur, akhirnya Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDIP memutuskan 23 poin kesimpulan politik.

Apa saja kesimpulan itu? Urutan paling atas ialah hasil penilaian terhadap pemerintahan SBY-Kalla, sedangkan dukungan kepada Megawati untuk kembali maju pada Pilpres 2009 berada pada posisi paling bawah, nomor 23. Sekjen PDIP Pramono Anung menyampaikan bahwa berdasar penilaian PDI Perjuangan, terutama yang terekam selama Rakernas I di Bali, duet SBY-Kalla gagal melakukan perubahan sebagaimana yang dijanjikan saat mereka berkampanye dalam Pilres 2004. "Ini poin pertama yang kami putuskan," katanya dalam acara penutupan rakernas kemarin.

Kegagalan itu, tegas Anung, mencakup penciptaan lapangan kerja, pengurangan angka kemiskinan, peningkatan pelayanan kesehatan, dan pendidikan bagi rakyat. "Kami juga memandang pemerintah gagal menyelenggarakan ibadah haji sehingga menyengsarakan jamaah haji Indonesia," ujarnya.

Bukan hanya itu, lanjutnya, buruknya manajemen transportasi yang mengakibatkan banyak musibah kecelakaan juga menjadi catatan negatif. Dia memberikan contoh tenggelamnya kapal Senopati Nusantara dan hilangnya pesawat Adam Air. "Artinya, pemerintah telah gagal menjalankan amanat konstitusi untuk menjamin keselamatan warganya," tegas Anung. Selain menyoroti kinerja pemerintah, rakernas juga menyoroti jajaran fungsionaris DPP. Para peserta rakernas mendesak agar DPP segera membentuk Badan Pemenangan Pemilu Presiden.

Rakernas juga merekomendasikan pembentukan Komisi Legislasi Partai yang bersifat ad hoc. "Komisi ini nanti akan bertugas meninjau seluruh produk legislasi yang bertentangan dengan kemajemukan, berpotensi merugikan rakyat, serta mengancam kedaulatan negara dan keutuhan wilayah," jelas Anung. Dengan keluarnya kesimpulan tersebut, apa yang akan dilakukan PDIP?

Menurut Anung, Fraksi PDIP di DPR tetap akan menjadi ujung tombak DPP untuk memperjuangkan sejumlah hasil keputusan rakernas. Terutama yang terkait dengan keputusan rakernas untuk mendorong terjadinya perubahan di level pemerintah pusat. "Fraksi PDIP di DPR adalah perpanjangan tangan partai. Sebagai oposisi, tentunya kami akan tetap menggunakan jalur konstitusional itu," katanya.

Mengenai pencalonan Megawati, Anung kembali menegaskan, rekomendasi rakernas akan dibawa ke rapat pimpinan (rapim) DPP Partai. "Keputusan final DPP tentang pencalonan Bu Mega akan kami putuskan melalui rapim," ujarnya. Kapan rapim membahas rekomendasi nomor 23 itu? "Secepatnya dalam waktu dekat ini," jawabnya. (pri/jpnn)