Duel Sutjipto-Soekarwo di DPP PDIP

Jawa Pos, Minggu, 25 Feb 2007,

Dikirim ke Pusat Tanpa Peringkat

Rakerdasus Serahkan Sutjipto-Soekarwo Kepada DPP PDIP
Rakerdasus (rapat kerja daerah khusus) DPD PDIP Jatim kemarin sepakat menyerahkan nama dua bacagub (bakal calon gubernur), Sutjipto dan Soekarwo, ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Dengan demikian, palu politik penentuan bacagub kini berpindah ke tangan DPP.

Rakerdasus yang dihelat di Hotel Garden Palace kemarin berjalan lancar. Kekhawatiran adanya aksi demo besar-besaran pendukung Sutjipto tidak terbukti. Di awal acara, belasan orang yang mengaku pendukung Sutjipto memang sempat datang. Namun, tak lama kemudian, mereka bubar dengan sendirinya tanpa sempat berorasi.

Mereka hanya membentangkan poster-poster. Ancaman kubu Sutjipto untuk membongkar bukti-bukti politik uang yang diduga dilakukan tim sukses Soekarwo juga tidak ada. Praktis, rakerdasus kemarin berjalan hampir tanpa kendala.

Rakerdasus dihadiri sekitar 580 pengurus PDIP yang berasal dari DPD dan DPC se-Jatim. Ada juga Ketua DPP Tjahyo Kumolo dan Wasekjen DPP Mangara Siahaan. Panitia sengaja tidak mengundang Sutjipto dan Soekarwo karena mekanisme partai memang melarang bacagub hadir dalam rakercabsus maupun rakerdasus.

Di awal acara, beredar kabar bahwa sebagian pengurus DPC akan berjuang supaya DPD hanya membawa nama Soekarwo ke DPP. Alasannya, Soekarwo telah memenangi rakercabsus secara telak. Tapi, kabar itu tidak sampai berkembang dalam forum rakerdasus. Agenda acara hanya penyampaian laporan DPD kepada DPP tentang proses penjaringan bacagub sejak pendaftaran hingga rakercabsus. Laporan yang dibacakan Wakil Ketua DPD Ali Mudji itu juga menyampaikan perolehan hasil rakercabsus yang dimenangkan Soekarwo dengan 22 dukungan DPC dan 11 dukungan untuk Sutjipto.

Selanjutnya, Mangara Siahaan meminta persetujuan peserta rakerdasus untuk membawa nama Soekarwo dan Sutjipto kepada DPP. "Dua nama akan dibawa ke DPP, apakah bisa disetujui?" tanyanya kepada forum. Sebelum palu diketuk, pengurus DPC asal Jember sempat interupsi. Dia menanyakan ketidakjelasan dukungan DPD terhadap dua bacagub. "Para pengurus DPD seharusnya ikut bersikap dalam rakerdasus ini," ujarnya.

Namun, Mangara malah memotong interupsi itu. "Anda tidak berhak mencampuri urusan DPD," katanya dengan intonasi suara seperti menghardik. "Jadi, semua sepakat membawa dua nama bacagub ke DPP?" tegas Mangara saat menutup rakerdasus.

Menurut catatan Jawa Pos, rakerdasus kemarin berlangsung cukup singkat, sekitar 20 menit. Yang lama justru sambutan para pentolan PDIP terkait persiapan Pemilu 2009. Ada juga pidato mengkritisi pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

Lantas, ke mana suara DPD diberikan? Hingga kini belum jelas. Padahal, restu DPD menjadi salah satu pertimbangan DPP dalam merekomendasi salah satu bacagub. Sumber Jawa Pos di PDIP menyatakan bahwa para pengurus DPD lebih condong kepada Sutjipto. "DPD memang sepakat menyerahkan dua nama bacagub kepada DPP. Tapi, akan ada embel-embel bahwa Sutjipto harus diprioritaskan karena dia kader sendiri," kata seorang pengurus yang tak mau disebut namanya. Rekomendasi itu akan dibahas secara tertutup oleh DPD seusai rakerdasus.

Sekretaris DPD PDIP Jatim Kusnadi mengatakan, DPD memang tidak melakukan penghitungan suara karena pengurusnya hanya 19 orang. "Sikap kita normatif. Menyerahkan dua-duanya kepada DPP," katanya. Namun, secara pribadi, Kusnadi menyatakan mendukung Sutjipto. "Tentu saya mendukung Pak Tjip. Bagi saya, lucu kalau harus mendukung orang luar. Wong ada orang rumah sendiri kok mau mendukung orang lain," katanya.

Ketua Tim Sukses Sutjipto, Saleh Ismail Mukadar menyatakan bahwa pihaknya sengaja menahan diri dalam rakerdasus. "Sebenarnya ada ribuan orang yang mau demo ke sini. Poster-poster juga banyak yang akan dipasang. Tapi, saya larang demi persatuan partai," katanya. Saleh mengaku tidak ingin rakerdasus berlangsung ribut. Meski demikian, bukan berarti pihaknya menerima kekalahan tersebut.

Saat ini Saleh mengaku sudah memiliki tiga alat bukti money politics yang akan disampaikan kepada DPP. "Ada pengakuan pengurus, surat keterangan bermaterai, dan saksi-saksi. Semua kita serahkan kepada DPP," tuturnya.

Menurut dia, sejumlah kader di daerah mengaku menerima uang Rp 1 juta hingga Rp 5 juta untuk mendukung Soekarwo. Namun, dengan alasan menjaga keselamatan para pelapor, Saleh enggan menyebut identitas maupun lokasi terjadinya politik uang itu. "Kita juga akan melaporkan adanya intimidasi terhadap pendukung Pak Tjip," tuturnya. Bukan itu saja. Saleh menyiapkan bukti-bukti keterlibatan para pejabat mendukung Soekarwo. "Ada lurah, camat, sampai pejabat pemda yang ikut memobilisasi dukungan untuk Pak Karwo," tegasnya.

Di sisi lain, beberapa pengurus PDIP yang hadir dalam rakerdasus mengungkapkan bahwa kubu Sutjipto juga melakukan money politics. Kabarnya, tim sukses Pak Tjip membagi-bagikan uang sekitar Rp 1 juta per pengurus PAC. Namun, ketika dikonfirmasi, Saleh membantah keras kabar tersebut. "Pak Tjip siap disumpah pocong untuk membuktikan bahwa beliau tidak ada money politics. Tapi, Pak Karwo juga harus mau disumpah pocong," tegasnya. "Pak Tjip kalah dalam rakercabsus semata-mata karena money politics, bukan alasan lain," imbuh Ketua Komisi E (Kesra) DPRD Jatim itu.

Ketua DPC PDIP Kota Pasuruan Luluk Mauludyah, membantah keras tudingan plolitik uang itu. Sekalipun DPC dan PAC Kota Pasuruan secara aklamasi mendukung Soekarwo, kata Luluk, bukan berarti pihaknya dibayar Soekarwo. "Tidak ada itu. Nggak benar," bantahnya.

Menurut istri Wakil Wali Kota Pasuruan Pudjo Basuki itu, dukungan terhadap Soekarwo semata-mata karena keyakinan bahwa mantan Kadispenda tersebut mampu membawa Jatim ke arah lebih baik. "Pak Tjip memang pemimpin dan kader partai yang baik. Saya angkat topi kepada beliau. Tapi, kursi gubernur harus diisi kader bangsa yang merakyat seperti Pak Karwo," tegasnya.

Meski demikian, Luluk menegaskan bahwa pihaknya akan tunduk pada apa pun keputusan DPP. "Sebagai pemimpin cabang, tentu saja kami akan patuh pada DPP sekalipun nanti DPP merekomendasi Pak Tjip," tegasnya.

Dia juga memuji-muji Soekarwo sebagai figur yang dekat di hati warga Kota Pasuruan. "Beliau dikenal ke bawah karena tidak sungkan sekalipun harus blusukan ke lapisan masyarakat bawah," tuturnya.

Sementara itu, Ketua DPP PDIP Tjahyo Kumolo menegaskan kembali bahwa rakercabsus dan rakerdasus bukan satu-satunya tolok ukur DPP dalam menentukan bacagub. DPP juga melibatkan empat lembaga survei untuk menilai dua bacagub. "Kita ingin tahu seperti apa reaksi masyarakat terhadap dua nama itu," katanya.

Tjahyo tidak menyebut secara pasti kapan DPP mengumumkan bacagubnya. Hanya, dia memberi ancar-ancar sekitar setahun sebelum jadwal pemilihan gubernur.

Mengenai tudingan adanya politik uang, Tjahyo meminta dilaporkan kepada DPP beserta bukti-buktinya. "Itu juga akan menjadi salah satu bahan kami dalam mengambil sikap. Tentu kami juga akan mendengar masukan dari DPD sebelum merekomendasi salah satu bacagub," tandasnya. (oni)