Gus Dur: Upaya Jegal Mega

Jawa Pos, Jumat, 13 Apr 2007,

Gus Dur: Ada Upaya Jegal Mega

Dipaparkan di Hadapan Parlemen Eropa-Asia

JAKARTA - Di hadapan 12 perwakilan anggota parlemen Eropa-Asia, Ketua Umum Dewan Syura DPP PKB Abdurrahman Wahid kembali melontarkan wacana tebang pilih dalam upaya penegakan hukum nasional. Gus Dur meminta pemerintah segera sadar diri dan menghentikan cara-cara berpolitik yang tidak adil tersebut.

Gus Dur menilai saat ini terdapat upaya politik sistematis untuk menjegal Megawati Soekarnoputri dalam konstalasi politik di Pilpres 2009. Menurut Gus Dur, langkah sistematis itu memang sengaja diarahkan kepada orang dekat Megawati untuk memperburuk nama dan citra kepemimpinannya.

"Ini dilakukan supaya nama Mega ditolak masyarakat saat pilpres," katanya di Kantor DPP PKB, Jalan Kalibata, Jakarta, kemarin. Padahal, lanjut Gus Dur, cara-cara semacam itu sangat bertentangan dengan karakter berpolitik seorang demokrat. "Seorang demokrat sejati ya tidak begitu caranya," ujar mantan ketua umum PB NU itu.

Sejumlah tokoh PDIP, seperti Sekjen PDIP Pramono Anung, beberapa waktu lalu juga berkomentar merasa diperlakukan tebang pilih dalam proses penegakan hukum. Ini karena sejumlah mantan menteri di era Megawati kini sedang diusut. Di antaranya mantan Menteri Departemen Kelautan dan Perikanan Rokhmin Dahuri yang diusut kasus aliran dana non bujeter, mantan Kepala BKPM Theo Toemion yang dipidana dalam kasus korupsi promosi investasi dan mantan Menag Said Agil Almunawar yang dipenjara dalam kasus korupsi DAU.

Menanggapi pernyataan Gus Dur, Juru Bicara Kepresidenan Andi Mallarangeng menegaskan, tudingan tebang pilih itu sama sekali tidak benar. Menurut Andi, di negara ini tidak ada seseorang yang kebal hukum. "Jadi, pernyataan Gus Dur itu tidak tepat," katanya.

Kalaupun yang banyak terkena kasus korupsi adalah pejabat sebelum 2004, itu bukan karena diskenario untuk menjatuhkan citra pemerintahan masa lalu. Andi mengajak melihat SMS masyarakat yang masuk ke SMS center presiden. "Sekitar 95 persen dari pengaduan di SMS presiden adalah korupsi yang terjadi sebelum 2004. Artinya, memang indikasi korupsi sesudah 2004 menurun," jelas Andi.

Andi juga membantah tersangkutnya menteri-menteri di era Mega sebagai upaya menjegal putri Bung Karno itu ke arena Pilpres 2009. Saat ini, kata Andi, presiden fokus memikirkan pembangunan dan kinerja pemerintahan. Presiden sama sekali tidak memikirkan persiapan maju di pilpres. (aku/tom)

Lebih Kental Aroma Politiknya

Jawa Pos, Rabu, 11 Apr 2007,

Mega Tak Tahu Terima Dana Rokhmin

Baik dalam Bentuk Batik Rp 10 Juta atau Buku Rp 4,8 Juta

JAKARTA - PDIP menanggapi serius dugaan aliran dana nonbujeter Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) ke sejumlah tokoh kunci partai itu. Kemarin DPP PDIP menggelar rapat khusus untuk membahas isu korupsi yang kini sedang disidik KPK (Komisi Pemberantasn Korupsi) itu.

"Kami yang ada di DPP hanya ingin mengetahui duduk perkara yang sebenarnya," kata Sekjen DPP PDIP Pramono Anung kepada Jawa Pos kemarin. Dia menyampaikan, dalam pertemuan di DPP PDIP Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pengurus pusat telah menerima penjelasan dari Sabam Sirait yang disebut-sebut mendapatkan kucuran dana nonbujeter DKP.

"Kami tadi (kemarin, Red) sudah mendengarkan penjelasan dari Pak Sabam. Intinya, beliau membantah pernah meminta, apalagi sampai menerima uang Rokhmin (dana nonbujeter DKP, Red) itu," ujarnya. Tak hanya itu, DPP PDIP juga akan mengklarifikasi ikut tersangkutnya nama Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri dalam catatan Rokhmin.

Seperti diketahui, dalam catatan Rokhmin Dahuri, mantan menteri DKP yang kini ditahan dengan dugaan penyelewengan dana nonbujeter, terdapat Sabam Sirait, Megawati Soekarnoputri, dan Taufik Kiemas sebagai penerima.

Pramono menjelaskan, Megawati yang ketika itu menjabat presiden RI sama sekali tidak mengetahui adanya aliran-aliran dana nonbujeter DKP kepada dirinya. "Apalagi, kalau disebut-sebut dalam bentuk batik senilai Rp 10 juta, atau buku seharga Rp 4,8 juta, beliau (Megawati, Red) benar-benar tidak tahu," tegasnya.

DPP PDIP memandang pengusutan kasus dana nonbujeter DKP yang melibatkan Rokhmin jauh lebih kental aroma politiknya daripada murni penegakan hukum.

"Rakyat sudah pahamlah. Praktik tebang pilih dalam pemberantasan korupsi di negara ini benar-benar terjadi," ujarnya. Pramono menilai, upaya untuk menjatuhkan kredibilitas PDIP di mata publik kian kuat setelah popularitas dan kepercayaan publik kepada partai moncong putih itu terus menanjak.

Dia lantas menegaskan, DPP PDIP tidak akan menghalang-halangi KPK atau institusi penegak hukum lain yang ingin mengusut dugaan adanya dana yang mengalir kepada sejumlah petinggi PDIP. "Lagipula, Bu Mega, Pak Taufik, dan Pak Sabam tidak terlalu memikirkan isu-isu seperti ini," katanya.

Terkait dugaan adanya aliran dana nonbujeter DKP sebesar Rp 5 miliar ke Komisi III DPR periode 1999-2004 -kader PDIP juga ikut duduk di sana-, Pramono menandaskan bahwa DPP juga segera melakukan proses klarifikasi internal. Penggalian data dan informasi terhadap kader-kader PDIP itu bakal dilakukan pengurus DPP. "Apa yang sebenarnya terjadi nanti harus diungkap kepada publik. Biar semua jelas," tandasnya. (pri)