Ada JK dan SBY dalam Kontrak Gas

Tangguh Kerugian dari kontrak ekspor gas ke Cina mencapai Rp 350 triliun.

Mantan presiden Megawati Soekarnoputri tak mau disalahkan sendirian dalam kontrak penjualan gas alam cair (LNG) kilang Tangguh, Papua Barat, kepada Republik Rakyat Cina (RRC). Ketua Umum PDI Perjuangan ini mengisyaratkan bahwa kontrak dengan harga jual gas sangat murah itu diputuskan secara kolektif, yaitu dalam rapat Kabinet Gotong Royong pada 2002.

Di dalam kabinet tersebut terdapat Jusuf Kalla sebagai Menko Kesra dan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Menko Polkam. ''Bilang sama Pak JK (Jusuf Kalla) bahwa dia bersama SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) juga ada di situ (kabinet),'' kata Megawati seusai meluncurkan, ''PDIP Rumah Perempuan,'' di Kantor DPP PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (25/8/2008).

Namun, Mega tidak menyampaikan tanggapan lebih lanjut terhadap pernyataan Wapres Jusuf Kalla di Beijing (Cina), Ahad (24/8), mengenai kontrak penjualan LNG Tangguh yang merugikan Indonesia itu. Padahal, Wapres juga menantang DPR seharusnya menyelidiki (melalui hak angket) kontrak LNG ini, karena merupakan kontrak paling berbahaya dan paling jelek dalam sejarah perminyakan Indonesia.

Kontrak ekspor LNG Tangguh untuk Provinsi Fujian, RRC, itu ditandatangani Mega sebagai presiden pada 2002 dengan mematok harga flat yang sangat murah, yaitu 3,3 dolar AS per juta british thermal unit (MMBU) selama 20 tahun (sebagai informasi perbandingan; harga jual Natural Gas ke perusahaan dalam negeri sampai dengan Agustus 2008 sekitar 3.73 USD/mmbtu). Nilai kontrak ini sangat jauh di bawah harga pasaran internasional LNG saat ini, yaitu sekitar 20 dolar AS per MMBU, seperti harga penjualan LNG kilang Bontang ke Jepang.

Wapres juga menjelaskan bahwa Indonesia awalnya mengusulkan kontrak LNG dikaitkan dengan harga minyak. Rumusan atau formulasi ini diterima dan diterapkan di seluruh negara. ''Eh, tiba-tiba untuk kontrak Tangguh ini, kita keluar dari (rumusan) itu,'' katanya.

Awal Februari lalu, Wapres juga mengungkapkan bahwa kontrak tersebut buah dari 'diplomasi dansa' saat Mega berkunjung ke Cina pada Maret 2002. Ketika jamuan makan malam kenegaraan di Balai Rakyat Agung, Beijing, Presiden Cina, Jiang Jemin, secara tak terduga mengajak Mega berdansa diiringi musik orkestra selama dua menit. ''...Dansa-dansa yang berputar-putar sambil jual gas dengan murah,'' katanya.

Wapres membantah tudingan Megawati bahwa dia ikut terlibat menentukan penjualan LNG ke Cina. Meskipun kala itu ia masuk dalam kabinet, tapi tak mengetahui sama sekali perundingannya. ''Saya ulangi, saya tidak tahu apa-apa,'' tegasnya.

Sedangkan anggota Fraksi PDIP DPR, Hasto Kristianto, menilai pernyataan Wapres yang memojokkan Mega itu sangat politis. ''Pernyataan itu, motif politiknya lebih kuat dibanding upaya melakukan perbaikan kebijakan di sektor energi,'' katanya, kemarin.