Posko Ibu dan Anak: "Ibu Cerdas Anak Sehat"

Bersamaan dengan peluncuran 'PDIP Rumah Perempuan' (25 Agustus 2008), Ketua Umun DPP Megawati juga meluncurkan 'Posko Ibu dan Anak' dengan moto 'Ibu Cerdas Anak Sehat'

Dalam acara bertema “Bangkit Kepemimpinan Perempuan Indonesia” itu, Puan meminta kepada semua DPD dan DPC agar membuat balai ibu dan anak sehingga slogan “Ibu Cerdas, Anak Sehat” akan tercapai.

“PDIP akan membangun Posko Ibu dan Anak di seluruh Indonesia. Berdasarkan data demografi, jumlah pemilih perempuan mencapai kurang lebih 77,5 juta jiwa atau setara dengan 50,2 persen dari total pemilih,” kata Mega saat peluncuran di Kantor DPP PDIP, Jl Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (25/8/2008).

Sebagai konsekuensinya, kata Megawati, perempuan Indonesia memiliki posisi strategis untuk diperebutkan suaranya. Namun, posisi strategis perempuan itu tidak sebanding dengan kondisi kehidupan perempuan yang masih memprihatinkan di berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan dan ekonomi. "Belum lagi fenomena kekerasan di dalam keluarga terhadap anak dan ibu seperti kekerasan seksual dan perdagangan perempuan serta anak," katanya.

Puan Maharani yang menangani program ini mengatakan, PDIP membuka peluang seluas-luasnya kepada perempuan untuk berkiprah di berbagai bidang. Dengan program ini, lanjutnya, PDIP semakin mengokohkan diri sebagai rumah besar bagi kaum nasionalis. PDIP sebagai partai yang menjunjung tinggi pluralisme, tidak akan membedakan ras, suku, jenis kelamin, profesi maupun keyakinan.

Baitul Muslimin memenangkan PDIP dan Megawati

Ketua Umum Baitul Muslimin Prof Hamka Haq mengatakan Baitul Muslimin siap memenangkan PDIP dan Megawati Soekarnoputri sebagai presiden dalam Pemilu 2009.

Hal itu diungkapkan da-lam Rapat Kerja Nasional Baitul Muslimin yang dibuka di Kantor DPP PDIP, Jakarta Selatan. Raker-nas itu bertujuan untuk menyukseskan PDIP dalam pemilu.

Ketua Dewan Pembina Baitul Muslimin PDIP Taufiq Kiemas yang membuka rakernas menyatakan kerja keras perlu dilakukan Baitul Muslimin. PDIP, diakui Taufik Kiemas, tidak akan sebesar pada saat ini jika tidak didukung Baitul Muslimin, termasuk dalam pilpres mendatang.

Taufiq Kiemas menyatakan pada anggota rakernas keberadaan Baitul Muslimin, merupakan kebutuhan masyarakat. Selain itu, Baitul Muslimin diakui dibentuk untuk memperbaiki citra PDIP yang hingga 2006 dinilai sebagai partai preman, partai non islam, partai yang berisi komunis. “Kini citra PDIP sebagai partai kaum nasionalis sudah terbentuk,” kata Taufiq.

PDI Perjuangan "Rumah Perempuan"

Peluncuran 'PDIP Rumah Perempuan'

Sebagai partai yang bertekad untuk merangkul segala potensi bangsa, PDI Perjuangan memberikan keterbukaan ruang yang seluas-luasnya bagi partisipasi kaum perempuan di bidang politik. Peneguhan PDIP sebagai rumahnya kaum perempuan di bidang politik tersebut akan dikukuhkan oleh Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri, dengan meluncurkan secara resmi jati diri partai sebagai “Rumah Perempuan”, Senin (25 Agustus 2008).

PDIP mencanangkan diri sebagai ‘Rumah Perempuan’. PDIP menyadari bahwa sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia tidak lepas dari kepeloporan perempuan dan energi itulah yang akan membawa PDIP menjadi pemenang pemilu 2009. Bahkan, Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa PDIP adalah partai yang terbuka untuk kaum perempuan.

Megawati juga akan membuka secara resmi pembekalan kader perempuan yang merupakan caleg perempuan yang diusung PDIP dalam pemilu legislatif 2009, dan memberikan pengarahan kepada para peserta pembekalan kader tersebut. Acara yang dihelat secara bersamaan pukul 10.00-12.00 WIB, di Sekretariat DPP PDIP Jl Lenteng Agung No 99, Jakarta.

“Peluncuran secara resmi ‘Rumah Perempuan’ oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Hj Megawati Soekarnoputri ini, merupakan wujud dari penegasan dan penyikapan secara politik bahwa PDI Perjuangan adalah partai politik yang memberikan ruang yang sangat luas bagi kaum perempuan di bidang politik dan kemasyarakatan, dengan prinsip kesetaraan gender. Acara ini dihadiri oleh para kader perempuan PDI Perjuangan.

Menurut Megawati, PDIP selalu membuka diri kepada kaum perempuan untuk bergabung dan mengembangkan pemikirannya demi kemajuan bangsa dan negara. Karena itu juga, PDIP juga berkewajiban memberikan pembekalan agar setiap perempuan yang bergabung bisa melakukan sosialisasi kepada masyatakat. “Perempuan yang cerdas akan membentuk keluarga yang sehat yang berujung pada pembentukan masyarakat yang madani,” kata Megawati.

Megawati menilai, nasib perempuan Indonesia hingga kinimasih masih menjadi kendala dalam pembangunan. Perempuan masih ditempatkan pada kedudukan kelas dua, padahal konstitusi sudah menjamin kesetaraan warga negara baik laki-laki maupun perempuan. “Realitas yang terjadi di masyarakat, amanat konstitusi tersebut belum dilaksanakan secara maksimal,” cetus Megawati.

Dia menambahkan, kaum perempuan juga masih menyumbang penilaian buruk terhadap mereka. Belum ada kesadaran dari perempuan untuk bisa bangkit dan mandiri , sehingga perempuan masih menjadi obyek semata.

“Kaum perempuan harus memperjuangkan kesetaraan gender, bukan lagi jamannya ‘surga manut, neraka katut’,” ujar Megawati.

Program PDIP 'Rumah Perempuan' ini akan ditangani Ketua DPP PDIP bidang Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Puan Maharani. Gagasan ini untuk memberikan kesempatan kepada perempuan untuk aktif di ranah politik. Dengan ke-bangkitan kaum perempuan, diharapkan Indonesia akan menjadi bangsa yang besar dan bermartabat.

Sementara itu, Ketua DPP Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Puan Maharani mengatakan pihak-nya membuka pintu selebar-lebarnya, memfasilitasi semua keinginan dan mendidik kader perempuan untuk berpartisipasi dalam ranah politik yang sedang terbuka lebar di Indonesia. ”Saat ini posisi strategis perempuan tidak sebanding dengan kondisi kehidupan yang masih memprihatinkan. Kondisi memprihatinkan kaum perempuan masih terdapat pada bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Termasuk masalah berbasis gender yang masih marak dialami kaum perempuan. Karena itulah PDIP menekankan pentingnya kaderisasi perempuan didalam partai,” pungkas Puan.

Untuk melanjutkan perjuangan politik, Puan mengungkapkan akan melakukan pembekalan terhadap 120 kader perempuan 25–26 Agustus 2008 di Depok. Pertemuan tersebut akan membahas materi kebijakan pokok partai untuk memenangkan caleg dan capres, strategi pemenangan pemilu, platform, manajeman partai dan kampanye pencarian dana.

Ketua DPP Bidang Informasi dan Komunikasi Ir H Daryatmo Mardiyanto mengatakan acara pembekalan atau pelatihan kader perempuan yang diadakan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat DPP PDIP yang dipimpin Puan Maharani ini akan diikuti oleh seluruh Wakil Ketua bidang Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP se-Indonesia, dan akan dilangsungkan selama dua hari (25-26/8) di Hotel Bumi Wiyata Depok, Margonda, Kota Depok, Jawa Barat.

Ketua DPP PDI Perjuangan bidang Pemberdayaan Perempuan, Puan Maharani, menegaskan bahwa launching secara resmi jati diri PDI Perjuangan sebagai “Rumah Perempuan” oleh Ketua Umum PDIP Megawati merupakan penegasan sikap politik PDI Perjuangan terhadap peran perempuan di bidang politik.

Salah satu langkah konkrit yang akan dilakukan PDIP adalah mendorong penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan APBD dalam perspektif gender yang mendorong kesetaraan warga negara.

Ada JK dan SBY dalam Kontrak Gas

Tangguh Kerugian dari kontrak ekspor gas ke Cina mencapai Rp 350 triliun.

Mantan presiden Megawati Soekarnoputri tak mau disalahkan sendirian dalam kontrak penjualan gas alam cair (LNG) kilang Tangguh, Papua Barat, kepada Republik Rakyat Cina (RRC). Ketua Umum PDI Perjuangan ini mengisyaratkan bahwa kontrak dengan harga jual gas sangat murah itu diputuskan secara kolektif, yaitu dalam rapat Kabinet Gotong Royong pada 2002.

Di dalam kabinet tersebut terdapat Jusuf Kalla sebagai Menko Kesra dan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Menko Polkam. ''Bilang sama Pak JK (Jusuf Kalla) bahwa dia bersama SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) juga ada di situ (kabinet),'' kata Megawati seusai meluncurkan, ''PDIP Rumah Perempuan,'' di Kantor DPP PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (25/8/2008).

Namun, Mega tidak menyampaikan tanggapan lebih lanjut terhadap pernyataan Wapres Jusuf Kalla di Beijing (Cina), Ahad (24/8), mengenai kontrak penjualan LNG Tangguh yang merugikan Indonesia itu. Padahal, Wapres juga menantang DPR seharusnya menyelidiki (melalui hak angket) kontrak LNG ini, karena merupakan kontrak paling berbahaya dan paling jelek dalam sejarah perminyakan Indonesia.

Kontrak ekspor LNG Tangguh untuk Provinsi Fujian, RRC, itu ditandatangani Mega sebagai presiden pada 2002 dengan mematok harga flat yang sangat murah, yaitu 3,3 dolar AS per juta british thermal unit (MMBU) selama 20 tahun (sebagai informasi perbandingan; harga jual Natural Gas ke perusahaan dalam negeri sampai dengan Agustus 2008 sekitar 3.73 USD/mmbtu). Nilai kontrak ini sangat jauh di bawah harga pasaran internasional LNG saat ini, yaitu sekitar 20 dolar AS per MMBU, seperti harga penjualan LNG kilang Bontang ke Jepang.

Wapres juga menjelaskan bahwa Indonesia awalnya mengusulkan kontrak LNG dikaitkan dengan harga minyak. Rumusan atau formulasi ini diterima dan diterapkan di seluruh negara. ''Eh, tiba-tiba untuk kontrak Tangguh ini, kita keluar dari (rumusan) itu,'' katanya.

Awal Februari lalu, Wapres juga mengungkapkan bahwa kontrak tersebut buah dari 'diplomasi dansa' saat Mega berkunjung ke Cina pada Maret 2002. Ketika jamuan makan malam kenegaraan di Balai Rakyat Agung, Beijing, Presiden Cina, Jiang Jemin, secara tak terduga mengajak Mega berdansa diiringi musik orkestra selama dua menit. ''...Dansa-dansa yang berputar-putar sambil jual gas dengan murah,'' katanya.

Wapres membantah tudingan Megawati bahwa dia ikut terlibat menentukan penjualan LNG ke Cina. Meskipun kala itu ia masuk dalam kabinet, tapi tak mengetahui sama sekali perundingannya. ''Saya ulangi, saya tidak tahu apa-apa,'' tegasnya.

Sedangkan anggota Fraksi PDIP DPR, Hasto Kristianto, menilai pernyataan Wapres yang memojokkan Mega itu sangat politis. ''Pernyataan itu, motif politiknya lebih kuat dibanding upaya melakukan perbaikan kebijakan di sektor energi,'' katanya, kemarin.

Daftar Nama 620 Caleg PDI Perjuangan

Puan Kawal Pendaftaran PDIP
Jawa Pos, Selasa, 19 Agustus 2008

Masukkan 620 Caleg DPR

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menjadi parpol pertama yang mendaftarkan caleg DPR-nya ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Partai berlambang banteng bermoncong putih itu mendaftarkan 620 caleg yang tersebar di 77 daerah pemilihan (dapil) dan 33 provinsi.

Caleg PDIP itu didaftarkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Pramono Anung dan Puan Maharani, putri Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Puan juga maju menjadi caleg dari Dapil V Jateng. Selain itu, tampak Sekretaris Fraksi PDIP Ganjar Pranowo dan sejumlah caleg PDIP lainnya. Datang sekitar pukul 11.30, PDIP membawa 33 boks yang berisi data seluruh calegnya.

Pramono menyatakan, caleg laki-laki yang didaftarkan berjumlah 424 calon. Sedangkan wanita mencapai 196 caleg, yang apabila dipersentasekan, memiliki keterwakilan 32 persen. "Lebih dari seribu pelamar mendaftar di PDIP, namun jumlah inilah yang kami anggap layak masuk sebagai caleg," kata Pram -sapaan akrab Pramono Anung- di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta, kemarin (18/8).

Dalam hal komposisi, lanjut Pram, PDIP saat ini condong mengajukan caleg dengan usia di bawah lima puluh tahun. Sebanyak 68 persen dari total caleg berusia produktif, yakni 31 sampai 50 tahun. Sementara caleg "senior" di atas lima puluh tahun hanya 32 persen. Lima puluh persen anggota FPDIP DPR saat ini masih diajukan.

Pram menjamin, nama-nama yang diusung PDIP memiliki kualitas yang sudah tidak perlu diragukan lagi. Selain Puan Maharani, beberapa nama seperti mantan Ketua Komnas HAM Abdul Hakim Garuda Nusantara, Hamid Basaid, dan Zuhairi Misrawi juga masuk di dalamnya.

Tidak luput, beberapa kalangan artis seperti Miing, Rieke Diah Pitaloka, dan Edo Kondologit juga ingin menunjukkan kualitas sebagai caleg. "Para artis yang kami masukkan di sini lebih karena mereka memang lama sebagai anggota kami, bukan sebagai artis semata," jelasnya. Adapun berkas pendaftaran PDIP kemarin diterima langsung oleh Ketua Pokja Tahapan Pencalegan Anggota DPR dan DPRD Endang Sulastri.

Hari ini (19/8) merupakan kesempatan terakhir bagi 37 parpol tingkat nasional lainnya untuk mendaftarkan nama-nama caleg DPR-nya di KPU. Khusus untuk hari terakhir, KPU akan menutup pendaftaran tepat pukul 00.00 WIB. (bay)

PDIP Seriusi Kasus Suap Agus Condro

PDIP Seriusi Suap Condro
Jawa Pos, Rabu, 20 Agustus 2008

Untuk Pemeriksaan, KPK Tunggu Laporan Resmi

Pernyataan Agus Condro Prayitno yang mengaku menerima uang Rp 500 juta usai pemilihan deputi gubernur senior Bank Indonesia (BI) 2004 terus menjadi polemik. Kini, bukan hanya dia yang menjadi sorotan, tapi juga Ketua Komisi IX DPR (periode 1999-2004) Emir Moeis.

Bukan tidak mungkin Emir akan dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lebih awal. Sebab, Agus Condro menyebutkan bahwa uang itu diserahkan oleh rekannya, Dudhie Makmun Murod, di ruang kerja Emir.

''Ya, saya baca di media, ada informasi transaksi diserahkan di ruang kerja beliau (Emir Moeis, Red). Posisi beliau saat itu kan strategis, sebagai ketua komisi IX. Jadi, sangat mungkin dipanggil. Tapi, jangan berandai-andai. Belum ada laporan resmi,'' ujar Penasihat KPK Abdullah Hehamahua kemarin (19/8/2008).

Meski demikian, kata dia, KPK tidak akan terburu-buru memeriksa Emir sebelum ada laporan resmi dari Agus Condro. ''Intinya, kalau sudah ada laporan resmi, kami bisa memanggil semua nama yang disebut oleh pelapor. Apakah ada suap saat pemilihan dewan gubernur senior BI itu,'' ungkapnya.

Sebagaimana diberitakan, anggota Komisi IX DPR periode 1999-2004 Agus Condro mengaku menerima uang Rp 500 juta setelah pemilihan dewan gubernur senior (DGS) BI pada Juni 2004. Saat itu, Miranda Goeltom menang telak atas dua pesaingnya, yakni Budi Rochadi dan Hartadi A. Sarwono.

Menurut anggota dewan dari PDIP itu, pengakuan tersebut juga pernah dia sampaikan saat dirinya diperiksa KPK pada 4 Juli dan 8 Juli lalu. Hanya, waktu itu, dirinya diperiksa sebagai saksi atas kasus aliran dana BI ke DPR dengan tersangka Hamka Yandhu.

Menurut data koran ini, saat pemilihan DGS, di antara 56 anggota komisi IX, Miranda mendapat dukungan 41 suara. Dua pesaingnya, Budi Rochadi dan Hartadi Sarwono, masing-masing mendapat 12 suara dan 1 suara. Dua suara lainnya abstain.

Terpilihnya Miranda kala itu dinilai sebagai balas jasa kepada perempuan energik tersebut yang setahun sebelumnya kalah dalam pemilihan gubernur BI melawan Burhanuddin Abdullah. Saat rapat paripurna DPR pada 21 Juni 2004 dengan agenda pengukuhan Miranda sebagai DGS BI, keputusan juga tidak diambil secara aklamasi karena ada penolakan dari Fraksi PAN. Miranda juga tidak hadir karena pergi ke luar negeri.

Seorang mantan anggota Komisi IX DPR kepada koran ini mengatakan, suara Miranda saat itu memang didominasi oleh Partai Golkar dan PDIP. Sebelum pemilihan, Ketua Umum Partai Golkar (saat itu) Akbar Tandjung memberikan wejangan kepada kadernya di komisi IX agar mempertimbangkan memilih Miranda karena dianggap loyal kepada Golkar. Sedangkan dari PDIP, instruksi memilih Miranda datang dari Ketua Fraksi Tjahjo Kumolo.

Tapi, mengapa kini Agus Condro mengungkap masalah itu kepada publik? ''Agus Condro itu dekat Laksamana Sukardi dan Roy B.B. Janis (dua mantan politisi PDIP yang kini mendirikan PDP, Red). Jadi, KPK harus hati-hati. Sebab, ada unsur politisnya,'' paparnya.

Saat dikonfirmasi, Emir yang kini menjadi anggota Komisi XI DPR enggan berkomentar lebih jauh. ''Ada-ada saja,'' katanya singkat.

Sementara itu, Tjahjo Kumolo mengakui, sebagai pimpinan, dirinya memiliki hak untuk memberikan arah sikap politik fraksi kepada seluruh anggotanya. Tapi, menurut dia, tidak pernah ada konsekuensi materiil dari setiap instruksinya itu.

''Setiap pemilihan hakim agung, panglima TNI, Kapolri, gubernur BI, atau yang lainnya, saya selalu menginstruksikan secara langsung garis fraksi. Tapi, saya tidak pernah menjanjikan apa pun, misalnya, memberikan uang kepada anggota fraksi,'' jelas Tjahjo yang kembali menjadi ketua Fraksi PDIP di DPR periode 2004-2009 itu.

Menyangkut berkembangnya pengakuan Agus Condro, Tjahjo menyebut hal itu sebagai hak pribadi yang bersangkutan. Dia sendiri mengaku belum menerima konfirmasi langsung dari Agus Condro yang saat ini duduk di komisi II.

''Pengakuan Agus Condro itu hak dia. Saya sudah mencoba menghubungi lewat SMS dan telepon, tapi tidak diangkat. Saya katakan (lewat SMS, Red), Anda harus jujur menerima dari siapa? Sayangnya, sampai saat ini belum dibalas,'' katanya.

Apakah Agus Condro tetap menjadi caleg dari PDIP untuk Pemilu 2009? ''Sampai sekarang, Agus masih dicalonkan sebagai caleg PDIP,'' jawab Tjahjo. Menurut dia, PDIP tetap berpegang pada asas praduga tak bersalah. Adanya anggota partai yang dipanggil KPK, termasuk Agus Condro, masih dalam kapasitas saksi.

''Kan tidak ada kesalahan mereka. Keputusan hukum dari aparat hukum, misalnya KPK, juga tidak ada. Kalau cuma dimintai keterangan dari KPK sebagai saksi, ya wajar-wajar saja,'' ungkapnya.

Meski begitu, Tjahjo meminta Agus Condro menyampaikan fakta-fakta secara jujur kepada KPK. Apalagi, pengakuan Agus Condro itu baru sebatas disampaikan kepada KPK dan media. Karena itu, imbuh Tjahjo, fraksi sudah memutuskan untuk membuat surat panggilan kepada Agus Condro.

''Suratnya tengah kami siapkan. Kalau memang benar ada yang menerima duit, silakan KPK mengusut,'' tegasnya. Dengan mendapatkan keterangan langsung dari Agus Condro, Tjahjo berharap persoalan itu bisa segera klir.

''Supaya kami menanggapinya juga enak. Soalnya, sejauh ini, yang merasa menerima kan dia saja, yang lain tidak. Emir (Emir Moeis, anggota FPDIP yang menjadi ketua Komisi IX DPR periode 1999-2004, Red) dan Murod (Dudhie Makmun Murod, anggota FPDIP yang duduk di Komisi IX DPR periode 1999-2004, Red) sudah membantah menerima uang,'' ujarnya.

Tjahjo menambahkan, dirinya siap jika sewaktu-sewaktu dimintai keterangan KPK. ''Kalau saya dipanggil KPK sebagai saksi, saya siap,'' tandasnya.

KPK Tunggu Keterangan Resmi

KPK bersikap hati-hati terhadap pernyataan anggota Komisi IX DPR Periode 1999-2004 Agus Condro. Lembaga pemberantas korupsi itu menunggu laporan resmi Condro sebelum melangkah lebih jauh.

Menurut KPK, pernyataan Condro bahwa dirinya pernah menerima uang Rp 500 juta setelah pemilihan deputi senior gubernur Bank Indonesia (BI) pada 2005 itu bukan pelaporan dan tidak bisa ditindaklanjuti. Sebab, keterangan kader PDIP kepada media tersebut bersifat tidak resmi. Keterangan itu juga tidak terangkum dalam berita acara pemeriksaan (BAP) yang dimiliki KPK ketika memeriksa Condro pada 4 Juli dan 8 Juli lalu.

''Apa yang mendasari KPK untuk bergerak jika tak ada laporan? Toh, kami juga belum menerima mobil dan uang Rp 500 juta yang disampaikan Agus Condro tersebut,'' ujar Juru Bicara KPK Johan Budi S.P. di Kantor KPK, Jalan Rasuna Said, kemarin.

Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan M. Jasin menekankan bahwa keterangan Condro akan menyulitkan penyidikan KPK. Namun, pernyataan itu akan disikapi sebagai informasi awal. ''Anda juga tahu kan kalau berita di media itu tidak bisa di-BAP?'' ujarnya.

Makna 17 Agustus 1945

Ketua Umum Megawati Soekarnoputri:
Esensi dan Makna 17 Agustus 1945 Jauh Lebih Penting

Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri berharap semangat kemerdekaan tetap selalu hidup dalam hati seluruh rakyat Indonesia, sepanjang tahun."Kita harus meneruskan cita-cita kemerdekaan ini, dan menghayati tentang maksud kemerdekaan," ujarnya di kantor Sekretariat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan setelah upacara peringatan HUT RI ke 63, Minggu (17/8/2008).

Lebih jauh, Ibu Megawati menjelaskan, bangsa Indonesia memiliki berbagai hal yang diperlukan oleh sebuah bangsa yang besar untuk segera bangkit. "Kita memiliki harga diri, semangat untuk berjuang dan memiliki dedikasi yang tinggi. Itu sebetulnya modal utama untuk kita dapat tetap bangkit jika kita tetap bekerja keras, dan bersatu," jelasnya. Tanpa itu, imbuh Ketua Umum Megawati, kita akan kehilangan arah dan identitas diri sebagai bangsa. "Suatu Negara hanya akan dapat eksis jika bangsanya memahami makna dari kemerdekaan itu sendiri,".

"Kalau kita sendiri tidak menghargai pahlawan-pahlawan kita, kita akan tidak punya identitas diri, tidak punya jati diri. Lalu kita mau kemana? Menurut saya, itu maknanya. Jauh lebih dalam ketimbang tahun 2009 nanti," imbuh pencetus Pancasila 1 Juni 1945 ini. Ketua Umum Megawati Soekarnoputri pun menegaskan, memperingati HUT Proklamasi Kemerdekaan bukan berarti harus hadir dan mengikuti segala agenda seremonial. Makna dan penghayatannya yang justru jauh lebih penting. "Buat saya, 17 Agustus itu ada di hati kita. Itu bisa saat kita di mana saja, tidak hanya upacara bendera di Istana Merdeka saja. Seperti sekarang, saya berada di rumahnya PDI Perjuangan. Yang paling penting adalah maknanya," pungkas Ketua Umum Megawati mengenai esensi peringatan HUT RI.

Sementara itu menurut Ketua Dewan Pertimbangan Pusat (Deperpu) Partai, HM Taufiq Kiemas, memperingati HUT Kemerdekaan RI di mana saja adalah sama, tidak mengurangi rasa khidmat. Demikian disampaikan Ketua Dewan Pertimbangan Pusat (Deperpu) Partai, HM Taufiq Kiemas, sesaat setelah upacara bendera peringatan HUT di DPP PDI Perjuangan usai. Baginya, memperingati HUT Kemerdekaan berada di tengah-tangah rakyat lebih memiliki arti. "Bolehlah kita bercampur dengan orang-orang yang kalah kan lebih bagus, kan selama ini rakyat yang kalah, jadi kita hibur lah mereka. Dibandingkan bercampur dengan orang yang 'menang'," ujarnya dengan santai.

Zuhairi Misrawi Caleg PDI Perjuangan

Intelektual muda NU Zuhairi Misrawi akhirnya memutuskan untuk menjadi caleg dari PDI Perjuangan. Zuhairi mendapat nomor urut dua dari dapil Jatim X yang meliputi Sumenep, Pamekasan, Sampang, dan Bangkalan. Zuhairi aktif di salah satu under bow PDI Perjuangan dua tahun lalu, yaitu Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi). Di sayap partai yang hadir untuk merangkul pemilih muslim itu, Zuhairi selaku ketua bidang hubungan antaragama.

Apa yang memotivasi bergabung dengan PDI Perjuangan? ''Saya merasa lebih nyaman bila pemikiran para pendiri NU mengenai NKRI, Pancasila, kebinekaan, dan toleransi diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa politik melalui PDI Perjuangan,'' jawab pria kelahiran Sumenep, Madura, 5 Februari 1977, itu.Menurut Zuhairi, kemerdekaan Indonesia tidak terlepas dari dukungan kelompok muslim. Sebaliknya, PDI Perjuangan sebagai salah satu partai yang konsisten mengawal NKRI dan Pancasila juga harus diperhitungkan komunitas muslim Indonesia.''Bagi saya, PDIP tempat terbaik untuk menyalurkan pemikiran-pemikiran kebangsaan dan keberagaman,'' tegas alumnus Universitas Al Azhar, Mesir, 1995 itu.

Putra pasangan Misrawi dan Ruqayyah itu hingga kini telah menulis sejumlah buku. Misalnya, Doktrin Islam Progresif: Memahami Islam sebagai Agama Rahmat (Mei 2004), Ibnu Rusyd, Gerbang Pencerahan Timur dan Barat (Juni 2007), dan Al-Qur'an Kitab Toleransi Inklusivisme, Pluralisme, dan Multikulturalisme (2008).

Loyalitas Pemilih PDIP Tertinggi

PDI Perjuangan dan Partai Golkar diperkirakan masih memiliki suara signifikan dalam Pemilu 2009. Hasil survei nasional terbaru Indonesian Research and Development Institute (IRDI) menyatakan, dua partai pemenang Pemilu 2004 tersebut memiliki pemilih dengan loyalitas tertinggi.''Komposisi pemilih kedua partai itu cenderung tidak akan banyak berubah seperti 2004,'' ujar Direktur IRDI Dr Notrida Mandic saat mempresentasikan hasil survei lembaganya di Hotel Millenium, Jakarta, kemarin (31/7/2008).

Menurut dia, loyalitas para pemilih tersebut merupakan modal utama PDIP dan Golkar untuk mempertahankan kemenangan mereka. Dia mengungkapkan, dari riset lembaganya, pemilih PDIP pada Pemilu 2004 yang menyatakan tak akan mengubah pilihan pada 2009 mencapai 80,7 persen. Menyusul tipis di belakangnya pemilih Golkar 79,2 persen. Selanjutnya, PKS dengan loyalitas pemilih 78,2 persen, PKB (66,9 persen), PPP (66,2 persen), dan PAN (54,2 persen). ''Loyalitas Demokrat paling rendah,'' ujar wanita yang memegang gelar doktor ilmu politik tersebut.

Di antara tujuh partai pemenang Pemilu 2004, kesetiaan pemilih partai pemerintah yang didirikan SBY tersebut hanya 44,3 persen. ''Itu peringatan buat Demokrat,'' ujarnya.Menurut dia, penilaian terhadap kinerja pemerintahan terakhir sedikit banyak turut memengaruhi perolehan suara partai. Survei nasional tersebut dilaksanakan pada 5-12 Juli 2008. Dengan tingkat kepercayaan 95 persen, penelitian itu melibatkan 2.600 responden yang dipilih di 33 provinsi secara proporsional. ''Ini survei politik dengan responden terbesar di Indonesia,'' tegas Notrida.

Posisi pemilih paling loyal yang diraih PDIP dan Golkar dalam survei IRDI itu memantapkan posisi keduanya sebagai pemenang Pemilu 2009. Dengan asumsi pemilu dilaksanakan saat ini, partai pimpinan Megawati Soekarnoputri tersebut berhasil duduk di posisi puncak dengan 26,3 persen pemilih. Disusul Golkar dengan 24,6 persen. Di sisi lain, meski memiliki tingkat loyalitas pemilih terendah, Demokrat ternyata masih berada di posisi ketiga pemilih terbesar, yaitu 11,2 persen. Diikuti berturut-turut, PKS (9,1 persen), PKB (5,3 persen), PPP (4,2 persen), dan PAN (3,2 persen).''

Sejauh ini, PDIP menang karena berhasil memanfaatkan kesulitan masyarakat dengan mengampanyekan partainya sebagai partai wong cilik,'' jelas Notrida. Hal itu, kata dia, sangat tampak dalam materi kampanye Megawati di beberapa daerah belakangan ini.Perkiraan urutan partai pemenang Pemilu 2009 tersebut hampir senada dengan hasil survei sejumlah lembaga lain. Misalnya, Indo Barometer yang baru melansir penelitiannya sekitar pertengahan Juli lalu. Berdasar penelitian Indo Barometer yang dilakukan Juni 2008 itu, partai berlambang banteng moncong putih tersebut juga memimpin dengan 23,8 persen. Berturut-turut berikutnya, Partai Golkar (12 persen), Partai Demokrat (9,6 persen), PKB (7,4 persen), PAN (3,5 persen), dan PPP (1,6 persen). (dyn/tof)

Sumber: Jawa Pos, Jum'at, 01 Agustus 2008