Repdem Diakui sebagai Anak PDIP

Megawati Minta Budiman Garap Buruh

Jawapos, Senin, 24 Mar 2008


JAKARTA - Setelah bersabar hampir tiga tahun, Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) diakui sebagai sayap PDI Perjuangan. Repdem sendiri menyatakan bergabung dengan PDIP sejak 5 Juni 2005.

"Ya, alhamdulillah, kami diakui juga" kata Ketua Repdem PDIP Budiman Sudjatmiko di Jakarta kemarin (23/03). Menurut dia, pascakongres Juni 2007, organisasi yang berdiri pada 3 Desember 2004 itu terus menata diri. Misalnya, lanjut Budiman, menyesuaikan konsep AD/ART Repdem dengan AD/ART PDI Perjuangan.

Dia juga mengakui bahwa Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri meminta Repdem fokus menggarap sektor rakyat pekerja. Sektor itu, antara lain, mencakup buruh pabrik, buruh angkutan, buruh pasar, dan PKL. "Segmentasi Repdem sengaja dipertegas agar tidak bertubrukan dengan sayap PDIP yang lain," ujarnya.

Bagaimana buruh tani ? "Itu bukan fokus Repdem lagi," jawabnya. Dia menjelaskan, PDIP juga tengah menyiapkan sayap partai khusus untuk mengurusi sektor pertanian.

Budiman menyampaikan, awalnya Repdem memang menampung aktivis-aktivis eks gerakan mahasiswa yang giat mendampingi rakyat. Tak terkecuali, aktivis-aktivis pendamping buruh tani. "Nah, ke depan mereka ini diproyeksikan untuk pindah ke sayap petani," tuturnya.

Apa itu tidak menimbulkan resistensi di internal Repdem? "Sama sekali nggak ada masalah. Moto kami kan kesetiakawanan dalam perjuangan," tegas mantan ketua Partai Rakyat Demokratik (PRD) itu.

Terlepas dari itu, Budiman berkilah bahwa pengakuan resmi PDIP terhadap Repdem merupakan bagian dari tren parpol menjelang Pemilu 2009. Menurut dia, parpol memang harus punya sayap partai yang mencerminkan realitas sosiologis di tengah masyarakat.

Deklarasi Repdem sebagai sayap resmi PDI Perjuangan, rencananya, berlangsung Selasa, 25 Maret, mendatang di Kantor DPP PDIP, Jalan Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Megawati beserta jajaran DPP akan menghadiri acara itu. "Bu Mega juga akan menyampaikan pidato politik," ujar Budiman.

Saat ini PDIP telah memiliki tiga sayap resmi partai, yaitu Banteng Muda Indonesia (BMI) yang diketuai Dudi Makmun Murod, Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi) yang dipimpin Hamka Haq, dan Taruna Merah Putih pimpinan Maruarar Sirait yang juga ketua Bidang Kepemudaan, Kemahasiswaan, dan Olahraga DPP PDIP. (pri/mk)

Mega: Wajar DPR Tolak Cagub BI

Mantan Presiden RI ke-5, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, pada hari Rabu 19 Maret 2008 di Jakarta, menyatakan pendapatnya terkait dengan penolakan DPR atas dua calon gubernur (cagub) BI, Agus Martowardoyo dan Raden Pardede. Menurut pendapat Ibu Megawati, penolakan DPR atas dua cagub BI tersebut adalah wajar. "Justru aneh kalau DPR tunduk pada kemauan pemerintah," tegasnya.

Karena itu, Mega yakin DPR punya alasan kuat dan bisa dipertanggungjawabkan kepada publik tentang keputusannya menolak dua cagub BI tersebut. Apalagi, persidangan dilaksanakan secara terbuka. "Itu salah satu bentuk fungsi kontrol DPR," ungkapnya. DPR justru harus menolak jika cagub BI itu memang tidak layak. Penolakan tersebut, kata Mega, tidak berhubungan dengan harmonis atau tidaknya hubungan DPR dengan presiden. "Tidak perlu dilebarkan masalahnya," ujarnya.

Justru karena penentuan gubernur BI dianggap sangat krusial, DPR sangat berhati-hati terhadap calon yang diajukan pemerintah. "Jika DPR memang menilai kedua calon tidak layak, penolakan tersebut wajar. Ini menyangkut masalah yang krusial," tegas putri Bung Karno tersebut.

Mega berharap gubernur BI terpilih nanti memiliki pengalaman dan kredibilitas di bidang keuangan, perbankan, serta ekonomi, tidak asal punya pengalaman perbankan atau pernah mengurus masalah moneter. Tapi, rekam jejak yang baik dan kapasitasnya harus benar-benar teruji secara baik.

Pemerintah juga tidak perlu memaksakan calon dari luar BI. Jika tidak bisa menemukan calon yang mumpuni dari luar, tidak ada salahnya mencalonkan kandidat dari internal BI. "Yang penting kredibilitas dan seberapa jauh pengalaman yang dimiliki," kata istri Taufiq Kiemas tersebut.

Dia meminta agar pemerintah tidak mengulur-ulur lagi memasukkan nama calon gubernur BI ke DPR. Sebab, posisi gubernur BI sangat berpengaruh terhadap perekonomian. Jika dibiarkan lama mengambang, hal itu bisa mengganggu stabilitas ekonomi.