Kapitalisme VS Pancasila
Cok Ratmadi, Ketua DPD PDIP Bali
Kapitalisme harus Dilawan dengan Pancasila
Bali Post, Sabtu Kliwon, 2 Juni 2007
PANCASILA yang kelahirannya diperingati tiap tahun, kini semangatnya meredup seiring derasnya arus globalisasi dan liberalisasi. Termasuk ada keengganan untuk menyebut Pancasila sebagai dasar negara. Apalagi kapitalisme global itu bekerja secara sistematik dan hegemonik dan menguasai sebagian besar sendi-sendi perekonomian nasional. ''Itu artinya, implementasi negara berkeadilan dan sejahtera yang dicita-citakan Bung Karno pun mengalami tantangan hebat. Celakanya, bangsa ini terkesan tak memiliki nyali untuk mengedepankan konsep berdikari dalam bidang ekonomi,'' papar Cok Ratmadi, Ketua DPD PDIP Bali, serangkaian peringatan hari lahirnya Pancasila, Jumat (1/6) kemarin di Denpasar.
Mantan Bupati Badung ini mengemukakan, sebagai generasi muda sudah saatnya memunculkan kembali kesadaran kolektif yakni Pancasila adalah ideologi negara. Dengan ideologi tersebut diharapkan dapat menjadi penyangga ideologi dalam mengurangi berbagai goncangan sosial yang ditimbulkan gelombang kapitalisme global. Dengan demikian, kata Ratmadi, perlu aktualisasi nilai-nilai Pancasila secara konsekuen untuk memperkokoh jati diri bangsa Indonesia. "Sebagai bangsa berdaulat, Pancasila merupakan kristalisasi dari konsep Ketuhanan Yang Maha Esa, sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi," katanya.
Ia yang akrab dipanggil Cok Rat itu menegaskan, apabila gempuran secara eksternal dan internal dibiarkan terus berjalan maka eksistensi Pancasila dan NKRI benar-benar dalam ancaman serius. Oleh karena itu, mesti ada upaya-upaya yang proaktif untuk melawan proses delegitimasi terhadap Pancasila dan NKRI itu sendiri.
Ia juga mengingatkan, kini bangsa Indonesia telah hampir delapan tahun melewati era reformasi sejak jatuhnya rezim Soeharto, 21 Mei 1998. Selama itu pula, fakta menunjukkan, betapa proses berbangsa malah makin mundur atau salah arah. Perlahan-lahan namun pasti Pancasila mengalami delegitimasi. Ini dapat dimaknai sebagai proses pengurangan dan penurunan peranan Pancasila dalam pengelolaan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Peranan Parpol
Di sisi lain, Cok Rat melihat parpol mempunyai peran yang sangat strategis. Sejatinya partai politik memiliki empat peran mendasar yakni sebagai wahana agregasi kepentingan politik rakyat, sumber kader dan rekrutmen kepemimpinan politik, pendidikan politik dan wahana komunikasi dan sosialisasi politik. "Jadi parpol menjadi amat penting untuk menengok kembali platform dan perilaku politik yang dijalaninya selama ini. Apakah telah berakar dan mendasarkan diri pada filosofi Pancasila atau malah melenceng,'' katanya.
Ia menekankan, mestinya setiap kebijakan politik dan kebijakan publik yang diambil seyogianya menjadikan Pancasila sebagai rujukan utama. "Bukan rujukan ideologi tertentu apalagi kelompok kepentingan sempit lainnya," paparnya.
Rujukan ini menjadi amat vital manakala elite politik menggarap produk-produk politik yang langsung bersentuhan dengan kepentingan rakyat yang majemuk. Partai politik hendaknya terus mengupayakan berbagai terobosan untuk melakukan penyegaran dan pemaknaan baru (revitalisasi) terhadap hakikat Pancasila. Ekonomi Pancasila yang mengupayakan sebesar-besarnya kemakmuran bagi rakyat banyak, sejalan dengan pengamalan sila kelima Pancasila.
Kontekstualisasi praktik ekonomi dan politik tersebut seyogianya menyadarkan rakyat bahwa semua itu berangkat dari inspirasi Pancasila. Elite politiklah yang memiliki kapabilitas untuk melakukan komunikasi politik semacam ini termasuk para kader PDIP. Bahwa, sejak proses menjadi Indonesia digagas, pertarungan ideologi pendukung negara Pancasila dengan paham lainnya selalu terjadi dalam tiap babakan sejarah. "Maka, siapa pun yang berada di garis pendukung Negara Pancasila, mesti melakukan konsolidasi kekuatan terus-menerus secara sosial dan politis. Proses politik mesti dihadapi dengan proses politik pula. Kuncinya hanya satu, yakni melakukan penggalangan terhadap kekuatan nasionalis pendukung Negara Pancasila. Dengan upaya itu, menurut Cok Rat, agaknya upaya menjadikan parpol sebagai kekuatan untuk merevitalisasi Pancasila dapat terus dikembangkan. (05)
Pengirim : Don Manurung
Kapitalisme harus Dilawan dengan Pancasila
Bali Post, Sabtu Kliwon, 2 Juni 2007
PANCASILA yang kelahirannya diperingati tiap tahun, kini semangatnya meredup seiring derasnya arus globalisasi dan liberalisasi. Termasuk ada keengganan untuk menyebut Pancasila sebagai dasar negara. Apalagi kapitalisme global itu bekerja secara sistematik dan hegemonik dan menguasai sebagian besar sendi-sendi perekonomian nasional. ''Itu artinya, implementasi negara berkeadilan dan sejahtera yang dicita-citakan Bung Karno pun mengalami tantangan hebat. Celakanya, bangsa ini terkesan tak memiliki nyali untuk mengedepankan konsep berdikari dalam bidang ekonomi,'' papar Cok Ratmadi, Ketua DPD PDIP Bali, serangkaian peringatan hari lahirnya Pancasila, Jumat (1/6) kemarin di Denpasar.
Mantan Bupati Badung ini mengemukakan, sebagai generasi muda sudah saatnya memunculkan kembali kesadaran kolektif yakni Pancasila adalah ideologi negara. Dengan ideologi tersebut diharapkan dapat menjadi penyangga ideologi dalam mengurangi berbagai goncangan sosial yang ditimbulkan gelombang kapitalisme global. Dengan demikian, kata Ratmadi, perlu aktualisasi nilai-nilai Pancasila secara konsekuen untuk memperkokoh jati diri bangsa Indonesia. "Sebagai bangsa berdaulat, Pancasila merupakan kristalisasi dari konsep Ketuhanan Yang Maha Esa, sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi," katanya.
Ia yang akrab dipanggil Cok Rat itu menegaskan, apabila gempuran secara eksternal dan internal dibiarkan terus berjalan maka eksistensi Pancasila dan NKRI benar-benar dalam ancaman serius. Oleh karena itu, mesti ada upaya-upaya yang proaktif untuk melawan proses delegitimasi terhadap Pancasila dan NKRI itu sendiri.
Ia juga mengingatkan, kini bangsa Indonesia telah hampir delapan tahun melewati era reformasi sejak jatuhnya rezim Soeharto, 21 Mei 1998. Selama itu pula, fakta menunjukkan, betapa proses berbangsa malah makin mundur atau salah arah. Perlahan-lahan namun pasti Pancasila mengalami delegitimasi. Ini dapat dimaknai sebagai proses pengurangan dan penurunan peranan Pancasila dalam pengelolaan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Peranan Parpol
Di sisi lain, Cok Rat melihat parpol mempunyai peran yang sangat strategis. Sejatinya partai politik memiliki empat peran mendasar yakni sebagai wahana agregasi kepentingan politik rakyat, sumber kader dan rekrutmen kepemimpinan politik, pendidikan politik dan wahana komunikasi dan sosialisasi politik. "Jadi parpol menjadi amat penting untuk menengok kembali platform dan perilaku politik yang dijalaninya selama ini. Apakah telah berakar dan mendasarkan diri pada filosofi Pancasila atau malah melenceng,'' katanya.
Ia menekankan, mestinya setiap kebijakan politik dan kebijakan publik yang diambil seyogianya menjadikan Pancasila sebagai rujukan utama. "Bukan rujukan ideologi tertentu apalagi kelompok kepentingan sempit lainnya," paparnya.
Rujukan ini menjadi amat vital manakala elite politik menggarap produk-produk politik yang langsung bersentuhan dengan kepentingan rakyat yang majemuk. Partai politik hendaknya terus mengupayakan berbagai terobosan untuk melakukan penyegaran dan pemaknaan baru (revitalisasi) terhadap hakikat Pancasila. Ekonomi Pancasila yang mengupayakan sebesar-besarnya kemakmuran bagi rakyat banyak, sejalan dengan pengamalan sila kelima Pancasila.
Kontekstualisasi praktik ekonomi dan politik tersebut seyogianya menyadarkan rakyat bahwa semua itu berangkat dari inspirasi Pancasila. Elite politiklah yang memiliki kapabilitas untuk melakukan komunikasi politik semacam ini termasuk para kader PDIP. Bahwa, sejak proses menjadi Indonesia digagas, pertarungan ideologi pendukung negara Pancasila dengan paham lainnya selalu terjadi dalam tiap babakan sejarah. "Maka, siapa pun yang berada di garis pendukung Negara Pancasila, mesti melakukan konsolidasi kekuatan terus-menerus secara sosial dan politis. Proses politik mesti dihadapi dengan proses politik pula. Kuncinya hanya satu, yakni melakukan penggalangan terhadap kekuatan nasionalis pendukung Negara Pancasila. Dengan upaya itu, menurut Cok Rat, agaknya upaya menjadikan parpol sebagai kekuatan untuk merevitalisasi Pancasila dapat terus dikembangkan. (05)
Pengirim : Don Manurung
Labels: DPD Bali
0 Comments:
Post a Comment
<< Home