WEBSITE PDI PERJUANGAN

The Pioneer of PDI Perjuangan News & The Voice of PDI Perjuangan. Website PDI Perjuangan, Blog PDI Perjuangan, Portal PDI Perjuangan, Situs PDI Perjuangan, Group PDI Perjuangan, Milis PDI Perjuangan, Mailing List PDI Perjuangan, Wiki PDI Perjuangan, Underbow PDI Perjuangan, Ormas PDI Perjuangan, Organisasi Sayap PDI Perjuangan.

Name:
Location: NEGARA KESATUAN, REPUBLIK INDONESIA, Indonesia

admint.pdiperjuangan@googlemail.com

Kirimkan Berita dan Foto Dari DPC/DPD Anda ke: admint.pdiperjuangan@googlemail.com. Berita yang menarik akan dimuat di website ini.

Wednesday, April 25, 2007

Supported Links !

  • Kumpulan Website PDI Perjuangan
  • JOIN MAILING LIST PDI PERJUANGAN 28
  • Reshuffle SBY Ciptakan Instabilitas

    Waktu Dua Minggu Ciptakan Instabilitas

    PDIP Kritik SBY soal Reshuffle
    Jawapos, Minggu, 22 Apr 2007

    JAKARTA - Janji Presiden SBY mengumumkan reshuffle kabinet pada awal Mei dikritik kelompok oposisi, PDIP. Persoalannya bukan pada agenda reshuffle, melainkan karena SBY telah menciptakan waktu penantian dua minggu yang bisa memunculkan instabilitas kabinet. Sebagai pemimpin tertinggi eksekutif di negara yang menganut sistem presidensiil, pernyataan presiden itu dikhawatirkan hanya mengakselerasi persoalan kabinet. "Kalau mau reshuffle, langsung saja reshuffle.

    Jangan bermain-main lagi dengan wacana," kata Sekjen PDIP Pramono Anung kemarin.Dia sangat menyesalkan langkah SBY yang dengan sengaja membuka waktu pengumuman reshuffle kabinet kepada publik. Dia menilai langkah itu bisa menimbulkan kekisruhan di internal Kabinet Indonesia Bersatu. Sebab, spekulasi-spekulasi politik terkait menteri yang akan di-reshuffle, termasuk penggantinya, bakal memengaruhi kinerja pemerintahan.Dari isu-isu yang dihimpun Jawa Pos, nama-nama yang disebut-sebut akan diganti adalah Mendagri M. Ma’ruf, Menhan Juwono Sudarsono, Menkominfo Sofyan Djalil, Menteri BUMN Sugiharto, Menkum HAM Hamid Awaluddin, Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Saifullah Yusuf, dan Menteri Perhubungan Hatta Radjasa."Kasihan juga melihat menteri-menteri yang terpetakan akan di-reshuffle itu.

    Tidak mungkin mereka bisa bekerja lagi dengan tenang dalam dua minggu mendatang ini," komentar Pramono. Menurut orang dekat Mega itu, waktu dua minggu tidak bisa disepelekan begitu saja bila dihubungkan dengan kelangsungan roda pemerintahan. "Banyak sekali tugas dan agenda penting yang harus dilakukan para menteri itu," ujarnya. Cara SBY mengumumkan kabinet dinilai hanya memberi tambahan beban kepada para menteri. "Presiden seharusnya banyak belajar.

    Bergulirnya isu reshuffle saja telah menimbulkan efek yang tidak kecil. Apalagi, bila presiden sendiri yang menjadi penyebar wacana sensitif ini," tandasnya.Dihubungi terpisah, mantan Ketua DPR Akbar Tandjung menilai setiap kebijakan yang diputuskan presiden tentu didasarkan pertimbangan politik yang relatif matang. Dalam konteks reshuffle episode kedua ini, Akbar memandang presiden tengah berusaha secermat mungkin menghindari dampak politik masif akibat reshuffle."

    Alasan itulah yang tampaknya menjadi latar belakang rencana presiden me-reshuffle kabinetnya secara terbatas," katanya. Mantan ketua umum DPP Partai Golkar itu juga mengatakan bahwa pertimbangan serupa diambil presiden saat me-reshuffle kabinet Indonesia Bersatu edisi pertama. "Saya tidak bermaksud mengatakan presiden tidak berani ambil risiko, tapi memang dia berusaha menghindari risiko politik terkecil sekalipun," ujarnya. Apakah reshuffle terbatas itu akan berimplikasi luas terhadap perbaikan kinerja pemerintah? "Opini masyarakat memang menghendaki dilakukannya perombakan kabinet secara signifikan, bukan parsial," katanya.

    Akbar meminta Presiden SBY menggunakan momentum reshuffle episode kedua ini untuk mengevaluasi komposisi dan kualitas anggota kabinet. Jika tidak dilakukan secara komprehensif, lanjut Akbar, dikhawatirkan evaluasi dan reshuffle tidak memberikan jaminan kuat terhadap tingkat keberhasilan kinerja pemerintahan. Jika reshuffle terbatas tetap dilakukan, lanjut Akbar, tingkat akseptabilitas pemerintah terhadap masyarakat makin berkurang. "Rating dan popularitas presiden akan menurun. Itu berpengaruh terhadap perilaku electoral masyarakat," katanya.

    Jika kecenderungan itu terus berlanjut, lanjut dia, masyarakat mulai mencari figur pemimpin alternatif lain. Politikus senior itu menyarankan presiden tidak segan-segan melakukan gebrakan politik dengan menata ulang struktur kabinetnya. "Seharusnya beliau berani dengan segala risiko. Sebab, presiden sekarang mendapat dukungan luas dari masyarakat. Jadi, tak perlu ragu-ragu," katanya. (pri/aku)

    Labels:

    0 Comments:

    Post a Comment

    << Home

    Subscribe to pdi-perjuangan_28
    Powered by groups.yahoo.com