SBY Harus Hadiri interpelasi

SBY Diberi Kesempatan Sekali Lagi
Jawa Pos, Rabu, 06 Juni 2007,


PDIP: Presiden Harus Hadiri interpelasi

JAKARTA - Ketua Badan Kerja Sama Antarparlemen (BKSAP) DPR, Abdillah Toha, menyayangkan ketidakhadiran Presiden SBY dalam interpelasi kemarin. "Kalau presiden bersedia datang di rapat MPR, kenapa menolak undangan 550 anggota DPR?," kata salah seorang inisiator interpelasi terkait sikap pemerintah yang mendukung resolusi PBB memberi sanksi terhadap program nuklir Iran itu.

Bila sidang tetap memberikan kesempatan kepada menteri sebagai delegasi presiden untuk menyampaikan keterangan, penasihat Fraksi PAN tersebut menyatakan akan mempersoalkan itu dalam sengketa antarlembaga tinggi negara di Mahkamah Konstitusi.

Partai oposisi, PDIP, juga bereaksi keras atas ketidakhadiran presiden. Menurut anggota FPDIP Sutradara Ginting, bila belum bisa menghadiri forum interpelasi kali ini, hendaknya presiden diberikan waktu sekali lagi. "Bicarakan yang enak, kapan presiden punya waktu," katanya.

Dia lantas menyampaikan, rakyat Indonesia pasti sangat kecewa kalau seorang presiden tidak punya waktu lagi untuk berbicara kepada parlemen. "Itu namanya presiden formal, bukan kepala negara," tegasnya.

Menimpali pernyataan Sutradara itu, anggota FPDIP lainnya, Panda Nababan, memberi penegasan. Menurut dia, penjadwalan ulang agenda paripurna -seperti forum interpelasi tersebut- sangat mungkin dilakukan. Hal itu, jelas dia, diatur dalam Tatib DPR pasal 104.

Dia lantas menyebutkan bahwa dalam keadaan memaksa, pimpinan DPR, pimpinan fraksi, atau presiden dan menteri dapat mengusulkan perubahan acara rapat paripurna yang sedang berlangsung. "Jadi, begitu ceritanya," kata Panda yang langsung disambut tepuk riuh kelompok pendukung interpelasi.

Presiden SBY berharap permasalahan itu tidak berlarut-larut. Saat ini, SBY menyatakan masih memberikan kesempatan kepada DPR untuk menata dan menyelesaikan masalah internal. "Saya siap setiap saat berkomunikasi. Kita tidak boleh menimbulkan sesuatu yang tidak baik di negeri ini, kasihan rakyat," ujar SBY.

Mensesneg Hatta Radjasa tidak berani menegaskan, apakah SBY akan hadir atau tidak dalam sidang paripurna DPR mendatang. "Nanti kita lihat perkembangannya," ujarnya.

SBY, kata Hatta, siap berkomunikasi kapan pun. Tapi, DPR harus mempersiapkan lagi agendanya. "Nanti pada saatnya pemerintah siap menyampaikan itu," katanya.