WEBSITE PDI PERJUANGAN

The Pioneer of PDI Perjuangan News & The Voice of PDI Perjuangan. Website PDI Perjuangan, Blog PDI Perjuangan, Portal PDI Perjuangan, Situs PDI Perjuangan, Group PDI Perjuangan, Milis PDI Perjuangan, Mailing List PDI Perjuangan, Wiki PDI Perjuangan, Underbow PDI Perjuangan, Ormas PDI Perjuangan, Organisasi Sayap PDI Perjuangan.

Name:
Location: NEGARA KESATUAN, REPUBLIK INDONESIA, Indonesia

admint.pdiperjuangan@googlemail.com

Kirimkan Berita dan Foto Dari DPC/DPD Anda ke: admint.pdiperjuangan@googlemail.com. Berita yang menarik akan dimuat di website ini.

Wednesday, April 25, 2007

Supported Links !

  • Kumpulan Website PDI Perjuangan
  • JOIN MAILING LIST PDI PERJUANGAN 28
  • PDIP Tak Akui SBY

    PDIP Tak Akui SBY

    Sebagai Tokoh Antikorupsi
    Jawapos, Senin, 23 Apr 2007

    JAKARTA - PKS melalui miladnya yang ke-9 di Jakarta pekan lalu menganugerahi Presiden SBY gelar tokoh pemberantasan korupsi. Namun, PDIP selaku partai oposisi dengan tegas menilai presiden belum layak menerima predikat prestisius tersebut. "Kami sangat menyesalkan SBY yang berani menerima anugerah itu. Padahal, lantai istana sudah jelas-jelas kotor," kata Ketua DPP PDIP Bidang Hukum dan HAM Firman Djayadaeli kepada Jawa pos kemarin.

    Dia memberi contoh seputar polemik yang melibatkan Menkum HAM Hamid Awaluddin, Mensesneg Yusril Ihza Mahendra, dan Ketua PPATK Yunus Husein dalam kasus dana milik Tommy Soeharto sebesar USD 10 juta (sekitar Rp 91 miliar) di BNP Paribas, London. "Ironisnya, presiden seperti sengaja mengambangkan persoalan penting yang mengindikasikan terjadinya KKN di dalam istana sendiri," ujarnya.

    Sikap presiden yang tidak jelas akhirnya menurun kepada KPK, kepolisian, dan kejaksaan yang terkesan sungkan-sungkan menuntaskan kasus tersebut. "Ini bukti konkret lemahnya komitmen presiden dan adanya fenomena tebang pilih dalam pemberantasan korupsi," tegasnya.

    Menurut pandangan PDIP, lanjut Firman, presiden belum terlihat mengambil peran yang signifikan dalam upaya pemberantasan korupsi.Firman menyebutkan banyak kasus korupsi di Indonesia yang melibatkan konglomerat besar dan politisi kuat tidak terselesaikan secara tuntas.

    Bahkan, mayoritas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mengindikasikan terjadinya korupsi di tubuh sejumlah departemen ternyata belum ditindaklanjuti. "Para pengusaha yang terkait kasus BLBI malah mendapat karpet merah di istana.

    Jadi, atas dasar apa klaim tokoh pemberantasan korupsi itu," sindirnya. Menurut dia, pemerintahan SBY belum mampu menampilkan wajah penegakan hukum -terutama pemberantasan korupsi- yang benar-benar konkret.

    Kalaupun SBY telah membuka izin pemeriksaan terhadap kepala daerah yang tersangkut korupsi, imbuh Firman, tidak pernah ada progress report yang disampaikannya secara terbuka. "Semua tak lebih dari politik tebar pesona.

    Seakan-akan, pemerintah sudah pro-pemberantasan korupsi, padahal masih jauh dari yang diharapkan publik," tandasnya. Dia menilai, penganugerahan gelar tokoh pemberantasan korupsi kepada SBY dipenuhi subjektivitas politik. "Kami benar-benar kecewa. Permasalahan serius bangsa dijadikan komoditas politik yang penuh retorika begini," ujarnya. (pri)

    Labels:

    Supported Links !

  • Kumpulan Website PDI Perjuangan
  • JOIN MAILING LIST PDI PERJUANGAN 28
  • Reshuffle SBY Ciptakan Instabilitas

    Waktu Dua Minggu Ciptakan Instabilitas

    PDIP Kritik SBY soal Reshuffle
    Jawapos, Minggu, 22 Apr 2007

    JAKARTA - Janji Presiden SBY mengumumkan reshuffle kabinet pada awal Mei dikritik kelompok oposisi, PDIP. Persoalannya bukan pada agenda reshuffle, melainkan karena SBY telah menciptakan waktu penantian dua minggu yang bisa memunculkan instabilitas kabinet. Sebagai pemimpin tertinggi eksekutif di negara yang menganut sistem presidensiil, pernyataan presiden itu dikhawatirkan hanya mengakselerasi persoalan kabinet. "Kalau mau reshuffle, langsung saja reshuffle.

    Jangan bermain-main lagi dengan wacana," kata Sekjen PDIP Pramono Anung kemarin.Dia sangat menyesalkan langkah SBY yang dengan sengaja membuka waktu pengumuman reshuffle kabinet kepada publik. Dia menilai langkah itu bisa menimbulkan kekisruhan di internal Kabinet Indonesia Bersatu. Sebab, spekulasi-spekulasi politik terkait menteri yang akan di-reshuffle, termasuk penggantinya, bakal memengaruhi kinerja pemerintahan.Dari isu-isu yang dihimpun Jawa Pos, nama-nama yang disebut-sebut akan diganti adalah Mendagri M. Ma’ruf, Menhan Juwono Sudarsono, Menkominfo Sofyan Djalil, Menteri BUMN Sugiharto, Menkum HAM Hamid Awaluddin, Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Saifullah Yusuf, dan Menteri Perhubungan Hatta Radjasa."Kasihan juga melihat menteri-menteri yang terpetakan akan di-reshuffle itu.

    Tidak mungkin mereka bisa bekerja lagi dengan tenang dalam dua minggu mendatang ini," komentar Pramono. Menurut orang dekat Mega itu, waktu dua minggu tidak bisa disepelekan begitu saja bila dihubungkan dengan kelangsungan roda pemerintahan. "Banyak sekali tugas dan agenda penting yang harus dilakukan para menteri itu," ujarnya. Cara SBY mengumumkan kabinet dinilai hanya memberi tambahan beban kepada para menteri. "Presiden seharusnya banyak belajar.

    Bergulirnya isu reshuffle saja telah menimbulkan efek yang tidak kecil. Apalagi, bila presiden sendiri yang menjadi penyebar wacana sensitif ini," tandasnya.Dihubungi terpisah, mantan Ketua DPR Akbar Tandjung menilai setiap kebijakan yang diputuskan presiden tentu didasarkan pertimbangan politik yang relatif matang. Dalam konteks reshuffle episode kedua ini, Akbar memandang presiden tengah berusaha secermat mungkin menghindari dampak politik masif akibat reshuffle."

    Alasan itulah yang tampaknya menjadi latar belakang rencana presiden me-reshuffle kabinetnya secara terbatas," katanya. Mantan ketua umum DPP Partai Golkar itu juga mengatakan bahwa pertimbangan serupa diambil presiden saat me-reshuffle kabinet Indonesia Bersatu edisi pertama. "Saya tidak bermaksud mengatakan presiden tidak berani ambil risiko, tapi memang dia berusaha menghindari risiko politik terkecil sekalipun," ujarnya. Apakah reshuffle terbatas itu akan berimplikasi luas terhadap perbaikan kinerja pemerintah? "Opini masyarakat memang menghendaki dilakukannya perombakan kabinet secara signifikan, bukan parsial," katanya.

    Akbar meminta Presiden SBY menggunakan momentum reshuffle episode kedua ini untuk mengevaluasi komposisi dan kualitas anggota kabinet. Jika tidak dilakukan secara komprehensif, lanjut Akbar, dikhawatirkan evaluasi dan reshuffle tidak memberikan jaminan kuat terhadap tingkat keberhasilan kinerja pemerintahan. Jika reshuffle terbatas tetap dilakukan, lanjut Akbar, tingkat akseptabilitas pemerintah terhadap masyarakat makin berkurang. "Rating dan popularitas presiden akan menurun. Itu berpengaruh terhadap perilaku electoral masyarakat," katanya.

    Jika kecenderungan itu terus berlanjut, lanjut dia, masyarakat mulai mencari figur pemimpin alternatif lain. Politikus senior itu menyarankan presiden tidak segan-segan melakukan gebrakan politik dengan menata ulang struktur kabinetnya. "Seharusnya beliau berani dengan segala risiko. Sebab, presiden sekarang mendapat dukungan luas dari masyarakat. Jadi, tak perlu ragu-ragu," katanya. (pri/aku)

    Labels:

    Supported Links !

  • Kumpulan Website PDI Perjuangan
  • JOIN MAILING LIST PDI PERJUANGAN 28
  • Wayan Sudirta Bacagub Bali

    Wayan Diusulkan lewat PDIP

    Jawa Pos, Minggu, 22 Apr 2007

    JAKARTA - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) I Wayan Sudirta sudah bulat untuk maju jadi gubernur Bali. Keseriusan itu dibuktikan dengan makin intensifnya dia terjun ke masyarakat."Tak mungkin saya menolak aspirasi dan desakan masyarakat," jelasnya. Berbagai komponen masyarakat, baik politisi, akademisi, aktivis LSM, tokoh adat, agamawan, maupun budayawan, meminta mantan pengacara ICW dan LBH itu maju dalam ajang pemilihan gubernur (pilgub).

    Dukungan juga diberikan rekan-rekan Wayan di DPD. Lalu, dari partai mana Wayan mau maju? "Teman-teman dan masyarakat yang menemui saya minta agar maju lewat pintu PDIP," jawabnya.Selama ini, kaki politik dan jaringan Wayan adalah Kordem (Koalisi Organisasi Nonpemerintah dan Eksponen Masyarakat untuk Demokrasi). Uniknya, banyak tokoh politik dan pejabat pemerintah yang masuk Kordem.

    Mereka adalah bupati, wakil bupati, ketua DPRD, dan sejumlah ketua cabang PDIP di Bali."Jadi, wajar jika Pak Wayan diminta masuk lewat PDIP," ujar Ketua Kordem Nyoman Sunarta. Sebab, hubungan sosiologis antara Wayan dan pengurus PDIP terjalin sejak lama. Apalagi, sejumlah elite PDIP di Bali dan pusat secara terang-terangan mendukung Wayan. Menurut Sunarta, dalam Kordem yang dideklarasikan pada 23 Juli 2003 itu, sebenarnya tidak hanya pengurus dan kader PDIP. Tetapi, juga elite politik dari Golkar, PNBK, PKPB, PKPI, PNI Marhenis, Partai Demokrat, dan lain-lain. "Tapi, mereka duduk secara pribadi, tidak mewakili dan tidak membawa bendera partainya," jelasnya. (adb)

    Labels:

    Friday, April 13, 2007

    Supported Links !

  • Kumpulan Website PDI Perjuangan
  • JOIN MAILING LIST PDI PERJUANGAN 28
  • Gus Dur: Upaya Jegal Mega

    Jawa Pos, Jumat, 13 Apr 2007,

    Gus Dur: Ada Upaya Jegal Mega

    Dipaparkan di Hadapan Parlemen Eropa-Asia


    JAKARTA - Di hadapan 12 perwakilan anggota parlemen Eropa-Asia, Ketua Umum Dewan Syura DPP PKB Abdurrahman Wahid kembali melontarkan wacana tebang pilih dalam upaya penegakan hukum nasional. Gus Dur meminta pemerintah segera sadar diri dan menghentikan cara-cara berpolitik yang tidak adil tersebut.

    Gus Dur menilai saat ini terdapat upaya politik sistematis untuk menjegal Megawati Soekarnoputri dalam konstalasi politik di Pilpres 2009. Menurut Gus Dur, langkah sistematis itu memang sengaja diarahkan kepada orang dekat Megawati untuk memperburuk nama dan citra kepemimpinannya.

    "Ini dilakukan supaya nama Mega ditolak masyarakat saat pilpres," katanya di Kantor DPP PKB, Jalan Kalibata, Jakarta, kemarin. Padahal, lanjut Gus Dur, cara-cara semacam itu sangat bertentangan dengan karakter berpolitik seorang demokrat. "Seorang demokrat sejati ya tidak begitu caranya," ujar mantan ketua umum PB NU itu.

    Sejumlah tokoh PDIP, seperti Sekjen PDIP Pramono Anung, beberapa waktu lalu juga berkomentar merasa diperlakukan tebang pilih dalam proses penegakan hukum. Ini karena sejumlah mantan menteri di era Megawati kini sedang diusut. Di antaranya mantan Menteri Departemen Kelautan dan Perikanan Rokhmin Dahuri yang diusut kasus aliran dana non bujeter, mantan Kepala BKPM Theo Toemion yang dipidana dalam kasus korupsi promosi investasi dan mantan Menag Said Agil Almunawar yang dipenjara dalam kasus korupsi DAU.

    Menanggapi pernyataan Gus Dur, Juru Bicara Kepresidenan Andi Mallarangeng menegaskan, tudingan tebang pilih itu sama sekali tidak benar. Menurut Andi, di negara ini tidak ada seseorang yang kebal hukum. "Jadi, pernyataan Gus Dur itu tidak tepat," katanya.

    Kalaupun yang banyak terkena kasus korupsi adalah pejabat sebelum 2004, itu bukan karena diskenario untuk menjatuhkan citra pemerintahan masa lalu. Andi mengajak melihat SMS masyarakat yang masuk ke SMS center presiden. "Sekitar 95 persen dari pengaduan di SMS presiden adalah korupsi yang terjadi sebelum 2004. Artinya, memang indikasi korupsi sesudah 2004 menurun," jelas Andi.

    Andi juga membantah tersangkutnya menteri-menteri di era Mega sebagai upaya menjegal putri Bung Karno itu ke arena Pilpres 2009. Saat ini, kata Andi, presiden fokus memikirkan pembangunan dan kinerja pemerintahan. Presiden sama sekali tidak memikirkan persiapan maju di pilpres. (aku/tom)

    Labels:

    Supported Links !

  • Kumpulan Website PDI Perjuangan
  • JOIN MAILING LIST PDI PERJUANGAN 28
  • Lebih Kental Aroma Politiknya

    Jawa Pos, Rabu, 11 Apr 2007,

    Mega Tak Tahu Terima Dana Rokhmin

    Baik dalam Bentuk Batik Rp 10 Juta atau Buku Rp 4,8 Juta

    JAKARTA - PDIP menanggapi serius dugaan aliran dana nonbujeter Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) ke sejumlah tokoh kunci partai itu. Kemarin DPP PDIP menggelar rapat khusus untuk membahas isu korupsi yang kini sedang disidik KPK (Komisi Pemberantasn Korupsi) itu.

    "Kami yang ada di DPP hanya ingin mengetahui duduk perkara yang sebenarnya," kata Sekjen DPP PDIP Pramono Anung kepada Jawa Pos kemarin. Dia menyampaikan, dalam pertemuan di DPP PDIP Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pengurus pusat telah menerima penjelasan dari Sabam Sirait yang disebut-sebut mendapatkan kucuran dana nonbujeter DKP.

    "Kami tadi (kemarin, Red) sudah mendengarkan penjelasan dari Pak Sabam. Intinya, beliau membantah pernah meminta, apalagi sampai menerima uang Rokhmin (dana nonbujeter DKP, Red) itu," ujarnya. Tak hanya itu, DPP PDIP juga akan mengklarifikasi ikut tersangkutnya nama Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri dalam catatan Rokhmin.

    Seperti diketahui, dalam catatan Rokhmin Dahuri, mantan menteri DKP yang kini ditahan dengan dugaan penyelewengan dana nonbujeter, terdapat Sabam Sirait, Megawati Soekarnoputri, dan Taufik Kiemas sebagai penerima.

    Pramono menjelaskan, Megawati yang ketika itu menjabat presiden RI sama sekali tidak mengetahui adanya aliran-aliran dana nonbujeter DKP kepada dirinya. "Apalagi, kalau disebut-sebut dalam bentuk batik senilai Rp 10 juta, atau buku seharga Rp 4,8 juta, beliau (Megawati, Red) benar-benar tidak tahu," tegasnya.

    DPP PDIP memandang pengusutan kasus dana nonbujeter DKP yang melibatkan Rokhmin jauh lebih kental aroma politiknya daripada murni penegakan hukum.

    "Rakyat sudah pahamlah. Praktik tebang pilih dalam pemberantasan korupsi di negara ini benar-benar terjadi," ujarnya. Pramono menilai, upaya untuk menjatuhkan kredibilitas PDIP di mata publik kian kuat setelah popularitas dan kepercayaan publik kepada partai moncong putih itu terus menanjak.

    Dia lantas menegaskan, DPP PDIP tidak akan menghalang-halangi KPK atau institusi penegak hukum lain yang ingin mengusut dugaan adanya dana yang mengalir kepada sejumlah petinggi PDIP. "Lagipula, Bu Mega, Pak Taufik, dan Pak Sabam tidak terlalu memikirkan isu-isu seperti ini," katanya.

    Terkait dugaan adanya aliran dana nonbujeter DKP sebesar Rp 5 miliar ke Komisi III DPR periode 1999-2004 -kader PDIP juga ikut duduk di sana-, Pramono menandaskan bahwa DPP juga segera melakukan proses klarifikasi internal. Penggalian data dan informasi terhadap kader-kader PDIP itu bakal dilakukan pengurus DPP. "Apa yang sebenarnya terjadi nanti harus diungkap kepada publik. Biar semua jelas," tandasnya. (pri)

    Labels:

    Monday, April 02, 2007

    Supported Links !

  • Kumpulan Website PDI Perjuangan
  • JOIN MAILING LIST PDI PERJUANGAN 28
  • Banteng Berselendang Hijau


    Mega: Jangan Ada Cap Abangan Lagi

    Jawa Pos, Jumat, 30 Mar 2007

    Din-Hasyim Ikut Deklarasikan Baitul Muslimin Indonesia


    JAKARTA - Banteng moncong putih kini berselendang hijau. Kemarin Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mendeklarasikan Baitul Muslimin Indonesia, sayap organisasi PDIP.

    Nuansa di Kantor DPP PDIP di Lenteng Agung kemarin juga berbeda. Biasanya, setiap ada acara PDIP, nuansanya merah, putih, dan hitam. Kemarin tenda yang dipakai untuk deklarasi Baitul Muslimin Indonesia berwarna kombinasi merah, putih, dan hijau. Di background panggung terdapat lambang Baitul Muslimin Indonesia berwarna hijau dan merah.

    Logonya merupakan siluet Masjid Jamik Bengkulu yang didesain Bung Karno. Megawati kemarin tampil Islami dengan mengenakan kerudung warna hitam. Taufiq Kiemas juga mengenakan peci warna hitam. Petinggi lain PDIP juga mengenakan peci warna hitam. Hadirin yang memadati halaman PDIP juga mengenakan pakaian ala santri.

    Dua pimpinan ormas Islam terbesar di Indonesia juga ikut mendukung deklarasi kantong Islam PDIP tersebut. Mereka adalah Ketua Umum PB NU KH Hasyim Muzadi dan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin. Hadir juga para jenderal purnawirawan, seperti mantan KSAD Ryamizard Ryacudu, mantan Wakil Panglima TNI Fahrur Rozi, dan mantan Kasum Suadi Marassabesy.

    Selain itu, tampak hadir Wakil Ketua DPR Zaenal Ma’arif, Ketua Komisi Yudisial Busyro Muqodas, artis Cici Tegal, Marini Zumarnis, serta para petinggi PDIP.

    Mega memaparkan, Baitul Muslimin Indonesia didirikan untuk menjadi wadah gerakan Islam di Indonesia. "Nama Baitul Muslimin memiliki arti rumah bagi kaum muslim. Rumah bagi umat yang berserah diri kepada Allah SWT," jelasnya.

    Menurut Mega, saat ini pengklasifikasian santri, abangan, dan priyayi oleh Cliffort Geertz, filosof dari Amerika Serikat, sudah tidak relevan lagi di Indonesia. Apalagi jika dilihat dari sudut pandang kebangsaan. "Tidak ada yang boleh mengklaim seseorang lebih santri daripada orang lain. Atau lebih nasionalis daripada yang lain," kata presiden kelima RI tersebut.

    Dalam kesempatan itu, Megawati juga kembali mengkritik kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Menurut Mega, kritik tebar pesona yang sempat digulirkan tidak membuat pemerintah introspeksi. "Justru sekarang pemerintah banyak janji dan wacana, tapi miskin aksi," katanya. "Dan janji tinggallah janji, bulan madu tinggallah mimpi," sambung Mega disambut tepuk tangan sekitar 500 hadirin yang memadati halaman Kantor DPP PDIP.

    Mega juga mengkritik sikap Indonesia yang mendukung Resolusi 1747 Dewan Keamanan PBB yang menjatuhkan sanksi terhadap Iran. Bagi Mega, Iran adalah sahabat lama Indonesia yang layak dibela. "Akan sangat berharga bagi sahabat lama seandainya Indonesia minimal bersikap abstain saja," tegasnya.

    Sebelumnya, Ketua Umum PB NU Hasyim Muzadi menyampaikan kegembiraan atas berdirinya Baitul Muslimin Indonesia. Hasyim berharap, lembaga yang dipimpin Hamka Haq itu menjadi lembaga keagamaan yang domestik. Bukan bagian dari gerakan internasionalisasi Islam.

    "Sebab, Indonesia memiliki 200 ragam budaya. Menuangkan Islam di Indonesia berbeda dengan menuangkan Islam di padang pasir. Dan setting nasionalis di PDIP sangat tepat memayungi Baitul Muslimin Indonesia tersebut," kata Hasyim.

    Sedangkan Din menyampaikan, Baitul Muslimin Indonesia merupakan sayap organisasi yang sangat pas bagi PDIP. "Bagai pesawat Boeing atau Airbus, untuk terbang menjangkau mega yang di atas sana, perlu sayap. Dan sayap Baitul Muslimin Indonesia itu sesuai karena Indonesia mayoritas umat Islam," kata Din. (tom)

    Labels:

    Subscribe to pdi-perjuangan_28
    Powered by groups.yahoo.com