WEBSITE PDI PERJUANGAN

The Pioneer of PDI Perjuangan News & The Voice of PDI Perjuangan. Website PDI Perjuangan, Blog PDI Perjuangan, Portal PDI Perjuangan, Situs PDI Perjuangan, Group PDI Perjuangan, Milis PDI Perjuangan, Mailing List PDI Perjuangan, Wiki PDI Perjuangan, Underbow PDI Perjuangan, Ormas PDI Perjuangan, Organisasi Sayap PDI Perjuangan.

My Photo
Name:
Location: NEGARA KESATUAN, REPUBLIK INDONESIA, Indonesia

admint.pdiperjuangan@googlemail.com pdi-perjuangan@zoomshare.com

Kirimkan Berita dan Foto Dari DPC/DPD Anda ke: admint.pdiperjuangan@googlemail.com atau pdi-perjuangan@zoomshare.com. Berita yang menarik akan dimuat di website ini.

Monday, March 26, 2007

Supported Links !

  • Kumpulan Website PDI Perjuangan
  • JOIN MAILING LIST PDI PERJUANGAN 28
  • Pers Berpihak Pada Kita

    PDI PERJUANGAN NEWS MEGAWATI FOR PRESIDENT 2009

    Pdiperjuangan-jatim.Org, Minggu, 11 Maret 2007

    Sirmadji: Jangan Percaya Pers Tidak Berpihak Pada Kita

    SURABAYA- Kelemahan yang mengakibatkan kekalahan PDI Perjuangan pada Pemilu 2004 dan Pilpres 2004 lalu, Menurut Drs, H. Sirmadji. Tj., M.Pd, Ketua DPD PDI perjuangan Jatim, adalah, salah satu, ketidaksiapan para kader dalam memanfaatkan media massa dalam mengampanyekan keberhasilan Pemerintahan bu Mega. ”Selama ini kita selalu percaya pada ilusi bahwa Pers itu tidak berpihak pada kita.

    Kita telah terjebak pada prasangka negatif terhadap media masa. Hal ini harus kita koreksi!, ” ujar Sirmadji. Pelatihan Public Relation Skill, seperti ini seyogyanya disambut para kader dengan sukacita” Kata Sirmaji dalam sambutan pembukaan Rapat Koordinasi Bidang (Rakorbid) Badan Infokom DPD PDI Perjuangan dan pelatihan Public Relation Skill yang bekerja sama dengan International Republic Institut (IRI) di Grand Residen, Surabaya sabtu siang (10/3)

    Dalam acara pembukaan yang berlangsung santai itu dan dihadiri oleh Supomo- anggota DPR RI dari daerah Pemilihan Jawa Timur I, Kang Sir berulang kali mengungkapkan harapannya kepada seluruh peserta pelatihan agar mengikuti pelatihan dengan serius dan segera memfollow-up nya dalam program di masing-masing cabang.”Saya mengapresiasi kesigapan gerak-langkah yang diambil oleh segenap jajaran Badan Infokom DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, walau kita tahu Badan Infokom Pusat hingga kini belum mengadakan Rakorbid” ujar Sirmadji dengan gaya khasnya, lugas dan berapi-api.

    Pernyataan Kang Sir, panggilan akrabnya, tersebut langsung mendapat sambutan tepuk-tangan riuh para peserta acara tersebut, kurang-lebih, 50 orang peserta, terdiri dari utusan Departemen Perempuan DPD PDI Perjuangan Jatim dan wakil ketua Bidang Infokom dari seluruh DPC PDI Perjuangan Se- Jawa Timur.

    Rakorbid dan pelatihan tersebut diharapkan mampu menjawab berbagai kendala yang ada selama ini dan sekaligus juga menambah wacana bagi pencerahan di bidang infokom.”Kita harus memanfaatkan semaksimal mungkin program yang telah dipersiapkan lama oleh kawan-kawan lama kita yakni pihak IRI” Kata Sirmadji. Pada akhir sambutannya. Pada akhir sambutannya, dengan mengatasnamakan seluruh pengurus DPD PDI Perjuangan, mengucapkan terimakasih atas kerjasama yang telah terjalin sangat baik antara IRI dengan PDI Perjuangan Jawa Timur.(S3)

    Labels:

    Supported Links !

  • Kumpulan Website PDI Perjuangan
  • JOIN MAILING LIST PDI PERJUANGAN 28
  • Bedah Rumah Ala PDI Perjuangan

    PDI PERJUANGAN NEWS MEGAWATI FOR PRESIDENT 2009

    Pdiperjuangan-jatim.Org, Minggu, 11 Maret 2007

    DPC PDI Perjuangan Kota Mojokerto Lakukan Bedah Rumah

    Bagi partai manapun, termasuk PDI Perjuangan, program kerja partai yang berjalan sangat menentukan masa depan partai. Karena berawal dari hal inilah, akan berujung pada kemenangan partai dalam pemilu. DPC PDI Perjuangan Kotamadya Mojokerto, nampaknya sangat memahami betul hal itu. Saat ini semua program kerja yang mereka jalankan bisa berjalan dengan baik, meski ada beberapa hambatan. Menurut Agus Haryono. S.H, Wakil Ketua Bidang Infokom DPC PDI Perjuangan Kota Mojokerto, program yang saat ini sudah berjalan adalah melakukan bedah rumah bagi masyarakat yang kurang mampu. ” Program bedah rumah itu adalah melakukan renovasi pada beberapa bagian rumah yang dianggap penting,” Jelas Agus tentang bedah rumah

    Program bedah rumah ini, kata Agus, diperuntukkan bagi masyarakat menengah ke bawah dan tidak tertutup kemungkinan untuk masyarakat umum diluar kader PDI Perjuangan. Bahkan menurutnya, program ini mendapat pengakuan dari partai lain,. Hal ini menunjukkan bahwa program bedah rumah ini mendapat respon dari masyarakat luas. Dimana ketika semuanya sudah berjalan lancar, ada salah satu partai yang mengatakan kepada masyarakat, bahwa itu adalah merupakan program mereka. ” Itulah mas, realita dan kenyataan yang ada saat ini, tapi biarlah, tapi toh itu saya anggap ujian,” Jelas Agus Untuk kedepan, tambah Agus, saat ini DPC PDI Perjuangan Kotamadya Mojokerto sedang mengadakan konsolidasi dengan para pengurus lainnya untuk membahas agenda-agenda kerja yang akan dilakukan. ” Yang jelas, saat ini kami sering melakukan pertemuan rutin dengan PAC maupun antar pengurus DPC lainnya,” Kata Agus. (ovi)

    Labels:

    Supported Links !

  • Kumpulan Website PDI Perjuangan
  • JOIN MAILING LIST PDI PERJUANGAN 28
  • Bubarkan Timnas Lumpur Lapindo

    PDI PERJUANGAN NEWS MEGAWATI FOR PRESIDENT 2009

    Pdiperjuangan-jatim.Org, Sabtu, 10 Maret 2007

    Perjuangan FPDIP DPR RI Desak Presiden, Bubarkan Timnas Penanggulangan Lumpur Lapindo

    Luapan lumpur Lapindo, yang terjadi mulai Mei 2006 hingga saat ini, masih belum juga menandakan tanda-tanda akan berhenti. Berbagai macam cara telah dilakukan oleh Timnas Penanggulangan Lumpur Lapindo, mulai dari kanalisasi sampai dengan pemasukan bola beton, tapi hingga sekarang luapan lumpur semakin bertambah parah. Bahkan dari kabar terakhir, tak lama setelah proses pemasukan bola beton, dari pusat semburan lumpur mulai muncul semburan yang berupa kerikil bercampur lumpur panas.

    Lalu apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah? Dan bagaimana dengan sikap FPDIP yang ada di DPR RI?

    L.Soepomo, salah satu anggota FPDIP yang duduk di Komisi IX DPR RI, saat ditemui pdiperjuangan-jatim.org, di sela Rakorbid Infokom, di Graha Residen, Jl. Darmo Harapan, Sabtu 10 Maret 2007, Surabaya mengatakan pemerintah harus tegas dalam mengatasi semburan lumpur di Sidoarjo. Soepomo berpendapat, apa yang telah dilakukan oleh pemerintah saat ini adalah merupakan kesalahan besar, terlebih lagi dengan memperpanjang masa kerja Timnas Penanggulangan Lumpur Lapindo, yang diketuai Basuki Hadimulyono.

    Selama ini, jelas Soepomo, apa yang dilakukan oleh Timnas, belum membuahkan hasil meski telah menghabiskan biaya triliunan rupiah. “ Coba saja anda bayangkan, untuk tahap awal, mereka minta biaya sebesar Rp. 1,3 Triliun, lalu Rp.2,3 Triliun dan untuk masa perpanjangan ini mereka meminta Rp.500 Milliar, “ ujar pria murah senyum ini dengan nada tinggi. Menurutnya, daripada dana sebesar itu diberikan kepada Timnas, lebih baik diberikan kepada masyarakat sekitar luapan lumpur agar segera bisa mencari tempat tinggal yang baru. “ Saya rasa jika itu dilakukan mulai dari dari dulu, hasilnya tidak akan seperti sekarang ini,” imbuh Soepomo. Soepomo menegaskan, terkait hal itu Fraksi PDI Perjuangan telah memiliki sikap tegas. Diantaranya adalah memberikan surat teguran kepada pemerintah, dalam hal ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, agar segera mempertegas langkah pemerintah dalam menyelesaikan kasus lumpur itu.

    Soepomo menambahkan, Fraksi PDI Perjuangan baik di wilayah Sidoarjo, Jatim dan Pusat, siap untuk memberikan pendampingan bagi para korban lumpur yang hidupnya semakin tidak menentu. Nantinya, kata Soepomo, selain memberikan surat terguran, Komisi IX DPR RI akan mendatangi Presdien Susilo Bambang Yudhoyono, untuk segera merealisasikan langkah-langkah yang direkomendasikan. “ Doakan saja mas, semoga apa yang kita lakukan ini bisa membuahkan hasil,” tutur Soepomo, mengakhiri pembicaraan. (ovi)

    Labels:

    Supported Links !

  • Kumpulan Website PDI Perjuangan
  • JOIN MAILING LIST PDI PERJUANGAN 28
  • Urgensi Komunikasi Politik

    PDI PERJUANGAN NEWS MEGAWATI FOR PRESIDENT 2009

    Komunikasi Politik Perlu Untuk Memenangkan Hati Rakyat

    Pdiperjuangan-jatim.Org, Sabtu, 10 Maret 2007

    Komunikasi adalah sesuatu yang penting dan tidak dapat ditawar lagi, begitu kata Indah Kurnia, SE, Ketua Bidang Infokom DPD Jatim usai membuka Rapat koordinasi Bidang Infokom PDI Perjuangan, Sabtu (10/3), di Graha Residen, Jl. Darmo Harapan, Surabaya.

    Dalam penjelasannya kepada seluruh utusan DPC se-Jatim dari Bidang Infokom yang hadir, Indah menegaskan, rapat Koordinasi ini sengaja diadakan terkait dengan usaha sinkronisasi antara perencanaan, pelaksanaan agenda acara mulai dari tingkat Pusat, Propinsi hingga cabang. Karena itu, pada rapat koordinasi yang didalamnya disisipi Workshop ini, mengambil Tema Komunikasi politik.

    Tema ini diangkat karena dipandang hal ini perlu diberikan kepada anggota terkait dengan upaya peningkatan kualitas SDM terutama kemampuan berkomunikasi. “Hal ini agar para kader nantinya dapat mengkomunikasikan informasi kepada masyarakat dengan benar,” ujar Indah. Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, komunikasi itu memang mutlak dibutuhkan terutama terkait dengan pencitraan diri. Dan pencitraan diri erat kaitannya dengan pencitraan partai.

    Kemampuan komunikasi dan mencitrakan diri ini yang nantinya dapat dimanfaatkan untuk memenangkan hati rakyat. Indah tidak memungkiri kalau acara ini memang salah satu usaha untuk menyiapkan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam menghadapi percaturan politik. Hasil akhirnya, kata Indah, PDI Perjuangan bisa berjaya dan menang dalam berbagai pemilihan, termasuk pemilihan presiden, legislatif, kepala daerah bahkan kalau perlu hingga ke tingkat desa..

    Indah menjelaskan bahwa acara kali ini diadakan bekerja sama dengan IRI, karena kebetulan tema yang diusung IRI sama dengan apa yang ingin diberikan oleh pihak DPD sendiri. Selain itu, dalam kesempatan tersebut Indah mengungkapkan bahwa Departemen Infokom yang saat ini ia pimpin, memiliki andil bagi partai, terutama dalam usaha untuk menekan angka golput pada berbagai pemilihan yang akan segera digelar tahun 2009 mendatang. Indah menambahkan, di masa mendatang, departemennya akan sangat berperan dalam berbagai pemilihan yang akan datang, supaya lebih terasa di masyarakat.

    Indah mengungkapkan, salah satu cara yang dilakukan pihaknya adalah mengkomunikasikan berbagai hal yang terjadi di tubuh partai kepada masyarakat, lewat situs internet yang dapat diakses secara umum oleh berbagai kalangan. “Inilah salah satu produk hasil kerja Departemen Infokom Jatim. Dan dengan situs ini kami berkomunikasi dengan masyarakat. Lewat situs ini pula, masyarakat dapat mengetahui berbagai agenda acara partai yang dilaksanakan di berbagai daerah di wilayah Jawa Timur”, ujar Indah dengan nada optimis.(OVI)

    Labels:

    Supported Links !

  • Kumpulan Website PDI Perjuangan
  • JOIN MAILING LIST PDI PERJUANGAN 28
  • Pengacara Bagi Korban KDRT

    PDI PERJUANGAN NEWS MEGAWATI FOR PRESIDENT 2009

    Pdiperjuangan-jatim.org, Jum'at, 09 Maret 2007

    Departemen Perempuan DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya Sediakan Pengacara Bagi Perempuan Korban KDRT

    Salah satu bentuk bantuan nyata yang dilakukan oleh Departemen Perempuan DPC PDI Perjuangan Kota Surabatya dalam soal KDRT ini adalah menyediakan jasa pengacara untuk mendampingi para korban KDRT yang sebagian besar korbannya adalah kaum perempuan. “ Itu adalah salah satu bentuk kerja nyata yang kami lakukan,” Kata Fany, tentang kesungguhan Departemen Perempuan DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya dalam membantu para korban KDRT, usai acara Sarasehan Kesehatan dan Problematika Perempuan. yang diadakan oleh DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya, Daerah Pemlihan (Dapil) I, beberapa waktu lalu di Surabaya.

    Para aktivis perempuan yang tergabung pada Departemen Perempuan DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya, sangat aktif menyoroti masalah gender, peduli perempuan.. Pendirian dan pemahaman mereka bahwa perempuan itu memiliki hak untuk berbicara dan mengaktualisasi diri dalam masyarakat sama seperti kaum laki laki. Sejalan dengan hal tersebut, beberapa waktu yang lalu diselenggarakan acara Sarasehan Kesehatan dan Problematika Perempuan. Acara yang diadakan oleh DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya, Daerah Pemlihan (Dapil) I, untuk mengapresiasi meningkatkan peranan kaum perempuan dalam kancah politik yang selama ini lebih banyak didominasi oleh kaum laki-laki.

    Fany Setiawati, Msi, Bendahara DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya, yang didaulat menjadi moderator pada sarasehan tersebut, mengatakan bahwa selain masalah gender, pihaknya juga menyoroti masalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang banyak terjadi di masyarakat. Salah satu bentuk bantuan nyata yang dilakukan oleh Departemen Perempuan DPC PDI Perjuangan Kota Surabatya dalam soal KDRT ini adalah menyediakan jasa para pengacara untuk mendampingi para korban KDRT yang sebagian besar korbannya adalah kaum perempuan. “ Itu adalah salah satu bentuk kerja nyata yang kami lakukan,” Kata Fany. tentang kesungguhan Departemen Perempuan DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya dalam membantu para korban KDRT.

    Selanjutnya, jelas Fany, bagi kasus yang tidak terpecahkan, pihaknya akan membawanya ke tim pengkaji hukum yang ada dalam departemen tersebut. Tim inilah akan memberikan masukan kepada pihak yang terkait, seperti DPR, agar menjadi catatan dalam pembuatan regulasi masalah KDRT di masa mendatang. “Pokoknya setiap saat, kami siap menerima berbagai pengaduan terkait dengan masalah KDRT yang semakin hari kasusnya semakin meningkat,” Kata Fany, perempuan murah senyum yang juga aktif diberbagai LSM perempuan di Surabaya, usai saresehan tersebut.

    Masalah Kesehatan Sementara itu, pada bagian lain, Departemen Perempuan DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya, ternyata juga ikut terlibat dalam berbagai upaya di bidang kesehatan, seperti penanggulangan wabah diare, demam berdarah dan flu burung, yang melanda wilayah Kota Surabaya akhir akhir ini. “Departemen perempuan di tubuh PDI Perjuangan juga concern terhadap masalah kesehatan di masyarakat dan hal ini ditangani secara serius oleh bidang Kesra pada Departemen Perempuan” ungkap Fany. tentang realisasi program Departemen Perempuan DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya. Selain itu, lamjut Fany, banyak hal lain yang telah dilakukan oleh Departemen Perempuan di bidang kesehatan, seperti pendirian Balai Pengobatan yang berada di daerah lokalisasi pelacuran di Surabaya. Ini merupakan salah satu wujud perhatian Partai terhadap kesehatan, terutama bagi warga lokalisasi yang mayoritas perempuan.

    Fany berharap dengan adanya Balai Pengobatan ini, dapat menekan beraneka penyakit menular, terutama PMS, yang kini meningkat penyebarannya. Tidak hanya berhenti di situ saja, Departemen Perempuan bersama tim Kesehatan PRRT, terdiri dari dokter dan tim perawat, mengadakan pengobatan gratis, khitanan massal untuk warga tidak mampu. “Pada saat terjadi bencana alam, departemen ini juga langsung turun ke daerah bencana untuk segera memberikan bantuan kepada para korban bencana”. Kata Fany tentang kegiatan di bidang kesehatan.

    Selain itu, lanjut Fany, masih ada satu agenda kegiatan lainnya yang terkait dengan pemberdayaan perempuan, yaitu SARINAH. Pada kegiatan SARINAH ini diberikan berbagai bentuk ketrampilan kepada kaum ibu rumah tangga, yang tidak mempunyai pekerjaan, agar bisa mendapatkan penghasilan tambahan bagi rumah tangga mereka. Dengan penghasilan tambahan yang diperoleh mereka ini, maka beban para suami dalam mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga dapat diringankan.

    Kegiatan ini berupa pelatihan ketrampilan seperti, membuat telur asin, roti, jahit menjahit dan lain lain. Dalam kegiatan ini didatangkan para pakar di bidangnya untuk melatih kegiatan para peserta kegiatan tersebut. Peserta juga akan diberi bantuan modal usaha alat produksi yang sesuai dengan ketrampilan yang mereka dapatkan. “Program seperti inilah yang dibutuhkan oleh para ibu rumah tangga agar bisa membantu penghasilan suami mereka,” ungkap Fany di akhir pembicaraan. (ovi/gita/red)

    Labels:

    Friday, March 23, 2007

    Supported Links !

  • Kumpulan Website PDI Perjuangan
  • JOIN MAILING LIST PDI PERJUANGAN 28
  • Mengapa Megawati Ditakuti ?

    PDI PERJUANGAN NEWS MEGAWATI FOR PRESIDENT 2009

    Mengapa Megawati Ditakuti ?

    Misteri Dibalik Persyaratan Capres dalam RUU Pemilu

    Boleh saja disangkal, namun secara kasat mata bisa dikatakan bahwa terpilihnya SBY menjadi Presiden RI adalah karena jasa dan peranan besar dari Partai Golkar. Tanpa dukungan Partai Golkar SBY saat ini jelas tidak mungkin menjadi Presiden RI. Mengapa MJK seringkali ”berani” terhadap SBY ? Salah satu alasan mendasarnya adalah seperti yang tersebut di atas.

    Apa hubungannya dengan RUU Pemilu ? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu mencari tahu jawaban atas pertanyaan berikut ini : ”Benarkah Megawati sengaja akan dijegal ? ”. Jika jawabannya adalah ”Ya”, lalu ”Siapakah Megawati, Kenapa Mesti Ditakuti sehingga Harus Dijegal ?”


    Tidak semua orang mengenalnya

    Sekalipun Megawati Soekarnoputri pernah menjadi Wakil Presiden RI dan Presiden RI, namun ternyata tidak semua orang Indonesia mengenalnya.

    Seusai menyampaikan pidato politik menyambut HUT PDI Perjuangan yang ke-34, Megawati memberikan sumbangan tali asih secara simbolis kepada anak-anak panti asuhan Darma Jati Kota Denpasar, perwakilan Yayasan Senang Hati Kabupaten Gianyar, dan perwakilan nelayan dari Desa Lebih, Kabupaten Gianyar.Peristiwa lucu terjadi saat Megawati bertanya kepada seorang anak dari panti asuhan Darma Jati yang bernama Komang Wardana. "Kamu tahu nama Ibu, nggak," tanya Mega. "Nggak tahu," jawab anak berusia empat tahun itu dengan lugu. "Waduh, gawat ini," kata Mega spontan lantas tertawa.

    Tidak semua orang menghargainya

    Meskipun Megawati Soekarnoputri sebagai presiden perempuan pertama di Indonesia mendapat penghargaan "Perintis Pengembangan Program Anak Indonesia Membangun Budaya Damai ", yang diserahkan oleh Ketua Yayasan Amal Bhakti Ibu Sulasikin Murpratomo, tetapi fakta di lapangan membuktikan tidak semua orang menghargai dan menghormatinya.

    Terus terang saja ya, banyak orang yang merasa dirinya pandai seringkali mengatakan bahwa Megawati itu bodoh, tidak pandai bicara, kalau bisaca suka mengacung-acungkan jari telunjuk, pikirannya terlalu sederhana, wawasannya tidak luas, konyol, dan tidak layak menjadi pemimpin. Anda bisa menjumpai penokohannya (yang menurut saya benar-benar terkesan terlalu melecehkan) pada sosok ’Megakarti’ dalam sebuah acara televisi. Sampai-sampai pernah ditayangkan bagaimana seorang Megakarti cocok dipadangkan dengan Ade Rai karena Ade Rai itu orang Bali dan badannya kokoh seperti banteng.

    Kenapa Harus Dijegal Berkali-kali ?

    Banyak statement yang dikeluarkan untuk menjegal Megawati : mulai jenis kelamin, membela non muslim/kafir, agama tidak jelas. Karena masih saja kuat berdiri, syarat capres S-1 pun digulirkan. Sebenarnya kepentingan siapa sih ? Benarkah kepentingan SBY ?
    Satu-satunya kekuatan tandingan Partai Golkar terbesar adalah PDI Perjuangan. Sampai saat ini tidak dapat dibantah bahwa figur Megawati adalah pemersatu internal PDI Perjuangan.

    Usaha untuk ”menumbangkan” (menurunkan perolehan suara) PDI Perjuangan tidak akan berhasil tanpa mengkandaskan Megawati Soekarnoputri terlebih dahulu. Mustahil atau kalaupun berhasil akan memakan waktu yang lama sekali, kurang efisien dan tidak tepat sasaran.

    Jalan satu-satunya adalah menumbangkan pemersatunya terlebih dahulu, mematahkan jaringan kekuatannya di dalam pemerintahan dan dewan perwakilan rakyat. Keluarnya para pengurus partai yang dikenal orang memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi tidak berhasil merobohkan PDI Perjuangan. Karena apa ? Karena mereka itu bukan figur pemersatu dalam tubuh PDI Perjuangan, justru setelah mereka keluar mereka akan seperti ranting yang kering dan tetap frustasi menerima kenyataan yang ada. (sedikit pesan dari saya: Kalau anda tidak puas dengan kondisi PDI Perjuangan jangan keluar dari PDI Perjuangan, tetapi berjuanglah di Konggres, karena Konggres Partai adalah pemegang kekuasaan tertinggi. Kalau anda tidak terpilih di Konggres itu berarti anda belum memiliki daya tarik dan nilai lebih yang sejati dan teruji. Kalau rumah anda kotor, jangan tinggalkan rumah anda dan menjadi gelandangan, tetapi bersihkanlah rumah anda itu).


    Kekuatan Tersembunyi Dibelakang Megawati

    Yang benar-benar ditakuti kelompok/partai lain bukannya Megawati Soekarnoputri tetapi kekuatan besar yang ada dibalik itu. Apakah itu ? Itu adalah kekuatan PDI Perjuangan, kekuatan gotong royong rakyat nasionalis demokrat. Megawati adalah kunci pemersatu di dalam PDI Perjuangan itulah nilai lebih dan keunggulannya yang tidak dimiliki oleh orang lain bahkan oleh orang sekaliber pengarang skenario dialog Megakarti sekalipun.

    Di Pemilu 1998 Partai Golkar menduduki peringkat ke-2 setelah mengalami kemerosotan citra dirinya, namu keadaan ini bisa digeser di Pemilu 2004. Dan yang luar biasa adalah dengan bermain di dua perahu (Koalisi Kebangsaan Akbar Tanjung dan Koalisi Kerakyatan MJK), Partai Golkar bisa menduduki kursi Wakil Presiden. Agenda besar selanjutnya yang bisa kita tebak adalah untuk menduduki kursi Presiden RI. Karenanya saat ini Sby harus siap-siap tidak terpilih lagi sebagai Presiden RI, kecuali dia mau keluar dari Partai Demokrat dan masuk ke Partai Golkar. Tapi apakah mungkin ?

    Adalah sangat mudah ”menumbangkan” Sby bagi Partai Golkar. Tapi apakah itu saja sudah cukup ? Tidak cukup ! Masih ada PDI Perjuangan sebagai lawan tanding terbesar. Nah, sampai di sini anda bisa menafsirkan sendiri kelanjutannya. Pesan saya untuk anggota dan keluarga besar PDI Perjuangan : ”waspadalah, waspadalah ... !” atau dalam bahasa Jawa-nya ”tansah eling lan waspada”.

    Keep Moving Ahead !
    Webmaster of http://www.pdi-perjuangan.blogspot.com/
    The Voice of PDI Perjuangan / PDI Perjuangan News

    Labels:

    Supported Links !

  • Kumpulan Website PDI Perjuangan
  • JOIN MAILING LIST PDI PERJUANGAN 28
  • Loyalitas Pemilih Megawati

    PDI PERJUANGAN NEWS MEGAWATI FOR PRESIDENT 2009

    Rivalitas SBY-Mega
    Suara Merdeka, Rabu, 21 Maret 2007

    SEMINGGU terakhir, jagat media massa di Indonesia digegerkan draft RUU pemilihan presiden yang dirancang tim Departemen Dalam Negeri. Dalam draft tersebut, disebutkan bahwa syarat pendidikan calon presiden minimal S-1 atau sederajat. Ini berarti ada peningkatan dibanding syarat pendidikan calon presiden pada pilpres 2009, yang hanya mensyaratkan ijasah SLTA.

    Tentu saja, syarat ini menimbulkan pro dan kontra. Prof Dr Amien Rais, mantan ketua MPR dan calon presiden 2004, mendukung gagasan tersebut. Menurut Amien, gelar S-1 bisa membuat seorang pemimpin berpola pikir rasional dan mampu mengambil kebijakan secara sistematis, sebab dalam dunia akademis mereka sudah terbiasa dengan menganalisis, mencari sintesis dan menemukan konklusi dari sebuah fenomena.
    Hal yang sama juga dikemukakan pengamat politik Eep Saefulloh Fatah. Menurutnya, persyaratan S-1 bagi capres itu bisa meningkatkan kualitas demokrasi dan seiring dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan sumber daya manusia. Lagian, belakangan ini sudah banyak anak bangsa yang bergelar S-1. Seakan menjawab penolakan dari PDI-P, Eep dengan santai berucap: "Megawati kan bisa sekolah lagi".

    Hanya saja, apakah persolannya sesederhana itu. Sebab, pertama, baik Amien maupun Eep sama-sama tidak yakin bahwa pendidikan tinggi bisa menjamin seorang pemimpin lebih baik. Kedua, apakah persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia sekarang ini bersumber dari rendahnya tingkat pendidikan presidennya, sehingga solusinya adalah dengan meningkatkan persyaratan pendidikan bagi calon presiden.

    Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) adalah bergelar doktor, dan Yusuf Kalla bergelar doktorandus. Apakah kedua pemimpin ini lebih baik dengan presiden dan wakil presiden sebelumnya? Belum tentu. SBY misalnya, bergelar doktor pertanian dari perguruan tinggi ternama di negeri ini, IPB. Namun, para petani ramai-ramai mengeluhkan persolan pertanian justru ketika dipimpin oleh SBY. Harga pupuk sangat mahal di musim tanam, harga gabah sangat rendah di musim panen, dan harga beras sangat mahal di sepanjang musim. Begitu juga JK yang lulusan sarjana ekonomi, justru banyak pengamat ekonomi menilai sektor riil tidak bergerak ketika dia menjadi bagian dari kepemimpinan bangsa ini.

    Belum lagi kalau bicara soal demokrasi. Para pengamat agaknya harus sadar, bahwa pilihan atas sistem politik demokrasi itu berarti kita harus menerima aseptabilitas lebih penting ketimbang kualitas. Kalau gelar kesarjanaan itu lebih penting ketimbang figur calon, mungkin pasangan Amien Rais pada pilpres 2004 bisa menang, setidaknya masuk ke putaran kedua mengalahkan pasangan Megawati. Faktanya, suara Amien hampir terpuruk jauh dibawah pasangan Megawati dan Wiranto. Pengalaman pilpres 2004 ini semestinya menjadi pendidikan berharga bagi para petinggi negara, bahwa pendidikan bukanlah tolok ukur terpenting bagi bangsa ini dalam memilih seorang pemimpin.

    Lalu apa? Integritas moral, kepekaan hati, dan pemihakan pemimpin terhadap rakyatnya. Inilah problem kepemimpinan yang tidak banyak dimiliki oleh para pemimpin kita selama ini. Ditengah-tengah rakyat kesulitan membeli sembako, pemerintah justru menaikkan harga BBM sampai seratus persen yang berdampak pada semakin naiknya harga-harga sembako. Di tengah-tengah kesulitan para petani memperoleh pupuk di musim tanam, pemerintah justru membuat regulasi yang berbelit-belit bagi petani untuk memperoleh pupuk. Sangat ironis, memang. Oleh karena itu, yang dibutuhkan pemimpin bangsa sekarang ini bukan sekedar gelar kesarjanaan. Bangsa Indonesia lebih membutuhkan pemimpin yang memiliki hati nurani.

    Rivalitas

    Kalau gelar kesarjanaan tidak begitu urgen, mengapa draft RUU Pemilu mensyaratkan pendidikan S-1 bagi calon presiden? Berbagai jawaban spekulatif pun akhirnya tidak bisa dihindari. Salah satu yang menguat adalah, hal ini berkaitan dengan rivalitas perebutan kursi kepresidenan pada Pilpres 2009. Sebagian kalangan bahkan menuduh ada konspirasi sistematis untuk menjegal Megawati pada pilpres 2009.

    Spekulasi di atas bukanlah tanpa dasar. Pertama, yang mempersiapkan RUU Pemilu adalah Departemen Dalam Negeri. Sementara itu, siapa pun pemerhati politik di negeri ini mengetahui secara persis bahwa Menteri Dalam Negeri M Maíruf adalah mantan salah satu pentolan tim sukses pasangan SBY-Kalla. Akibatnya, orang dengan mudah memaknai RUU Pemilu itu sebagai bentuk kebijakan yang menguntungkan bagi sekelompok calon presiden tertentu, dan merugikan bagi calon presiden yang lain: Megawati.

    Kedua, dalam berbagai literatur ilmu politik, sistem pemilu dan prosedur pemilihan adalah instrumen yang paling mudah untuk melakukan rekayasa politik. Melalui sistem dan prosedur pemilihan, para pembuat kebijakan dan pelaksana pemilu bisa menguntungkan partai dan kelompok tertentu, atau sebaliknya. Oleh karena itu, ketika menulis buku monumentalnya, Pippa Norris memberi judul bukunya Electoral Engineering, Voting Rules and Political Behavior (2006). Bahkan, akibat aturan pemilu yang bisa dipermainkan itu, tak kecuali di Amerika Serikat, suara para pemilih bisa dicuri oleh aturan pemilihan yang tidak demokratis (Spencer Overton, Stealing Democracy, 2006).

    Memang, Mendagri bisa saja bilang bahwa RUU itu baru draft awal. Wakil Ketua Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, pagi-pagi juga bisa mengklarifikasi bahwa persyaratan kesarjanaan tidak begitu penting dan harus mempertimbangkan variabel waktu. Bahkan, Presiden SBY melalui Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi dan Juru Bicara Kepresidenan Andi Mallarangeng menegaskan tidak ada niatan sama sekali dari Presiden untuk menjadikan S-1 sebagai persyaratan capres. Namun, draft itu justru menunjukkan tidak adanya iktikad baik dari pemerintah untuk mengakomodasi semua potensi anak bangsa. Apalagi, sebagian masyarakat sudah terlanjur sakit hati.

    Eliminasi Megawati

    Pertanyaannya, kalau teori spekulasi di atas benar, apakah Megawati begitu menakutkan sehingga ia harus dijegal? Dengan kata lain, apakah kinerja Presiden SBY begitu jelek sehingga orang di sekitarnya ketakutan kalau kinerja presiden SBY itu dibandingkan dengan kinerja presiden sebelumnya, dan untuk itu harus mengeliminasi pencalonan Megawati dari perebutan kursi kepresidenan pada Pilpres 2009? Tidakkah kekalahan Megawati pada Pilpres 2004 lalu sudah cukup bukti bahwa anak Presiden Soekarno itu sudah tidak lagi diterima oleh publik?

    Survei yang dilakukan Pusat Studi Demokrasi dan HAM yang dilakukan pada Agustus 2006 di 13 Provinsi tampaknya menjawab pertanyaan-pertannyaan di atas. Dari survei terhadap 2000 responden itu, tampak bahwa sebagian besar pemilih mengevaluasi dukungannya baik terhadap SBY maupun Partai Demokrat (PD). Misalnya, responden yang pada pilpres II memilih pasangan SBY-Kalla, hanya 29 persen yang sudah memastikan akan memilih SBY pada Pilpres 2009. Untuk responden yang pada Pilpres I memilih pasangan SBY-Kalla, hanya 39 persen yang sudah memutuskan akan memilih SBY kembali pada Pilpres 2009.

    Sebaliknya, loyalitas pemilih Megawati masih sangat tinggi. Untuk responden yang pada pilpres II memilih Megawati, 54 persen lebih sudah memutuskan tetap akan memilih Megawati pada Pilpres 2009. Untuk responden yang pada pilpres I memilih Megawati, lebih 61 persen yang sudah memutuskan tetap akan memilih Megawati pada pilpres 2009.

    Bahkan, pergeseran pilihan yang cukup drastis juga terjadi pada pemilu legislatif. Responden yang pada Pileg 2004 memilih PD, hanya 16 persen yang sudah memutuskan tetap memilih PD pada Pileg 2009. Selebihnya, 22 persen memastikan akan pindah ke partai lain, dan sisanya belum menentukan pilihan atau masih ragu-ragu. Sebaliknya, responden yang pada pileg 2004 memilih PDI-P, 48 persen sudah memastikan akan tetap memilih PDI-P pada Pileg 2009. Sementara responden yang pada Pileg 2004 memilih Golkar, lebih dari 51 persen yang tetap akan memilih Golkar kembali pada pileg 2009.

    Tragisnya, tingkat dukungan terhadap SBY turun drastis. Hanya 22 persen responden yang sudah memastikan akan memilih SBY, sebaliknya, yang sudah memastikan memilih Megawati angkanya hampir 21 persen. Artinya, tingkat dukungan SBY dan Megawati dalam satu tahun terakhir hampir seimbang. Jika Megawati bisa memainkan peran secara tepat, bukan tidak mungkin ia bisa merebut kembali kursi presiden yang pada Pemilu 2004 diambil oleh SBY.

    Celakanya lagi, tidak sedikit orang di seputar SBY yang tidak bisa belajar dari pengalaman masa lalu. Dulu, Megawati berhasil menaikkan pamornya karena ia diperlakukan tidak adil oleh Presiden Soeharto. Hampir tiga tahun lalu, SBY pamornya naik secara tajam ketika berhasil memainkan peran secara tepat ketika mendapat perlakukan tidak adil dari orang di sekitar Presiden Megawati. Sekarang, Megawati tampaknya akan memperoleh gain yang sama.

    Maka, sangatlah bijak ketika Megawati merespon persyaratan S-1 bagi capres dengan pernyataan yang mengundang simpati: "Saya ini bukan orang sekolahan". (Muhammad Asfar, dosen FISIP Unair dan direktur PuSDeHAM, Surabaya-64)

    Labels:

    Tuesday, March 20, 2007

    Supported Links !

  • Kumpulan Website PDI Perjuangan
  • JOIN MAILING LIST PDI PERJUANGAN 28
  • Badan Usaha Milik Parpol

    PDI PERJUANGAN NEWS MEGAWATI FOR PRESIDENT 2009

    Jawa Pos, Selasa, 20 Mar 2007,
    PDIP Oke, PKS dan PPP Menolak

    Usul Bisnis Parpol yang Dilegalkan

    JAKARTA - Gagasan pemerintah untuk melegalisasi kepemilikan badan usaha oleh partai politik yang tertuang dalam draf revisi UU Partai Politik masih menimbulkan pro-kontra di kalangan partai politik. Sebelumnya, melalui UU No 31/2002 tentang Partai Politik, parpol dilarang mendirikan badan usaha dan atau memiliki saham suatu badan usaha.Sekjen DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Pramono Anung menegaskan, partainya cenderung mendukung gagasan pemerintah tersebut.

    Dia menolak anggapan bahwa ketika partai politik diberi hak untuk memiliki badan usaha, itu akan membuka celah terjadinya komersialisasi politik."Daripada partai sembunyi-sembunyi mengumpulkan dana, lebih baik diperjelas saja sekalian," katanya kemarin. Kondisi riil saat ini, lanjut dia, mayoritas partai politik berusaha memperoleh dana dengan cara-cara yang kurang pas. "Parpol juga tidak harus terus-menerus berharap dari belas kasihan APBN dan APBD," ujarnya.

    Pramono mencontohkan Partai Republik dan Partai Demokrat di Amerika Serikat yang juga memiliki badan-badan usaha.Bila diatur melalui UU, sambung Pramono, sumber-sumber keuangan partai politik justru bisa lebih transparan. Ketentuan itu tentunya akan membangun perasaan adil di antara semua partai. "Saat ini, masih ada kesan bahwa terbuka tidaknya sumber-sumber keuangan untuk partai bergantung pada siapa yang berkuasa," katanya.

    Pramono juga menilai, dengan adanya legalisasi atas bisnis partai politik, publik memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mengontrol sumber-sumber keuangan partai. "Karena serbatransparan, semua bisa dipertanggungjawabkan. Antarpartai pun bisa saling mengontrol," tegasnya.

    Tetapi, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berseberangan pandangan dengan PDI Perjuangan. PKS justru menilai partai politik yang berbisnis akan berdampak tidak baik. Apalagi bila partai tersebut kebetulan menguasai pemerintahan. "Pasti akan ada tekanan terhadap BUMN," jelas Presiden PKS Tifatul Sembiring.Tifatul menilai tidak ada yang salah dengan model pengelolaan sumber-sumber keuangan partai yang ada saat ini. Dia menggambarkan, PKS selama ini selalu mendapatkan dana dari seluruh kader dan simpatisan. "Banyak pengurus parpol yang berbisnis, tetapi bukan atas nama partai. Dari sana, ada kontribusi yang diberikan kepada partai," katanya.

    Dalam pandangannya, jika suatu partai secara langsung mengembangkan bisnis-bisnis tertentu, hal itu akan membuka peluang terjadinya kolusi dan konflik kepentingan. "Kecenderungannya pasti akan seperti itu," tandasnya.

    Suara senada diutarakan PPP. Sekjen DPP PPP Irgan Chairil Mahfudz terang-terangan menolak usul Departemen Dalam Negeri tersebut. Fungsi partai politik sebagai penyerap aspirasi masyarakat tidak akan efektif jika harus mengurusi bisnis. "Akan terjadi timpang tindih terhadap fungsi partai politik," ujarnya.Untuk mendanai partai, lanjut Irgan, partai bisa menggalang dana dari berbagai sumber. Misalnya, dari iuran anggota, kader partai yang ada di birokrasi, atau kepala daerah yang diusung partai. "Belum waktunya aturan itu diberlakukan," tegasnya. (pri/cak)

    Labels:

    Monday, March 19, 2007

    Supported Links !

  • Kumpulan Website PDI Perjuangan
  • JOIN MAILING LIST PDI PERJUANGAN 28
  • Komentar Lucu Amin dan Eep

    PDI PERJUANGAN NEWS MEGAWATI FOR PRESIDENT 2009


    Jawa Pos, Senin, 19 Mar 2007,
    Megawati Harus Sekolah Lagi

    Amien dan Eep Anggap Rasional Capres S-1
    JAKARTA - Tidak semua kalangan menolak salah satu isi draf RUU Pemilu yang mensyaratkan capres minimal harus S-1. Mantan Ketua MPR Amien Rais dan dosen FISIP UI, Eef Saefulloh Fatah, justru menganggap persyaratan itu sangat rasional.

    Amien menilai, standar sarjana untuk capres-cawapres relevan dan rasional. Tinggi rendahnya kualitas pendidikan seorang pemimpin akan berimplikasi pada aspek kewibawaan pemimpin itu. "Jadi, syarat S-1 ini masuk akal," katanya di Batam Sabtu lalu seperti dikutip Batam Pos (Grup Jawa Pos).

    Mantan ketua umum DPP PAN itu menambahkan, standar kesarjanaan tersebut setidaknya bisa membuat seorang pemimpin berpola pikir rasional dan mampu mengambil kebijakan yang sistematis. "Dalam dunia akademis, kita diajarkan untuk menganalisis, mencari sintesis, dan menemukan konklusi dari sebuah fenomena," katanya.

    Eep menambahkan, kita sebaiknya membandingkan dengan standar pendidikan pemimpin nasional di sejumlah negara lain. "Lagi pula SDM kita yang sudah S-1 kan banyak. Jadi, persyaratan yang digagas dalam draf RUU itu tidak muluk. Wajar-wajar sajalah," ujarnya kepada Jawa Pos tadi malam.

    Tetapi, Eef mengakui bahwa persyaratan minimal S-1 bagi capres memang akan melanggar realitas politik Indonesia saat ini. Megawati, misalnya, sebagai salah satu capres 2009 yang digadang-gadang PDIP ternyata tidak lulus S-1. Bagi Eep, hal itu bukan persoalan. "Megawati kan bisa sekolah lagi," katanya di Jakarta kemarin.

    Kalau DPR dan pemerintah yang saat ini membahas RUU Pemilu berniat melayani kepentingan elite-elite politik tertentu, persyaratan S-1 tersebut mungkin akan turun menjadi SMA. "Tapi, kehendak orang banyak belum tentu juga sama seperti itu," tegasnya.

    DPR dan pemerintah, termasuk kalangan parpol, sebaiknya melakukan studi banding dengan negara lain. Studi itu penting untuk mengetahui persyaratan umum seorang kandidat presiden di negara lain. "Soalnya, sebagai seorang warga negara, saya melihat seorang presiden itu selayaknya memang minimal lulus S-1," katanya.

    Dia menyatakan, sebuah sistem harus dibangun untuk melayani berbagai pertimbangan. Bukan karena kepentingan satu orang, perlu disiapkan sistem tertentu. Eef menilai sikap reaksioner yang diperlihatkan SBY, Kalla, dan kalangan elite politik partai tidak pada tempatnya.

    "Semua pihak, apalagi SBY dan Kalla, kelihatannya tidak mau dicap antidemokrasi karena dianggap menjegal salah seorang capres," ujarnya. Akhirnya, kata Eep, perdebatan mengenai perlu tidaknya S-1 itu cenderung menciptakan paradoks di tengah komitmen bangsa untuk meningkatkan kualitas SDM.

    "Dari sisi toleransi politik, mungkin baik. Tapi, kebutuhan peningkatan kualitas demokrasi dari waktu ke waktu menjadi tidak begitu positif," tandasnya.

    Di tempat terpisah, Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suryadharma Ali tetap menilai bahwa persyaratan itu tidak relevan. Statemen tersebut disampaikan dalam istighotsah nasional dan doa bersama untuk keselamatan bangsa sekaligus taaruf DPP PPP 2007-2012 di Pondok Pesantren Asshiddiqiyah, Jl Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, kemarin.

    Suryadharma yang juga menjabat sebagai menteri koperasi dan UKM itu menuturkan, standar pendidikan tidak sepenuhnya menjamin kualitas kepemimpinan. "Kepemimpinan tidak ditentukan oleh pendidikan," ujarnya di hadapan ribuan jamaah istighotsah.

    Sebab, lanjut dia, level pendidikan kesarjanaan tidak dapat dijadikan parameter yang tepat untuk mengukur tingkat intelektualitas, moralitas, dan integritas personal seorang calon pemimpin. "Kesarjanaan bukan satu-satunya ukuran," ujar Suryadharma sambil menyebut bahwa saat ini banyak tokoh bangsa memiliki kapasitas intelektual mumpuni yang diperoleh dari jalan pendidikan nonformal. "Banyak yang tidak sarjana, tapi kemampuannya melebihi doktor," ujarnya.

    Orang pertama di Partai Kakbah itu mencontohkan mantan Presiden Megawati Soekarnoputri dan mantan Menteri Luar Negeri RI Adam Malik sebagai figur yang bisa dijadikan rujukan. Kedua tokoh tersebut tidak memiliki sertifikasi kesarjanaan yang diperoleh dari sistem pendidikan formal. Namun, pola kepemimpinan mereka tidak perlu dipertanyakan.

    Bahkan, lanjut Suryadharma, dalam tradisi pendidikan pesantren, banyak dikenal sejumlah kiai yang kapasitas intelektualnya melesat jauh meninggalkan cara berpikir profesor. "Kemampuan para kiai untuk berkomunikasi dengan massa dan menyerap aspirasi publik tidak dimiliki semua orang," jelasnya.

    Bahkan, aspek keilmuan para kiai itu terbukti mampu menembus khazanah keilmuan Barat yang ditopang penguasaan terhadap berbagai bahasa.

    Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR Syarief Hasan berharap agar semua pihak menghargai niat baik pemerintah untuk meningkatkan kualitas calon presiden. Karena itu, Syarief menolak bahwa usul tersebut sengaja dibuat untuk menjegal lawan politik SBY, Megawati Soekarnoputri. Menurut dia, draf RUU tersebut tidak disusun untuk mengatur kasus per kasus. "Gagasan itu semata-mata untuk meningkatkan sumber daya manusia bagi pemimpin di masa mendatang," ujarnya.

    Untuk calon-calon yang belum mengecap pendidikan sarjana, Syarief menyarankan agar segera sekolah lagi. Jika DPR melalui voting sepakat menerima usul tersebut, PDI Perjuangan harus menerima.

    "Jalan satu-satunya calon PDIP, seperti Megawati, harus sekolah. Kan, itu bisa dilakukan," lanjutnya. (pri/aku/cak)

    Labels:

    Supported Links !

  • Kumpulan Website PDI Perjuangan
  • JOIN MAILING LIST PDI PERJUANGAN 28
  • PDIP Berguru ke MK

    PDI PERJUANGAN NEWS MEGAWATI FOR PRESIDENT 2009

    Jawa Pos, Senin, 19 Mar 2007,
    PDIP Berguru ke MK


    Rumuskan Strategi Sengketa Pemilu 2009
    JAKARTA - Kekalahan sejumlah gugatan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terkait sengketa suara Pemilu 2004 di level Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi pelajaran penting bagi partai moncong putih tersebut. Karena itu, PDIP berusaha mengantisipasi terjadinya pengalaman serupa pada Pemilu 2009.

    Kemarin PDIP menutup agenda temu wicara bersama MK yang diselenggarakan sejak Jumat lalu (16/3/2007) di Hotel Sultan, Jl Gatot Subroto, Jakarta. Melalui acara tersebut, PDIP berupaya menyerap pengetahuan dari para hakim MK untuk memahami proses pengadilan terkait sengketa suara.

    Sekertaris Jenderal DPP PDIP Pramono Anung menuturkan, pemahaman kader terhadap peluang-peluang terjadinya sengketa suara amat dibutuhkan untuk mencapai kemenangan dalam Pemilu dan Pilpres 2009. "Dalam Pemilu 2004, kelemahan PDIP adalah tidak mempunyai data saat menghadapi sengketa suara di jalur hukum," katanya.

    Padahal, indikasi manipulasi dan hilangnya suara hasil pemilihan amat terasa, tapi sulit dibuktikan. "Banyak suara kita yang hilang. Saat di tingkat TPS menang, tetapi bisa kalah di level PPK, itu kan lucu," katanya. Untuk itu, PDIP akan melakukan penguatan saksi partai dalam penghitungan, baik di level TPS maupun PPK.

    Para saksi itulah yang nanti mengemban tugas untuk menginventarisasi data dan dokumentasi pelanggaran serta manipulasi. Pramono juga mendukung RUU Penyelenggara Pemilu yang melarang PPS menghitung suara. "Kalau dihitung di PPK, mungkin suara lebih aman," ujarnya.

    Ketua Fraksi PDIP di DPR Tjahjo Kumolo meyatakan, menurut data Lembaga Survei Indonesia (LSI), popularitas PDIP saat ini menempati urutan pertama, mengalahkan Partai Golkar yang berada pada urutan kedua dan Partai Demokrat ketiga. "Tingkat popularitas kita sekarang mencapai 22,3 persen," kata Tjahjo yang sekaligus meminta seluruh kader PDIP untuk senantiasa menjaga posisi tersebut.

    Yang tak kalah penting, lanjut dia, mengawal jumlah suara dalam Pemilu 2009 untuk meminimalisasi manipulasi. "Semua kader harus paham tentang kemungkinan sengketa suara sehingga pemilu berjalan secara jujur dan adil," tegasnya. (aku)

    Labels:

    Supported Links !

  • Kumpulan Website PDI Perjuangan
  • JOIN MAILING LIST PDI PERJUANGAN 28
  • Mega: Saya Bukan Anak Sekolahan

    PDI PERJUANGAN NEWS MEGAWATI FOR PRESIDENT 2009


    Jawa Pos Sabtu, 17 Mar 2007,
    Mega: Saya Bukan Anak Sekolahan


    Ketua MK Nilai Syarat Sarjana bagi Capres Memalukan
    JAKARTA - Usul pemerintah tentang persyaratan calon presiden harus memenuhi standar pendidikan sarjana (S-1) direspons secara reaksional oleh rival politik SBY-Kalla. Gagasan itu juga dinilai sejumlah pihak akan menjadi instrumen politik pihak tertentu untuk menjegal kompetitor capres lain melalui persyaratan teknis.

    Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menilai gagasan pemerintah itu sangat tidak relevan. "Saya ini bukan orang sekolahan," katanya dalam temu wicara Fraksi PDIP dan Mahkamah Konstitusi (MK) di Hotel Sultan, Jakarta, kemarin. Mega -demikian mantan presiden kelima RI itu akrab disapa- menilai standar pendidikan tidak memberikan jaminan terhadap kualitas kepemimpinan (leadership) seseorang.

    Karena itu, Mega berharap sejumlah pihak bersikap fair dalam berkompetisi di Pilpres 2009. "Saya gampang saja, serahkan saja kepada rakyat yang memilih," tegasnya. Apalagi, mekanisme pemilihan presiden saat ini menggunakan sistem langsung. Meski demikian, Mega tetap berpesan kepada seluruh kadernya untuk tetap mengawal jalannya sistem pemilihan langsung itu. "Karena dulu (pilpres, Red) masih ada sedikit-sedikit rekayasa," ujar putri sulung proklamator RI itu.

    Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie menuturkan bahwa persyaratan capres harus memenuhi gelar sarjana itu amat memalukan. "(Gagasan, Red) itu hanya bikin malu saja," ujarnya kemarin. Sebab, lanjutnya, standar pendidikan merupakan syarat teknis yang tidak tepat diterapkan dalam mekanisme pemilihan calon pemimpin negara.

    Jimly menegaskan, perlunya syarat teknis itu hanya untuk jabatan teknis. Sebaliknya, syarat politis lebih dibutuhkan untuk jabatan politis. "Sarjana itu hanya untuk syarat menjadi staf," katanya. Jimly juga berpendapat bahwa persyaratan itu amat tidak lazim dalam konteks sistem demokrasi. Dia meminta semua pihak merujuk kepada poin-poin persyaratan capres yang tertera dalam undang-undang dasar (UUD).

    Karena itu, Jimly meminta semua pihak mempertimbangkan ulang dalam merumuskan klausul tersebut menjadi bagian batang tubuh undang-undang paket politik, khususnya UU Pilpres. "Silakan diperdebatkan, jangan sampai nanti menimbulkan problematika, akhirnya mengadu ke MK lagi," katanya.

    Meski demikian, Jimly meminta semua pihak tidak memukul rata pentingnya pelaksanaan usul itu. Misalnya, dalam perjalanan sejarahnya, Pemilu 1999 menetapkan syarat SMP bagi caleg DPRD, lalu pada Pemilu 2004 persyaratan itu meningkat menjadi SMA. "Pada dasarnya, kualitas DPRD tetap harus ditingkatkan," ujarnya.

    Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum juga menyatakan ketidaksetujuannya terkait substansi usul syarat sarjana bagi capres di Pilpres 2009. Anas menilai syarat S-1 itu belum urgen. Meski syarat sarjana menunjukkan kemauan untuk kemajuan, itu belum mendesak untuk tahun 2009. "Jadi, sebaiknya syarat pendidikan tetap mengadopsi ketentuan yang dipakai pada Pemilu 2004," tegasnya kemarin.

    Anas berharap usul itu jangan sampai dipersepsikan sebagai alat untuk menjegal seseorang. "Itu kurang baik bagi kompetisi politik yang terbuka dan demokratis," katanya. Mantan anggota KPU tersebut menuturkan, lebih baik mempertegas syarat-syarat yang bersifat normatif menjadi teknis operasional sehingga memudahkan KPU untuk mengimplementasikannya. "Lebih baik syarat S-1 untuk Pilpres 2014, yakni ketika telah terjadi regenerasi kepemimpinan politik bangsa," tuturnya.

    Alumnus Unair itu menegaskan, Partai Demokrat ingin kompetisi politik pada Pilpres 2009 terjadi secara jujur dan menjunjung tinggi sikap ksatria. "Tidak jegal-menjegal antarcalon," ujarnya. Sebab, lanjut Anas, pilpres bukan sekadar urusan mengejar kemenangan, tetapi juga proses pembelajaran demokrasi yang fair dan dewasa. (aku/ein)

    Labels:

    Supported Links !

  • Kumpulan Website PDI Perjuangan
  • JOIN MAILING LIST PDI PERJUANGAN 28
  • Kiemas Nilai Reshuffle Makin Berat

    PDI PERJUANGAN NEWS MEGAWATI FOR PRESIDENT 2009

    Jawa Pos, Sabtu, 17 Mar 2007,
    Kiemas Nilai Reshuffle Makin Berat


    JAKARTA - Ketua Dewan Pertimbangan Pusat (Deperpu) PDIP Taufiq Kiemas menilai reshuffle kabinet kian sulit untuk segera direalisasikan Presiden SBY. Bahkan, belum tentu bisa dilakukan pada 2007 ini. "Hitung-hitungannya terlalu berat," cetusnya dalam silaturahmi jajaran PDIP di press room DPR kemarin.

    Menurut Kiemas, perubahan komposisi menteri di Kabinet Indonesia Bersatu akan membuat konstalasi politik menjadi berbeda. Apalagi, lanjut Kiemas, begitu ada satu menteri dari parpol tertentu diberhentikan presiden, idealnya menteri-menteri lain yang berangkat dari parpol tersebut ikut mundur.

    Suami dari mantan Presiden RI Megawati Soekarnoputri itu mencontohkan Menteri Perhubungan Hatta Rajasa yang belakangan ini didesak mundur. "Bila Hatta harus keluar, dia tidak boleh sendirian. Seluruh menteri dari PAN juga harus keluar. Konsekuensinya seperti itu. Tak bisa satu-satu," kata Kiemas.

    Bagi dia, langkah itu harus diambil sebagai ekspresi rasa setia kawan antarmenteri di kabinet yang berlatar belakang dari parpol sama. "Bila satu partai sudah keluar, pasti itu akan berpengaruh pada legitimasi kabinet," ujarnya. Karena itu, agenda reshuffle kabinet harus melalui perhitungan yang sangat matang.

    Bila reshuffle semakin berat direalisasikan tahun ini, Kiemas juga menyiratkan sulitnya untuk mengagendakan kembali tahun depan. Dalam pandangan dia, kesempatan untuk melakukan reshuffle sudah tidak lama lagi.

    Begitu masuk pembahasan revisi UU Susduk yang ditarget selesai akhir tahun ini, konfigurasi politik akan berbeda. Apalagi UU Pemilu juga harus dirampungkan paling lambat April mendatang. "Waktu bagi presiden memang sangat pendek. Sekarang semua bergantung dia, berani apa tidak," ujarnya.

    Hanya, Kiemas menceritakan, sewaktu istrinya (Megawati, Red) naik menjadi presiden menggantikan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur, Red), dirinya pernah menasihati Megawati untuk mengikuti pendiriannya sendiri dan berbuat yang terbaik bagi rakyat. "Soalnya, jatah waktu yang tersisa tinggal tiga tahun. Untuk naik susah, sedangkan turun pasti," katanya.

    Karena itu, Kiemas menyarankan SBY sebaiknya menikmati jabatannya sebagai presiden periode 2004-2009 untuk memberikan kemaslahatan kepada banyak orang. Sebab, tidak semua orang bisa jadi presiden. "Tapi, yang saya lihat sekarang, SBY malah lebih menikmati rasanya menjadi calon presiden 2009," sindirnya.

    Kiemas menilai, sikap SBY yang pada akhirnya selalu ingin tebar pesona itu telah membuat semua menjadi kacau-balau. "Misalnya, tarik ulur reshuffle kabinet itu," tandasnya. (pri)

    Labels: ,

    Tuesday, March 13, 2007

    Supported Links !

  • Kumpulan Website PDI Perjuangan
  • JOIN MAILING LIST PDI PERJUANGAN 28
  • ribuan masa memadati lapangan Nusantara Masohi

    PDI PERJUANGAN NEWS MEGAWATI FOR PRESIDENT 2009

    Mailoa Ngaku Hadir di Malteng untuk Mencium Kaki Masyarakat
    sumber:balagu dot com

    Ketua Umum PDI-Perjuangan, Megawati Soekarnoputri dihadapan ribuan masa pendukung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Malteng Periode 2007-2012 yang diusung PDI-P dan koalisi Partai PNI Marhaenisme, PPD, PPIB,PNBK, partai Pelopor dan lainnya yakni pasangan Jhon J Mailoa dan Drs. Lamadjal Waliuru meminta agar pada hari pencoblosan dapat memberikan dukungan kepada pasangan tersebut dengan memilih Mailoa-Waliuru sebagai Bupati dan Wakil Bupati Malteng.

    Jhon Mailoa dihadapan masa pendukungnya mengucapkan terima kasih atas sambutan dan dukungannya terhadap dirinya dan Waliuru, namun kepada masa yang memenuhi lapangan Nusantara Masohi bahkan ruas-ruas jalan disekitar tempat deklarasi tersebut, Mailoa menanyakan apakah kehadiran warga tersebut hanya sekedar untuk meramaikan acara deklarasi ataukah untuk mendukung mereka. “Apakah saudara hadir hanya untuk meramaikan ataukah kehadiran saudara untuk mendukung kami demi sebuah proses pembaharuan, kalau memang demikian maka pengakuan saudara harus dipertanggung jawabkan kepada Tuhan,” kata Mailoa yang disambut dengan teriakan setuju.

    Mailoa mengatakan, kehadiran dirinya dan Waliuru di Kabupaten Malteng untuk menjadi pelayan masyarakat dan bukan untuk menjadi penguasa. “Kami hadir untuk mencium kaki masyarakat, kami ingin melakukan sesuatu untuk rakyat Malteng dan bukan untuk mencari keuntungan pribadi untuk menjadi kaya,” kata Mailoa diplomatis.

    Semua fungsionaris dan simpatisan harus mendukung sebuah keputusan DPP, karena DPP tidak begitu saja mengambil keputusan namun, dengan penuh tanggung jawab dan kehormatan untuk itu kepada semua simpatisan dan fungsionaris PDI-P harus mendukung keputusan ini.
    Sementara itu, Megawati dalam pidato politiknya yang singkat hanya meminta kepada masa yang hadir untuk memberikan dukungan kepada pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang diusung oleh PDI-P yakni Mailoa dan Waliuru, “Saya minta masa yang hadir saat ini adalah pendukung murni Mailoa-Waliuru dan saya harap jangan ada dusta di antara kita,” kata Megawati.

    Megawati bersama rombongan baru tiba di lapangan Nusantara Masohi pada pukul 11.30 wit dan langsung disambut dengan tarian cakalele serta teriakan masa pendukung yang telah menantikan kehadirannya sejak pagi hari.

    Sementara itu, ribuan masa yang berjubel memadati lapangan Nusantara Masohi sejak pukul 08.00 wit, dalam rangka acara deklarasi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Malteng yang mengaku puas dengan acara tersebut, Pasalnya, setingan acara deklarasi serta system pengamanan dan pelayanan dari pihak penyelenggara yakni nurani center benar-benar sesuai dengan makna acara deklarasi yang sesungguhnya, demikian yang dikatakan J Tomagola salah satu warga yang ikut menghadiri acara tersebut kepada DEWA usai pelaksanaan deklarasi. “Ini deklarasi yang sesungguhnya bukan pra kampanye, acaranya memang sangat bermakna, termasuk hiburan yang disuguhkan kepada masa pendukung lewat artis yang ditampilkan,” kata Tomagola

    Selain dihadiri langsung oleh Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri dan putrinya Puan Maharani, hadir pula Sekjen PDI-P dan sejumlah pengurus DPP PDI-P serta seluruh jajaran pengurus PDI-P se-Maluku, bahkan hadir pula Bupati Malra, Herman Koedoeboen dan Walikota Ambon, Drs. M J Papilaya, MS bahkan Gubernur Maluku, Karel Albert Ralahalu selaku Ketua badan penasehat DPD PDI-P Maluku.

    Masa juga dihibur dengan penampilan artis Ibukota Andre Hehanusa yang tampil memukau dengan lagunya Di Kuta Bali serta lagu Maluku, selain itu pula hadir artis Kota Ambon Group vocal Eindhoven yang memanjakan penggemarnya dengan lagu-lagu hits dalam album perdananya.

    Acara deklarasi Jhon-Jal sendiri yang semula diprediksi hanya dihadiri oleh kurang dari sepuluh ribu masa namun ternyata masa yang membludak jauh dari perkiraan sebelumnya, bahkan yang hadir adalah benar-benar masa riil pasangan Mailoa-Waliuru karena masa yang hadir adalah dengan keikhlasan tanpa paksaan maupun iming-iming sesuatu dari pasangan calon, ungkap Yustin Tunny salah satu anggota Tim Nurani center.

    Bahkan dari pantauan DEWA dilokasi pasar Binaya Masohi terasa sepi saat pelaksanaan deklarasi Mailoa-Waliuru akibat konsentrasi masa di lapangan Nusantara Masohi yang didalamnya terdapat sejumlah pedagang dipasar tersebut.
    [M4D]

    Labels:

    Monday, March 05, 2007

    Supported Links !

  • Kumpulan Website PDI Perjuangan
  • JOIN MAILING LIST PDI PERJUANGAN 28
  • Duel Sutjipto-Soekarwo di DPP PDIP

    PDI PERJUANGAN NEWS MEGAWATI FOR PRESIDENT 2009


    Jawa Pos, Minggu, 25 Feb 2007,


    Dikirim ke Pusat Tanpa Peringkat



    Rakerdasus Serahkan Sutjipto-Soekarwo Kepada DPP PDIP
    Rakerdasus (rapat kerja daerah khusus) DPD PDIP Jatim kemarin sepakat menyerahkan nama dua bacagub (bakal calon gubernur), Sutjipto dan Soekarwo, ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Dengan demikian, palu politik penentuan bacagub kini berpindah ke tangan DPP.

    Rakerdasus yang dihelat di Hotel Garden Palace kemarin berjalan lancar. Kekhawatiran adanya aksi demo besar-besaran pendukung Sutjipto tidak terbukti. Di awal acara, belasan orang yang mengaku pendukung Sutjipto memang sempat datang. Namun, tak lama kemudian, mereka bubar dengan sendirinya tanpa sempat berorasi.

    Mereka hanya membentangkan poster-poster. Ancaman kubu Sutjipto untuk membongkar bukti-bukti politik uang yang diduga dilakukan tim sukses Soekarwo juga tidak ada. Praktis, rakerdasus kemarin berjalan hampir tanpa kendala.

    Rakerdasus dihadiri sekitar 580 pengurus PDIP yang berasal dari DPD dan DPC se-Jatim. Ada juga Ketua DPP Tjahyo Kumolo dan Wasekjen DPP Mangara Siahaan. Panitia sengaja tidak mengundang Sutjipto dan Soekarwo karena mekanisme partai memang melarang bacagub hadir dalam rakercabsus maupun rakerdasus.

    Di awal acara, beredar kabar bahwa sebagian pengurus DPC akan berjuang supaya DPD hanya membawa nama Soekarwo ke DPP. Alasannya, Soekarwo telah memenangi rakercabsus secara telak. Tapi, kabar itu tidak sampai berkembang dalam forum rakerdasus. Agenda acara hanya penyampaian laporan DPD kepada DPP tentang proses penjaringan bacagub sejak pendaftaran hingga rakercabsus. Laporan yang dibacakan Wakil Ketua DPD Ali Mudji itu juga menyampaikan perolehan hasil rakercabsus yang dimenangkan Soekarwo dengan 22 dukungan DPC dan 11 dukungan untuk Sutjipto.

    Selanjutnya, Mangara Siahaan meminta persetujuan peserta rakerdasus untuk membawa nama Soekarwo dan Sutjipto kepada DPP. "Dua nama akan dibawa ke DPP, apakah bisa disetujui?" tanyanya kepada forum. Sebelum palu diketuk, pengurus DPC asal Jember sempat interupsi. Dia menanyakan ketidakjelasan dukungan DPD terhadap dua bacagub. "Para pengurus DPD seharusnya ikut bersikap dalam rakerdasus ini," ujarnya.

    Namun, Mangara malah memotong interupsi itu. "Anda tidak berhak mencampuri urusan DPD," katanya dengan intonasi suara seperti menghardik. "Jadi, semua sepakat membawa dua nama bacagub ke DPP?" tegas Mangara saat menutup rakerdasus.

    Menurut catatan Jawa Pos, rakerdasus kemarin berlangsung cukup singkat, sekitar 20 menit. Yang lama justru sambutan para pentolan PDIP terkait persiapan Pemilu 2009. Ada juga pidato mengkritisi pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

    Lantas, ke mana suara DPD diberikan? Hingga kini belum jelas. Padahal, restu DPD menjadi salah satu pertimbangan DPP dalam merekomendasi salah satu bacagub. Sumber Jawa Pos di PDIP menyatakan bahwa para pengurus DPD lebih condong kepada Sutjipto. "DPD memang sepakat menyerahkan dua nama bacagub kepada DPP. Tapi, akan ada embel-embel bahwa Sutjipto harus diprioritaskan karena dia kader sendiri," kata seorang pengurus yang tak mau disebut namanya. Rekomendasi itu akan dibahas secara tertutup oleh DPD seusai rakerdasus.

    Sekretaris DPD PDIP Jatim Kusnadi mengatakan, DPD memang tidak melakukan penghitungan suara karena pengurusnya hanya 19 orang. "Sikap kita normatif. Menyerahkan dua-duanya kepada DPP," katanya. Namun, secara pribadi, Kusnadi menyatakan mendukung Sutjipto. "Tentu saya mendukung Pak Tjip. Bagi saya, lucu kalau harus mendukung orang luar. Wong ada orang rumah sendiri kok mau mendukung orang lain," katanya.

    Ketua Tim Sukses Sutjipto, Saleh Ismail Mukadar menyatakan bahwa pihaknya sengaja menahan diri dalam rakerdasus. "Sebenarnya ada ribuan orang yang mau demo ke sini. Poster-poster juga banyak yang akan dipasang. Tapi, saya larang demi persatuan partai," katanya. Saleh mengaku tidak ingin rakerdasus berlangsung ribut. Meski demikian, bukan berarti pihaknya menerima kekalahan tersebut.

    Saat ini Saleh mengaku sudah memiliki tiga alat bukti money politics yang akan disampaikan kepada DPP. "Ada pengakuan pengurus, surat keterangan bermaterai, dan saksi-saksi. Semua kita serahkan kepada DPP," tuturnya.

    Menurut dia, sejumlah kader di daerah mengaku menerima uang Rp 1 juta hingga Rp 5 juta untuk mendukung Soekarwo. Namun, dengan alasan menjaga keselamatan para pelapor, Saleh enggan menyebut identitas maupun lokasi terjadinya politik uang itu. "Kita juga akan melaporkan adanya intimidasi terhadap pendukung Pak Tjip," tuturnya. Bukan itu saja. Saleh menyiapkan bukti-bukti keterlibatan para pejabat mendukung Soekarwo. "Ada lurah, camat, sampai pejabat pemda yang ikut memobilisasi dukungan untuk Pak Karwo," tegasnya.

    Di sisi lain, beberapa pengurus PDIP yang hadir dalam rakerdasus mengungkapkan bahwa kubu Sutjipto juga melakukan money politics. Kabarnya, tim sukses Pak Tjip membagi-bagikan uang sekitar Rp 1 juta per pengurus PAC. Namun, ketika dikonfirmasi, Saleh membantah keras kabar tersebut. "Pak Tjip siap disumpah pocong untuk membuktikan bahwa beliau tidak ada money politics. Tapi, Pak Karwo juga harus mau disumpah pocong," tegasnya. "Pak Tjip kalah dalam rakercabsus semata-mata karena money politics, bukan alasan lain," imbuh Ketua Komisi E (Kesra) DPRD Jatim itu.

    Ketua DPC PDIP Kota Pasuruan Luluk Mauludyah, membantah keras tudingan plolitik uang itu. Sekalipun DPC dan PAC Kota Pasuruan secara aklamasi mendukung Soekarwo, kata Luluk, bukan berarti pihaknya dibayar Soekarwo. "Tidak ada itu. Nggak benar," bantahnya.

    Menurut istri Wakil Wali Kota Pasuruan Pudjo Basuki itu, dukungan terhadap Soekarwo semata-mata karena keyakinan bahwa mantan Kadispenda tersebut mampu membawa Jatim ke arah lebih baik. "Pak Tjip memang pemimpin dan kader partai yang baik. Saya angkat topi kepada beliau. Tapi, kursi gubernur harus diisi kader bangsa yang merakyat seperti Pak Karwo," tegasnya.

    Meski demikian, Luluk menegaskan bahwa pihaknya akan tunduk pada apa pun keputusan DPP. "Sebagai pemimpin cabang, tentu saja kami akan patuh pada DPP sekalipun nanti DPP merekomendasi Pak Tjip," tegasnya.

    Dia juga memuji-muji Soekarwo sebagai figur yang dekat di hati warga Kota Pasuruan. "Beliau dikenal ke bawah karena tidak sungkan sekalipun harus blusukan ke lapisan masyarakat bawah," tuturnya.

    Sementara itu, Ketua DPP PDIP Tjahyo Kumolo menegaskan kembali bahwa rakercabsus dan rakerdasus bukan satu-satunya tolok ukur DPP dalam menentukan bacagub. DPP juga melibatkan empat lembaga survei untuk menilai dua bacagub. "Kita ingin tahu seperti apa reaksi masyarakat terhadap dua nama itu," katanya.

    Tjahyo tidak menyebut secara pasti kapan DPP mengumumkan bacagubnya. Hanya, dia memberi ancar-ancar sekitar setahun sebelum jadwal pemilihan gubernur.

    Mengenai tudingan adanya politik uang, Tjahyo meminta dilaporkan kepada DPP beserta bukti-buktinya. "Itu juga akan menjadi salah satu bahan kami dalam mengambil sikap. Tentu kami juga akan mendengar masukan dari DPD sebelum merekomendasi salah satu bacagub," tandasnya. (oni)

    Labels:

    Supported Links !

  • Kumpulan Website PDI Perjuangan
  • JOIN MAILING LIST PDI PERJUANGAN 28
  • Aneh !! Mengapa Soekarwo Bisa Menang ??

    PDI PERJUANGAN NEWS MEGAWATI FOR PRESIDENT 2009

    Jawa Pos, Minggu, 25 Feb 2007
    Mengapa Soekarwo Bisa Menang di Rakercabus PDIP di Tiga Kabupaten?


    Dinilai Bisa Diterima Semua Kalangan
    Soekarwo yang bisa "mengusai" suara di Madura saat rakercabsus penjaringan calon gubernur Jawa Timur dari PDIP pada 22 Feberuari lalu, memang cukup menarik perhatian. Betapa tidak. Sekdakprov Jatim yang dikenal dengan sebutan Pak De Karwo ini mengalahkan Ir Sutjipto yang merupakan tokoh PDIP Jatim yang juga ketua DPP PDIP.
    ----

    DARI 4 kabupaten di Madura, 3 kabupaten memilih Soekarwo, yakni Sampang, Pamekasan, dan Sumenep. Sedangkan rakercabsus di DPC PDIP Bangkalan belum memutuskan pilihannya, karena sidang berlangsung ricuh. Namun, Ketua DPC PDIP Bangkalan mengklaim hasil rakercabsus sudah final. Yaitu, berupa dukungan mutlak kepada Sutjipto 15 surat dan 3 PAC mendukung Soekarwo.

    Yang lebih menarik lagi, di 3 kabupaten rata-rata Pak De Karwo menang mutlak. Bahkan, di Sampang secara aklamasi utusan 14 pimpinan anak cabang (PAC) sebanyak 155 orang dan DPC 13 orang memilih Soekarwo. Begitu juga di Pamekasan, Soekarwo menang secara aklamasi.

    Kemenangan ini sempat merebakkan isu politik uang. Sebab, Soekarwo orang luar, bukan kader PDIP. Namun, isu itu ditepis pengurus DPC PDIP di 3 kabupaten. Bendahara DPC PDI Perjuangan Sampang Ruly Kusumahadi SE dan Sekretaris Amirusi SPd mengatakan, kalau money politics benar-benar terbukti dan didukung bukti-bukti yang kuat, siapa pun yang bersalah harus diberi sanksi tegas dan harus dicoret sebagai calon Gubernur Jatim dari PDI Perjuangan.

    "Sebelum dimintakan rekomendasi ke DPP PDI Perjuangan, calon tersebut harus dicoret. Kami tidak mau mendukung calon yang berbuat curang dalam memperebutkan trah kepemimpinan di Jatim," tegas Amirusi. Menurut dia, terpilihnya Soekarwo secara aklamasi dalam murni suara arus bawah.

    Begitu juga dengan Sekretaris DPC PDIP Pamekasan Amir Hamzah menepis adanya isu politik uang tersebut. "Dari arena kita bisa menyaksikan, semuanya berlangsung demokratis dan aklamasi. Kita tidak melihat adanya faktor money politics itu," katanya.

    Mengapa Soekarwo bisa "menguasai" suara Madura? Alasan masing-masing pendudung Pak De Karwo hampir berbeda-beda. Elite politik DPC PDI Perjuangan Sampang menilai, sosok Soekarwo merupakan calon ideal gubernur Jatim mendatang. Alasannya, selain memiliki kompetensi dan pengalaman di bidang pemerintahan, Sekdaprov Jatim tersebut dinilai bisa diterima oleh semua kalangan.

    Menurut Bendahara DPC PDIP Sampang Ruly Kusumahadi SE, figur cagub Jatim yang ditampilkan PDIP harus memiliki nilai jual dan bisa diterima oleh semua pihak. "Bukan hanya diterima di internal partai saja, tapi juga didukung oleh masyarakat luas. Kriteria itu semua, memang ada di Pak Karwo. Jadi, tidak harus kader," ujarnya.

    Hal senada juga disampaikan Sekretaris DPC PDIP Sampang Amirusi SPd. Menurut dia, untuk memenangkan pemilihan gubernur (pilgub) Jatim, PDI Perjuangan harus mencalonkan figur yang bisa diterima dan didukung oleh seluruh masyarakat Jatim.

    "Kalau memang ada kader yang seperti itu, lebih baik memilih kader partai. Tapi, kalau tidak ada, jangan dipaksa-paksakan. Kami butuh figur yang bisa memenangkan pilgub Jatim," tandasnya.

    Dia mengakui, fanatisme memang menjadi ciri khas massa PDIP. Tapi, saat ini, parpol banteng bermoncong putih ini sedang berbenah diri menjadi partai terbuka dan modern. Sehingga, dalam memilih pimpinan masa depan, harus benar-benar figur yang mumpuni.

    Karena itu, kata Amirusi, siapa pun figur yang dipilih oleh DPP PDIP menjadi cagub Jatim harus diterima dan didukung oleh seluruh kader partai di Jatim. Semua perbedaan yang terjadi selama rakercabsus harus dibuang jauh-jauh. "Pak Karwo atau Pak Tjipto yang dipilih DPP, kita harus siap mendukung dan memenangkan," imbau Amirusi.

    Sedangkan Sekretaris DPC PDIP Pamekasan Amir mengatakan, kemenangan Soekarwo tak lepas dari berbagai faktor. Diantaranya, wacana kemenangan Pak De Karwo di sejumlah daerah di Jawa Timur, termasuk soliditas PAC dan DPC melihat figur cagub.

    "Faktanya memang sudah memenangkan Pak Karwo. Ini harus kita hormati dan junjung tinggi," ujarnya melalui saluran telepon, kemarin.

    Mengenai proses pemilihan cagub dalam rakercabsus, Amir menjelaskan, semua PAC diberikan kebebasan. Dari awal sebelum rakercabsus, DPC meminta masing-masing PAC untuk berijtihad. "Tujuannya agar masing-masing PAC memiliki gambaran figur yang pas," terangnya.

    Kemenangan telak Pak De Karwo, menurut Amir, diantaranya karena faktor ada kecenderungan masing-masing PAC melihat wacana di luar dan melihat komposisi figur. "Masing-masing PAC kan tidak diam. Mereka juga melihat perkembangan diluar terkait figur yang tepat. Kalau masalah kader atau tidak, saya kira bagaimana mengartikan saja," dalihnya.

    Sementara di Sumenep Soekarwo menang dalam voting. Dia mendapat dukungan 116 suara, sedangkan Sutjipto hanya memperoleh 84 suara dan 6 suara dinyatakan tidak sah. "Ini sebuah realitas politik yang menyakitkan hati kita sendiri," ujar kader perempuan PDIP dari Kecamatan Batuan, Ny Halimatus Sa’diyah Idris.

    Sejak awal, munculnya nama Soekarwo dalam proses pendaftaran dan penjaringan bakal cagub dari PDI sudah memunculkan pro dan kontra. Sebab, kader PDIP boleh dibilang serba salah. "Kalau tidak mendukung kader sendiri (Sutjipto, Red), jujur saja, kita khawatir dianggap tidak loyal. Tapi, kita kan tidak mungkin menutupi aspirasi di bawah," papar Halimatus.

    Kekhawatiran bersama yang dialami kader PDIP, lanjutnya, kemudian menjadi kenyataan. Sosok Karwo di tengah-tengah masyarakat ternyata lebih dikenal dibandingkan dengan Sutjipto. "Ini bukan zamannya lagi untuk melakukan intimidasi atau pemaksaan kehendak. Lebih dominannya Pak Karwo dalam rakercabsus harus dimaknai proses internal di PDI Perjuangan untuk menuju pendewasaan diri dalam politik," ujarnya.

    Komentar nyaris sama diungkapkan Moh. Zakaria. Kader PDIP dari Kecamatan Rubaru itu mengatakan, Sutjipto, adalah salah satu kader terbaik PDIP. "Kita tahu soal itu. Tapi, proses demokrasi yang dijalankan kita untuk menjaring kandidat pada pemilihan pilgub 2008 harus dijalankan secara objektif sebagai konsekuensi logis upaya penjaringan," tandasnya.

    Artinya, suka atau tidak suka, kehadiran Karwo yang memang ditetapkan sebagai salah satu bakal calon bersama Sujjipto harus dinilai secara fair oleh kader PDIP se Jatim. "Kalau ada yang bilang terpilihnya Pak Karwo adalah pengkhianatan pada PDI Perjuangan, itu tidak sepenuhnya benar. Sebab, penjaringan yang memunculkan figur Karwo dan Tjipto ini merupakan program DPD. Pro dan kontra, wajar kok," tukas Zakaria.

    Sedang Ketua DPC PDIP Sumenep Hunain Santoso SH hanya meminta kader PDI Perjuangan kembali ke khittah untuk membesarkan dan memperjuangkan organisasi. Ada pun Pilgub Jatim 2006 hanya salah satu varian dari dinamika politik yang harus disikapi oleh kader PDI Perjuangan. "Artinya, agenda Pilgub tidak boleh memecah belah kader PDI Perjuangan. Kita kembalikan pada aturan main yang ada," ujarnya singkat. (fiqzid/yat)

    Labels:

    Subscribe to pdi-perjuangan_28
    Powered by groups.yahoo.com

    | View Show | Create Your Own

    toolbar powered by Conduit